Catatan Kaki

Catatan Kaki ke - 61: Meluasnya Konflik Hak dan Akses Atas SDA

2011-10-19T05:10:00.000-07:00

Konflik berkaitan dengan hak dan akses atas sumberdaya alam menjadi persoalan menahun yang tak terselesaikan. Kebijakan pemerintah yang pro investasi, mengakibatkan tercerabutnya hak-hak rakyat atas tanah. Pemberlakuan hukum negara secara membabi buta sebagai alat pelegitimasi perampasan tanah, menegasikan hukum lokal yang secara perlahan tergerus oleh dominasi hukum negara.

Klaim-klaim atas hak-hak masyarakat lokal sebenarnya telah dimulai ketika Orde Baru berkuasa. Namun gerakan pengambilalihan kembali hak-hak atas sumberdaya alam memperoleh peluang ketika jatuhnya Orde Baru ditahun 1998. Di ranah konflik berbasis perkebunan dan hutan, petani yang dahulu dirampas hak-hak atas tanahnya dan petani yang kehilangan akses atas pengelolaan hutan, melakukan aksi pengambilalihan tanah-tanah perkebunan dan hutan.

Runtuhnya Orde Baru, ternyata tak diikuti dengan berubahnya watak pemerintahan yang cenderung mengedepankan paradigma kapitalistis dalam melaksanakan pembangunan. Pada masa Presiden Gus Dur, pengakuan terhadap hak-hak rakyat sempat mengemuka. Ini dibuktikan dengan pernyataannya pada 2001 bahwa 40% tanah PTP adalah nyolong. Pernyataan ini kemudian menjadi salah satu alat penguat bagi rakyat melakukan aksi reklaiming. Sayangnya, masa pemerintahan Gus Dur tak bertahan lama. Para presiden setelahnya, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, makin meneguhkan watak kapitalistis itu. Di zaman Megawati, lahir peraturan-peraturan yang bertujuan memuluskan masuknya investasi skala besar. Tengok saja UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU. No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Penambangan di Kawasan Hutan Lindung.

Digantikannya Megawati dengan SBY tak serta merta tergantikan pula bentuk kebijakan yang dikeluarkan. Diawali dengan agenda infrastructure summit yang kemudian memunculkan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 yang kemudian direvisi menjadi Perpres No. 65 Tahun 2006 dengan substansi yang tak berubah. Perpres ini mengatur mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dampak diberlakukannya Perpres ini secara perlahan mulai terbukti. Proyek-proyek pembangunan jalan tol yang mengakomodir kepentingan investor telah dimulai khususnya di Jawa. Konversi lahan skala besar pun terjadi: dari lahan pertanian ke jalan tol.

Demikian pula puluhan hektar lahan hutan lindung dikepras untuk jalan tol. Dampak lain dari Perpres ini adalah dipaksanya petani untuk menyerahkan lahan pertaniannya kepada pemerintah dengan alasan untuk kepentingan umum. Pada 2007, seperangkat peraturan lain yang juga pro investasi telah terbit. Diantaranya: UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan terakhir yang kontroversial adalah UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang potensial mengeksklusi masyarakat adat dari wilayah pesisir. Terakhir, keluar RUU Pengadaan Tanah yang lebih kuat pemberlakuannya dibanding Perpres No. 65 tahun 2006. Jika UU ini jadi disahkan, perampasan tanah rakyat makin menemukan legitimasinya.

I. Paket Kebijakan

Patut dicermati rencana pemerintah untuk “membangun Indonesia”. Dalam rangka mewujudkan visi sebagai negara maju dan sejahtera pada tahun 2025, Indonesia bertekad mempercepat transformasi ekonomi. Untuk itu disusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia [1] (MP3EI) yang mengedepankan pendekatan not business as usual, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur.

Berdasarkan dokumen tersebut, Indonesia membutuhkan percepatan transformasi ekonomi agar kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan lebih dini. Perwujudan itulah yang akan diupayakan melalui langkah-langkah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk itu dibutuhkan perubahan pola pikir (mindset) yang didasari oleh semangat “Not Business As Usual”.

Semangat Not Business As Usual juga harus terefleksi dalam elemen penting pembangunan, terutama penyediaan infrastruktur. Pola pikir masa lalu mengatakan bahwa infrastruktur harus dibangun menggunakan anggaran Pemerintah. Akibat anggaran Pemerintah yang terbatas, pola pikir tersebut berujung pada kesulitan memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai bagi perekonomian yang berkembang pesat. Saat ini telah didorong pola pikir yang lebih maju dalam penyediaan infrastruktur melalui model kerjasama pemerintah dan swasta atau Public-Private Partnership (PPP).

Dari dokumen itu bisa dicermati dari pembangunan koridor ekonomi di Indonesia, telah ditetapkan 6 (enam) koridor ekonomi. Tema pembangunan masing-masing koridor ekonomi dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:Koridor Ekonomi Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”; Koridor Ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”; Koridor Ekonomi Kalimantan memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional”; Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai ‘’ Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional; Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara memiliki tema pembangunan sebagai ‘’Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional’’; Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”.

Jika dilihat dari master plan tersebut, selama sepuluh tahun kedepan, pemerintah masih disibukkan dengan pembangunan sentra-sentra pangan diwilayah-wilayah luar pulau Jawa, pembangunan food estate, agrofuel, dan palm oil di luar Jawa.dan penyediaan infrastruktur di Pulau Jawa. Dengan landasan pemikiran investasi itulah, konflik perebutan hak atas sumber daya alam dan kerusakan lingkungan di Jawa dan luar Jawa makin menjadi-jadi. Sementara itu, program reforma agraria yang sedang dan hendak dilakukan pemerintah pun hanyalah manuver negara yang tak menyelesaikan persolan hak atas tanah.

II. Food Estate dan Land Grabbing

Di skala global, issue perampasan tanah (land grabbing) dilatarbelakangi oleh krisis pangan, energi, keuangan, dan lingkungan. Para aktor dari perusahaan transnasional dan nasional, pemerintah di level nasional dan lembaga-lembaga keuangan swasta, mencari tanah-tanah kosong, bahkan sampai lokasi yang jauh dinegara-negara lain yang bisa digunakan sebagai tempat memproduksi energi dan pangan, untuk kepentingan profit dimasa depan.[2] Mann and Smaller (2010, 1–2) menyatakan hal yang sama:

the new investment strategy is more strongly driven by food, water and energy security than a notion of comparative advantage in the large scale production of indigenous crops for global markets, which has been more characteristic of foreign-owned plantations since the end of the colonial era. The current land purchase and lease arrangements are largely about shifting land and water uses from local farming to essentially long-distance farming to meet home state food and energy needs. It is, in practice, purchasing food production facilities.[3]

Para investor mencari lahan-lahan skala luas di negara-negara tertentu yang penduduknya miskin. Tujuannya adalah memastikan supply makanan yang stabil untuk investor. Mereka sama sekali tak bermaksud menyuplai kebutuhan pangan masyarakat internasional, mereka ingin mengendalikan atau mengontrol kebutuhan pangan dari hulu sampai hilir. [4]

Di level nasional, Issue Perampasan tanah (land grabbing), ditengarai akan menjadi issue yang penting 10 tahun kedepan. Hal ini makin diperkuat ketika pemerintah menggulirkan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua. Proyek yang tengah hangat diwacanakan ini akan dimulai pada 2012. Sebagai regulasi pendukung, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman. Dalam pasal 8 peraturan ini, luas maksimum penguasaan lahan yang bisa diberikan untuk setiap pelaku usaha budidaya tanaman adalah sepuluh hektar, tetapi khusus untuk Papua, luas lahannya bisa diberikan dua kali lipat.

Proyek MIFEE ini setidaknya telah menarik negara-negara baru penginvestasi seperti China, Saudi Arabia, dan Singapura untuk menanamkan modalnya. Jika ditarik ke belakang, proyek pemerintah ini segaris dengan ideologi World Bank dalam World Bank Group, Agriculture Action Plan 2010-2012, July 2009. Disini World Bank berkesimpulan bahwa salah satu faktor krisis pangan dalam konteks global adalah kurangnya ketersediaan lahan. Masalah ini bisa diatasi dengan memperkuat hak atas kepemilikan, memfungsikan pasar tanah, dan investasi dalam manajemen tanah yang lebih baik. Pemerintah Indonesia, mengimplementasikannya dengan proyek MIFEE.

Pencarian lahan-lahan skala luas ini juga tengah dilakukan pemerintah dalam kerangka mengurangi krisis energi. Mereka giat mengkampanyekan penanaman jatropha atau jarak sebagai sebagai bahan baku Biofuel, baik melalui kerjasama dengan pelaku bisnis maupun dengan Perhutani. Sama dengan proyek food estate, proyek agrofuel ini tak bermaksud mengatasi persoalan kekurangan energi dan menjaga kelestarian lingkungan. Sebaliknya, proyek agrofuel menggunakan lahan-lahan skala luas dengan hasil panen yang sedikit, menggunakan tenaga kerja murah, dan akan meninggalkan lahan-lahan rusak. Negara-negara maju berupaya mengamankan ketersediaan energi secara cepat dan murah, dan memperoleh laba secara cepat.[5] Di Indonesia, penanaman jatropha dan tanaman sawit juga dikembangkan pemerintah untuk merespon climate change/REDD.[6]

Proyek MIFEE menyisakan persoalan. Hasil observasi Greenomics, sekitar 90.2% areal MIFEE seluas 1,28 juta hektare menjarah atau berada di dalam kawasan hutan yang telah diplot menjadi 10 klaster dan tersebar di 16 distrik. Mayoritas berada di Kabupaten Merauke, tetapi terdapat dua klaster yang sebagiannya masuk ke masing-masing satu distrik di Kabupaten Mappi dan Boven Digoel, Provinsi Papua. Dari 1,28 juta ha areal MIFEE tersebut, seluas 125.485,5 ha di antaranya adalah bukan kawasan hutan, sisanya seluas 1.157.347,5 ha adalah kawasan hutan. Kawasan hutan tersebut merupakan kawasan hutan produksi konversi (HPKJ, yang secara tata ruang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan, seperti pertanian. Namun, dari total luas 1,45 juta ha kawasan HPK di Kabupaten Merauke, hanya 366.612,4 ha yang dalam kondisi tak berhutan. "Sisanya seluas 1,06 juta ha masih berupa tegakan hutan alam dengan kondisi baik. [7]

Proyek MIFEE ini bisa dipastikan akan merampas tanah, hutan, dan wilayah hidup masyarakat adat. Penolakan terhadap MIFEE telah dilakukan oleh masyarakat lokal Malind-Anim yang menolak kehilangan tanah dan hutan sagu mereka karena megaproyek tersebut.[8] Di level global, fenomena land grabbing khususnya untuk pengembangan agrofuel juga terjadi di beberapa negara seperti dinegara-negara bekas Uni Soviet, Asia Tenggara, Amerika Latin, dan hendak merambah negara-negara sub sahara Afrika.[9]

Masyarakat lokal, dibeberapa tempat dimasa depan, terancam sebagai kelompok yang akan tersingkirkan. Penyingkiran ini, bisa terjadi dalam beberapa bentuk: penyingkiran langsung maupun tak langsung. Hall, Hirsch, dan Li (2011), dalam bukunya Powers of Exclusion mengidentifikasi beberapa bentuk eksklusi (penyingkiran) masyarakat dari akses terhadap tanah atas tindakan para aktor yang berkuasa. Keenam bentuk eksklusi itu adalah: (1) regularisasi akses terhadap tanah melalui program sertifikasi tanah, formalisasi, dan settlement, (2) ekspansi ruang dan upaya intensifikasi untuk mengkonservasi hutan melalui pembatasan pertanian, (3) datangnya “boom crops” baru, yang melihat secara massif, cepat, dan konversi nyata tanah-tanah ke produksi tanaman sejenis (monocropped), (4) konversi lahan ke penggunaan post agrarian, (5) proses perubahan kelas agraria pada skala desa tertentu, dan (6) mobilisasi kolektif untuk mempertahankan atau menuntut akses tanah dengan mengorbankan pengguna tanah lain atau penggunaan tanah lainnya.[10]

[1] http://bappenas.go.id/node/165/3184/master-plan-percepatan-dan-perluasan-pembangunan-ekonomi-indonesia-mp3ei-2011-2025/

[2] Borras, Hall, Scoones, White, Wolford, 2011, Towards a better understanding of global land grabbing: an editorial introduction, article in Journal of Peasant Studies, vol. 38 no. 2, Maret 2011, hal 209. Mengenai fenomena land grabbing di negara-negara bekas Uni Soviet, Max Spoor menuliskannya dalam artikel berjudul Land Grabbing in the former Soviet Union, Journal of Peasant Studies, vol. 38 no. 2

[3] Mann, H. and C. Smaller. 2010. Foreign land purchases for agriculture: what impact on sustainable development?. Sustainable development innovation briefs, United Nations,Department of Economic and Social Affairs (DESA), Issue 8. New York (Jan 2010) dalam Olivier de Schutter, 2010, How not to think of land-grabbing: three critiques of large-scale investments in farmland,artikel dalam Journal of Peasant Studies, Vo. 38 No. 2, Maret 2011, hal 252-253

[4] Olivier de Schutter, ibid hal 253.

[5] Ben White, Anirban Dasgupta, 2010, Agrofuels capitalism: a view from political economy, article dalam The Journal of Peasant Studies Vol. 37, No. 4, Oktober 2010, hal 596.

[6] Suraya Afiff, A brief history of development in the agrarian-environmental sectors in Indonesia since 1970s, materi presentasi di KITLV, 10 Mei 2011

[7] http://bataviase.co.id/node/210511

[8] Kompas, 6 Agustus 2010, Program MIFEE meresahkan warga suku Malind-Anim

[9] Borras, Hall, Scoones, White, Wolford, 2011, Towards a better understanding of global land grabbing: an editorial introduction, article in Journal of Peasant Studies, vol. 38 no. 2, Maret 2011, hal 209. Mengenai fenomena land grabbing di negara-negara bekas Uni Soviet, Max Spoor menuliskannya dalam artikel berjudul Land Grabbing in the former Soviet Union, Journal of Peasant Studies, vol. 38 no. 2

[10] Hall, Hirsch, Li, 2011, Powers of Exclusion, Land Dilemmas in Southeast Asia, NUS Press, Singapore, hal 4-5.

Catatan Kaki ke - 60: Imaji - asa - mimpi

2011-10-09T00:06:00.000-07:00

Ingin meyakini dan terus meyakini, "suatu ketika itu" akan datang. Ingin berharap dan terus berharap. Menyongsong kisah tentang hari esok yang tidak pasti. Tentang hidup yang saling melintasi. Tentang lintasan yang tak pasti dimana ujungnya.

"Tapi, let it flow. Biarkan saja itu mengalir!!" ucapku pelan

"Jika benar, alam raya akan memberi jalan. Tanpa kita duga, tanpa kita sangka. Ya, seperti keacakan alam di setiap episode kehidupan (?)" ucapku semakin pelan

Tapi, jangan-jangan alam tidak mengacak. Alam sedang menjawab keinginanku - keinginan kita. “causa prima tidak bermain dadu!”. Ini bukan kebetulan. Dalam bagian per-bagian ini adalah acak. Namun dalam gambaran besar, ada pola di sana. Chaos theory melihat ada pola dari lemparan dadu. Sebuah keacakan dalam pola. Sebuah pola yang acak. Ya, pola adalah keteraturan. Tentang sesuatu yang berulang.

Imaji-asa-mimpi ini mengerogoti.
Adakah tanda penantian 1000 purnama?

Pengumuman YLBHI - LBH Semarang: Kalabahu 2011

2011-10-08T00:45:00.000-07:00

Catatan kaki ke - 59: Buah tangan

2011-05-30T23:56:00.000-07:00

Buah tangan dari eropa, Leonardo, Chianti, Cantine Leonardo.

trims mba rahma :)

An excellent value Chianti from the Co-op at Vinci. A bright, youthful colour, real depth of ripe cherry fruit. Excellent wine. Vintage: 2009, ABV: 13%, Mls: 75cl, Bin: 1577Grape: Sangiovese, Merlot, Produce of: Chianti DOCG, Tuscany, Italy, Producer: Cantine Leonardo

source: http://www.palmerswinestore.com/details.asp?wid=155

Catatan Kaki Ke - 58: Ranperda RTRW Kota Semarang, "Dewan Ada Apa denganmu?"

2011-05-08T11:07:00.000-07:00

Wilayah atas kota Semarang yang terdiri dari perbukitan dan berfungsi sebagai daerah penyangga/resapan air yang dari waktu ke waktu berubah fungsinya dari yang semula adalah kawasan hutan dan pertanian produktif menyebabkan semakin besar volume air yang mengalir ke bagian bawah kota yang tidak tertampung oleh sistem drainase yang ada. Tingkat erosi yang semakin tinggi juga menyebabkan semakin mendangkalkan saluran-saluran drainase yang ada akibat semakin besarnya sedimentasi.

Erosi paling berat terdapat di daerah Kecamatan Gunung Pati dan Kecamatan Banyumanik. Wilayah Kecamatan tembalang dan banyumanik juga terdapat daerah yang mengalami erosi berat (200-400 m3/ha/th). Erosi permukaan (50- 200 M3/ha/th) dan erosi dengan klas lebih ringan (10-50 M3/ha/th) terjadi di wilayah Kecamatan Mijen, GunungPati, banyumanik, Tembalang, gajah mungkur, dan Semarang Barat. Erosi dengan klas 10-50 m3/ha/thn ini terjadi juga di Kecamatan Candisari dan Kecamatan Tugu. Akibat dari erosi pada daerah hulu tersebut, maka di wilayah pesisir kota Semarang mengalami sedimentasi. Dampak yang ditimbulkan oleh proses erosi sedimentasi di wilayah pantai kota Semarang antara lain adalah terhambatnya aliran sungai akibat pendangkalan alur sungai serta memperpanjang waktu lama genangan dan tinggi banjir.

Selain banjir, genangan air yang terjadi di kota Semarang adalah banjir pasang (rob). Rob adalah peristiwa masuknya air laut ke daratan yang terjadi pada waktu air laut pasang. Dari berbagai studi yang telah dilakukan peristiwa terjadinya rob di wilayah pantai kota Semarang disebabkan oleh beberapa penyebab yaitu: pertama Penurunan muka tanah/land subsidence dan kedua Perubahan penggunaan lahan wilayah pantai. Gejala penurunan permukaan tanah ini juga terjadi di wilayah Kota Semarang. Penyelidikan oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan tahun 1999 diperoleh hasil penelitian bahwa di daerah dataran rendah kota Semarang. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan tersebut diketahui bahwa amblesan yang terjadi berkisar antara 0,02 - 0,025 m per tahun. Perubahan tata guna lahan di wilayah pantai Kota Semarang dengan semakin berkurangnya hutan mangrove, persawahan dan tambak yang ada semakin memperparah rob.

Selain rob perubahan penggunaan lahan wilayah pantai juga menyebabkan abrasi. Berkaitan dengan abrasi, Data YLBHI-LBH Semarang menunjukkan daerah yang cukup parah mengalami abrasi adalah Kecamatan Tugu. Dua wilayah ini secara administratif menjadi bagian dari Kota Semarang setelah perluasan tahun 1977. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya sebagai petambak dan nelayan. Abrasi diduga sebagian disebabkan oleh kegiatan pabrik pengolahan kayu terutama adanya reklamasi, bangunan masif dan pembelokan sungai. Data YLBH-LBH Semarang menunjukkan 60% dari 21,6 kilometer panjang pantai di perairan Kota Semarang, merupakan wilayah Kecamatan Tugu dan 70 persen di antaranya terkena abrasi. Sejak tahun 1990, abrasi bisa mencapai 200 hingga 300 meter dan terparah di daerah pesisir Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu yang mencapai satu kilometer

Fakta-fakta empiris tersebut menunjukkan pentingnya penataan ruang. Saat ini pemangku kepentingan sedang menyusun Naskah Kajian Lingkung Hidup Strategis Cepat dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2030 -draft 9 april 2011- (Ranperda RTRWK Semarang). Ranperda RTRWK Semarang merupakan implementasi dari kewajiban konstitusional dan tanggung jawab negara dalam memberikan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Jika melihat ranperda RTRWK Semarang, tidak adanya perlindungan kawasan sempadan pantai, kawasan resapan air, kawasan rawan bencana banjir dan longsor (lihat tabel) akan menyebabkan lingkungan yang baik dan sehat akan semakin jauh dari kenyataan.

Pasal-pasal eksploitatif dalam ranperda RTRWK Semarang menetapkan kawasan-kawasan yang sangat kental kepentingan ekonomisnya. Kepentingan tersebut adalah untuk melegalkan kegiatan pembangunan yang eksploitatif di kawasan reklamasi pantai, kawasan industri dan perumahan di kawasan resapan air, kawasan bencana longsor dan kawasan bencana banjir. Sesuai tugas dan kewenanganya sebagai badan legislatif, sangat tidak mungkin DPRD Kota Semarang tidak mengerti mengenai ketentuan dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Sehingga patut dipertanyakan adanya pasal-pasal eksploitatif dalam ranperda RTRWK Semarang. "Dewan, ada apa denganmu?"

Siaran Pers Kebumen: Sikap Brutal TNI, Buah Konflik Agraria Yang Tidak Diselesaikan

2011-04-18T21:41:00.000-07:00

Siaran Pers

TIM ADVOKASI PETANI URUTSEWU – KEBUMEN

Sikap Brutal TNI: Buah Konflik Agraria Yang Tidak Diselesaikan

Kebumen, 19 April 2011. Hari Sabtu tanggal 16 April 2011 pukul 14.00 di kawasan Urutsewu (yang terdiri dari Kecamatan Mirit, Ambal dan Buluspesantren) telah terjadi tindakan “brutal” yang disertai penembakan dari aparat TNI kepada masyarakat sipil. Jika dirunut sejarahnya maka akar masalah kejadian ini adalah konflik tanah, yaitu ketika pihak TNI mengklaim tanah warga di kawasan Urutsewu sebagai tanah milik TNI untuk digunakan sebagai kawasan latihan perang.

Sejarah Tanah

Tanah di kawasan Urutsewu oleh petani telah digarap secara produktif sejak jaman kolonial sampai sekarang. Pada tahun 1932 dilakukan pemetaan tanah, yang dalam idiom lokal disebut masa ”Klangsiran”, bukan saja menentukan batas antara ”tanah negara” dengan ”tanah rakyat”, tetapi juga dipetakan klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah tersebut menghasilkan pembagian kategori menjadi 5 persil atau kelas tanah yang didalam data administrasi disebut persil mulai D-1 hingga D-5; dimulai dari jalan raya (kini disebut Jl.Daendels) hingga patok beton ”Pal Budheg”. “Pal Budheg”, patok tanah dengan kodifikasi Q, yaitu: Q222 di desa Setrojenar (Buluspesantren), Q216 di desa Entak (Ambal) dan beberapa “Pal Budheg” di titik lain yang disinyalir hilang atau rusak sebab dipakai latihan titis dengan penanda bendera dan digunakan untuk sasaran tembakan kanon pada saat latihan TNI. Jarak “Pal Budheg” yang menjadi penanda batas tanah Negara berada pada titik sejauh 216 meter, 222 meter dan paling jauh 250 meter dari garis air.

Klaim TNI atas kawasan Urutsewu “direstui” oleh pemerintah Provinsi Jawa tengah melalui Peraturan Daerah Jawa Tengah No 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 yang menetapkan Kecamatan Mirit sebagai kawasan pertahanan keamanan. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga sedang membahas rancangan peraturan daerah RTRW Kabupaten Kebumen, dengan pasal kontroversial berupa perubahan kawasan pertanian menjadi kawasan militer. Selain untuk kawasan latihan militer, TNI juga “MENCAPLOK” tanah masyarakat untuk bangunan fisik. Di kawasan itu banyak terdapat bangunan infrastruktur Dislitbang AD yang dibangun tanpa persetujuan para petani pemilik tanah. Diantaranya terdapat sebuah bangunan menara gedung berlantai tiga yang dibangun di atas tanah bersertifikat hak milik atas nama Mihad, warga desa Setrojenar. Juga terdapat bangunan gudang peluru yang berfungsi sebagai tempat penampungan peluru mortir sisa pelaksanaan latihan atau ujicoba senjata.

Aksi Brutal TNI 16 April 2011

Pada tanggal 16 April 2011 warga melakukan rangkaian ziarah kubur ke makam pelaku sejarah tanah klangsiran, 1 orang di Ambal yang tewas terkena ledakan pada tahun 1980-an dan 5 anak yang mejadi korban ledakan mortir pada tahun 1997. Rangkaian ziarah diakhiri di pemakaman Dukuh Godi, Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, 400 meter dari kantor Dislitbang TNI AD. Seusai pelaksanaan ziarah kubur, warga desa Setrojenar tumpah di jalanan desa, yakni di seputar kompleks Dislitbang AD. Hal ini dipicu aksi TNI yang membongkar blokade jalan yang dibangun warga beberapa hari sebelumnya. Tentara juga menurunkan spanduk penolakan yang dibentangkan di atas jalan desa. Warga marah atas pembongkaran ini dan membangun kembali barikade yang dirusak TNI. Puluhan warga desa kemudian bergerak ke arah utara dan beberapa warga berusaha merubuhkan gapura TNI-AD di dekat kantor Camat Buluspesantren, namun berhasil dicegah oleh warga lainnya. Puluhan warga kembali ke arah desa.

Disana TNI telah menyiapkan sepasukan personel yang mulai bergerak dari depan kantor Dislitbang AD. Puluhan warga kemudian diserang pasukan TNI ini. Akibatnya jatuh beberapa korban warga dan petani setempat. Tercatat (hingga hari ini, 19 April 2011) ada 4 Petani dikriminalisasi, 13 korban luka-luka, 6 diantaranya menderita luka akibat tembakan peluru karet, dan didalam tubuh seorang petani lainnya bersarang peluru karet dan peluru timah. Selain itu, 12 sepeda motor milik warga dirusak dan beberapa barang, seperti HP dan kamera serta data digital juga dirampas paksa. Tindakan brutal tak berhenti sampai di sini, karena hingga jam 17.00 wib TNI masih melakukan sweeping ke rumah-rumah warga desa. Beberapa rumah yang terkunci pintunya, didobrak hingga rusak. Selain itu beberapa kali terdengar suara tembakan senapan.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, kami dari Tim Advokasi Petani Urutsewu Kebumen (TAPUK), jejaring organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk merespon kriminalisasi terhadap petani yang sedang berjuang merebut kembali hak atas tanah dengan tegas menyatakan sikap :

1. Kembalikan tanah dikawasan Urutsewu kepada warga

2. Usut tuntas tindakan brutal TNI kepada Warga

3. Tarik semua aparat TNI dari wilayah Urutsewu

Catatan Kaki Ke - 57: Hukum dan Kekuatan Modal

2011-03-02T05:08:00.000-08:00

Revolusi industri telah merubah struktur sosial yang sekian lama bertahan dalam masyarakat. Stratifikasi sosial yang ada pada masa feodal telah hapus dan berganti menyesuaikan keadaan zaman yang baru saja terbentuk. Pendeknya, revolusi industri telah menciptakan stratifikasi masyarakat ke dalam kelas-kelas industrial. Dimana pada masa ini terbentuk kelas-kelas baru dalam masyarakat, yaitu seperti kelas pemodal, pedagang dan proletar (pekerja).

Dalam masyarakat kapital, pembedaan kelas dalam masyarakat didasarkan atas kekuatan modal (ekonomi). Demi untuk mencapai kedudukan yang semakin tinggi dalam masyarakat adalah dengan memperbanyak modal. Keinginan untuk terus menerus melipatgandakan modal dari masing-masing kelas inilah yang kemudian menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial. Untuk menjamin legitimasi atas apa yang dilakukannya, maka setiap golongan kelas harus mampu merebut kekuasaan politik atau setidaknya dapat mempengaruhi kekuatan-kekuatan politik yang ada. Dengan maksud, pada akhirnya nanti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan tersebut adalah searah dengan apa yang diinginkan.

Keinginan-keinginan dari berbagai golongan kelas untuk duduk dan merebut posisi-posisi tertentu dalam negara memunculkan apa yang disebut sebagai ‘era of right’. Dimana pada era ini hal-hal yang difokuskan adalah mengenai hak-hak sipil dan politik warga negara dan negara demokratik modern 1. Dalam ranah inilah kemudian hukum modern pertama kali bermain-main dan menemukan habitatnya.

Kemunculan sistem hukum modern menurut Satjipto Rahardjo merupakan respons terhadap sistem produksi ekonomi baru (kapitalis), karena sistem yang lama sudah tidak bisa lagi melayani perkembangan-perkembangan dari dampak bekerjanya sistem ekonomi kapitalis tersebut 2. Satjipto menambahkan, proses-proses produksi ekonomi yang bersifat kapitalis itu memerlukan tatanan sosial yang mampu menciptakan medan sosial dimana proses-proses ekonomi dapat berlangsung secara baik. Oleh karena itu, tuntutan yang mendesak adalah diciptakannya suatu sistem hukum yang formal-logis yang dapat memberikan prediktabilitas tinggi sehingga dapat dimasukkan dalam kalkulasi produksi ekonomi 3.

Melalui David.M.Trubek kita dapat melihat pandangan Weber yang dalam hal ini coba untuk memperlihatkan keterkaitan antara hukum dengan perkembangan kapitalisme. Trubek mengatakan 4: “Hasil survey Weber menunjukkan bahwa hanya hukum yang rasional dan modern —atau ketentuan yang formal rasional dan logis— yang dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang dapat diukur secara pasti. Dalam hal ini legalisme 5 (akan) mendorong perkembangan kapitalisme melalui penciptaan kondisi yang stabil dan dapat diprediksikan. Weber menyatakan bahwa hanya legalismelah yang dapat memfasilitasi berlangsungnya sistem kapitalisme”.

Untuk mencapai suatu kondisi sebagaimana diuraikan Weber, maka dibutuhkan peraturan-peraturan hukum tertulis secara formal-rasional yang berlaku dan mengikat masyarakat untuk dapat menjamin prediktabilitas keadaan yang akan dicapai. Hal demikian inilah yang oleh Satjipto disebut sebagai inti dari kepastian hukum, yang wujudnya adalah sistem hukum modern yang formal-rasional dan dinyatakan (articulated) melalui hukum positif 6.

Selanjutnya dikatakan pula oleh Soetandyo bahwa liberal legal justice ini mengidealkan hukum sebagai hasil positivisasi norma-norma yang telah disepakati akan mempunyai otoritas internal yang akan mengikat siapa pun dan dapat ditegakkan dengan mudah oleh badan yudisial yang dinetralkan dalam posisinya sebagai institusi yang mandiri dan bebas dari intervensi badan eksekutif 7.

Sousa Santos menambahkan, saintifikasi hukum yang mulai tumbuh pada akhir abad ke-19 —dan mencapai puncaknya pada dua dekade sesudah Perang Dunia Kedua— juga bertujuan untuk melindungi ekonomi pasar yang kompetitif melalui kebebasan yang dijamin peran negara 8. Hal senada juga diutarakan oleh Roberto Mangabeira Unger, ia mengatakan 9: “The nineteenth-century jurists were engaged in a search for the built-in legal structure of democracy and the market. The nation, … had opted for particular type of society: a commitment to a democratic republic and to a market system as a necessary part of that republic”.

Berkenaan dengan relasi antara hukum modern dalam bidang sosial-kemasyarakatan Adji Samekto mengatakan bahwa “dalam konteks sosial-kemasyarakatan, hubungan-hubungan dan tindakan pemerintah kepada warga negaranya didasarkan kepada peraturan dan prosedur yang bersifat impersonal dan tidak memihak (impartial), dari sinilah kemudian muncul konsep The rule of Law”10. Adji pun menambahkan bahwa dengan prosedur hukum yang demikian ini, maka mekanisme permintaan dan penawaran, penanaman modal untuk menumpuk keuntungan dan kepemilikan (ownership of property) dikatakan telah memperoleh kepastian hukum, yaitu memperoleh jaminan prediktabilitas dan keamanan.

Gerald Turkel mengatakan bahwa “konsepsi rule of law sebenarnya tidak berurusan dengan substantial justice yang diharapkan muncul sebagai outcome dari pemberlakukan hukum. Ia sekedar sebagai pegangan untuk permainan bukan untuk menciptakan hasil. Oleh karena itu dalam perspektif studi hukum kritis, konsep rule of law tidak lebih dari sekedar mitos belaka” 11. Hal ini persis sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Andrew Altman “The central contention of Critical Legal Studies is that the rule of law is a myth” 12.

Melalui rule of law dengan menggunakan perspektif Critical Legal Studies, maka dapat diketahui bahwa pihak yang kuat akan melegitimasikan dominasinya melalui peraturan perundang-undangan (lege) —melalui konsep ini, teori dominasi menampakkan wujudnya dengan sangat nyata. Siapakah pihak yang kuat dalam hal ini? Dalam era kapitalisme seperti saat ini, maka pihak yang kuat sudah dapat dipastikan adalah mereka para kapitalis.

[1] Negara Demokratik Modern dalam tulisan ini dimaksud sebagai negara-negara yang muncul pada abad ke-19 di Eropa Barat sebagai akibat pengaruh Revolusi Industri dan Revolusi Perancis terhadap model negara absolut abad ke-16 dan ke17. Lihat: Bantarto Bandoro, Hak Asasi Manusia: Korban Perang Dingin, CSIS, Jakarta:1994, hal 4-5

[2] Satjipto Rahardjo, Mempertahankan Pikiran Holistik dan Watak hukum Indonesia, dalam Masalah-Masalah Hukum, Edisi Khusus, FH Undip, Semarang 1997; Satjipto Rahardjo, Supra No.4, hal 5

[3] Satjipto Rahardjo, Kepastian Hukum, Artikel Opini dalam Harian Kompas, 2 Desember 1999

[4] David.M.Trubek, Supra No.57, hal 740

[5] Menurut Soetandyo legalisme adalah suatu doktrin bahwa hukum yang telah dipositifkan dalam wujud lege adalah hasil konsensus bersama dan telah dinetralkan sebagai rule of law (yang objektif) yang bukan lagi rule of men (yang subjektif).

[6] Ibid, hal 26.

[7] Soetandyo Wignyosoebroto, hal 161-178

[8] Bonaventura de Saousa Santos, Supra No.3, hal 72-73

[9] Roberto.M.Unger, The Critical Legal Studies Movement, Harvard University Press, 1986, hal 1

[10] Ibid, hal 30.

[11] Ibid, hal 31.

[12] Andrew Altman, Critical Legal Studies: A Liberal Critique, Princeton University Press, New Jersey, 1985, P. 10-11

Siaran Pers Bersama: Putusan MA Nomor 103 K/TUN/2010

2011-01-20T00:03:00.000-08:00

Siaran Pers Bersama
YLBHI-LBH Semarang, LPH YAPHI, Yayasan SHEEP Indonesia, Walhi Jateng
Semarang, 20 Januari 2011

SELAMATKAN PEGUNUNGAN KENDENG UTARA!!!
“Kemenangan Kecil“ Di Mahkamah Agung:
Momentum Mendorong Penataan Ruang Yang Berkeadilan

Politik kebijakan yang ada saat ini sarat dengan paradigma eco-developmentalism yang menguntungkan pihak investor disatu pihak dan meminggirkan masyarakat dan kepentingan ekologis di pihak lainnya. Hasrat pemerintah yang ingin menaikan pertumbuhan ekonomi, yang awalnya pada tahun 1998 minus 13.1 persen menjadi 5.1 persen dan pada tahun 2011 diproyeksikan sebesar 6,4 persen adalah menara gading yang dibangun diatas tulang belulang rakyat dan kepentingan ekologis yang terbinasa oleh politik kebijakan yang pro pemilik modal. Hasrat ini yang kemudian diimplementasikan oleh pengambil kebijakan baik eksekutif, legislative maupun yudikatif

Hal ini nampak dari rencana PT Semen Gresik (persero), tbk. mendirikan pabrik semen di Kawasan Kars Pegunungan Kendeng Utara-Kabupaten Pati. Rencana itu “direstui” oleh Pemerintah Kabupaten Pati dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kepentingan kapital kemudian mengantagoniskan masyarakat sipil dan menyebabkan krisis. Hal diperkuat oleh kebijakan di ranah politik dan bagaimana hal itu secara organik berhubungan dengan kondisi-kondisi sosial dan ekonomi. Muncullah berbagai macam kebijakan yang jauh dari nilai-nilai keadilan serta kepentingan umum. Salah satunya adalah Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu No. 540/052/2008 1

Atas nama kepentingan ekologis, YLBHI-LBH Semarang dan LPH YAPHI, dengan menggunakan legal standing 2 WALHI, menggugat keputusan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tergugat I adalah kepala kantor perijinan terpadu kabupaten Pati dan Tergugat II Intervensi adalah PT semen Gresik (persero), tbk. Di tingkat pertama majelis hakim PTUN Semarang perkara No.04/G/2009/PTUN.SMG dalam putusan yang dibacakan pada tanggal 6 Agustus 2009 memenangkan gugatan WALHI, Di tingkat banding, majelis hakim PT.TUN Surabaya perkara No.138/G/2009/PT.TUN.SBY, dalam putusan yang dibacakan pada tanggal 30 November 2009 membatalkan putusan PTUN Semarang. Di tingkat kasasi, majelis hakim Mahkamah Agung perkara Nomor 103 K/TUN/2010, dalam putusan yang dibacakan pada tanggal 27 Mei 2010 membatalkan putusan PT.TUN Surabaya. Putusan lengkap majelis hakim Mahkamah Agung perkara Nomor 103 K/TUN/2010 adalah:

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tersebut;
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 138/B/2009/PTTUN.SBY. tanggal 30 November 2009 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 04/G/2009/ PTUN.SMG. tanggal 6 Agustus 2009;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :
Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :
Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor 540/052/2008, tanggal 5 November 2008, tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/040/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur atas nama Ir. Muhammad Helmi Yusron alamat Komplek Pondok Jati AM-6, Sidoarjo, Jawa Timur bertindak untuk dan atas nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor 540/052/2008, tanggal 5 November 2008, tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/040/2008 tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur atas nama Ir. Muhammad Helmi Yusron alamat Komplek Pondok Jati AM-6, Sidoarjo, Jawa Timur bertindak untuk dan atas nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
Menghukum Termohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menanggapi putusan tersebut Siti Rakhma Mary Herwati, advokat Tim Peduli Lingkungan mengatakan: “putusan Mahkamah Agung adalah hal yang WAJAR. Judex Factie PT.TUN Surabaya telah salah membuat penerapan hukum dan telah salah menafsirkan UU yang berlaku saat itu yaitu UU 23 tahun 1997 tantang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permen LH No 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Wajib Amdal sehingga mengambil kesimpulan bahwa eksplorasi merupakan kegiatan survey atau penelitian awal sehingga belum perlu adanya AMDAL. Meski demikian ini adalah putusan yang memberikan setitik harapan akan terwujudnya lingkungan yang lebih baik ditengah carut marut penegakan hukum.”

Erwin Dwi Kristianto, staf operasional YLBHI-LBH Semarang mengatakan: “Putusan majelis hakim Mahkamah Agung ini akan menjadi yurisprudensi tetap terkait ijin lingkungan, bahwa sebuah usaha yang berdampak besar dan penting adalah rangkaian kegiatan yaitu ekplorasi-eksploitasi-rehabilitasi. Artinya rangkaian kegiatan tersebut wajib hukumnya memiliki ijin lingkungan (AMDAL maupun UKL/UPL) sejak sebuah usaha memulai ekplorasi”. “Putusan ini menjadi tonggak ukuran, bahwa keyakinan Kami selama ini benar, keyakinan yang justru bertentangan dengan keyakinan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, yang menganggap proses perijinan sudah legal. Dengan ini hukum menyatakan ijin penambangan tersebut batal dan tidak berlaku. Bayangkan jika ijin itu tidak digugat, proses seakan-akan sudah dianggap sah dan wajar. Dan tanpa ada putusan ini, semua orang yang mencoba mengkritisi dan melawan proses ijin, pasti akan dianggap anti investasi dan anti kepentingan umum” ujar Edi Wahyu Widianto, staf LPH YAPHI

Husaini, Staf yayasan SHEEP Indonesia mengatakan: “Kasus ini seharusnya menjadi kritik dan momentum bagi pemangku kepentingan untuk mengkoreksi kebijakan terkait ijin lingkungan dan politik penataan ruang”. Seperti diketahui, saat ini Pemerintah Jawa Tengah telah menyelesaikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 pada bulan Juli 2010 3, dalam Perda tersebut kawasan kars pegunungan kendeng terancam karena perubahan fungsi kawasan. Pun demikian dengan ranperda RTRW Kabupaten Pati. “Setelah rencana eksploitasi kawasan kars pegunungan kendeng oleh PT semen Gresik (persero), tbk, Perda RTRW Jawa Tengah dan Ranperda RTRW Kabupaten Pati jelas merupakan ancaman baru bagi kelestarian kawasan pegunungan kendeng” ujar Edi Wahyu Widianto, staf LPH YAPHI.

“Kawasan kars pegunungan kendeng adalah kawasan lindung geologi yang seharusnya dilindungi sebagaimana diatur dalam PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Alih fungsi kawasan kars pegunungan Kendeng dalam perda RTRW Jawa Tengah maupun ranperda RTRW Pati adalah bukti sahih Negara, cq Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq Pemerintah Kabupaten Pati masih menjadikan paradigma eco-developmentalism dalam pengambilan kebijakan. Untuk itu “kemenangan kecil ini” bukan berarti perjuangan telah pungkas tapi adalah momentum kebangkitan masyarakat sipil untuk mendorong penataan ruang yang berkeadilan” Tutup Erwin Dwi Kristianto staf operasional YLBHI-LBH Semarang.

1. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu No. 540/052/2008 tertanggal 5 Nopember 2008, tentang Ijin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur Atas Nama Ir. Muhammad Helmi Yusron Alamat komplek Pondok Jati AM-6 Sidoarjo Jawa Timur bertindak untuk dan atas nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah.
2. Legal standing adalah hak gugat yang dimiliki oleh LSM Lingkungan. Diperlukannya LSM Lingkungan memiliki legal standing dimuka pengadilan didasarkan pada suatu asumsi bahwa LSM sebagai guardian/wali dari lingkungan (Stone;1972). Teori ini memberikan hak hukum (legal right) kepada obyek-obyek alam (natural objects). Dalam hal terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan, maka LSM dapat bertindak sebagai wali mewakili kepentingan pelestarian lingkungan tersebut. Hak gugat yang dimiliki oleh LSM Lingkungan diakui oleh peraturan UU di Indonesia.
3. Tim Advokasi Tata Ruang yang Berkeadilan, yang merupakan koalisi dari kelompok masyarakat sipil menerima mandat dari 9 (Sembilan) warga Jawa Tengah. Pada tanggal 6 januari 2011 mengajukan permohonan Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 Kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Semarang karena bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 Dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Pasal 60 Dan 65 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; Serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Catatan kaki ke - 56: Eksistensi Kelompok Perempuan Puspita Hari, Kritik terhadap Negara

2011-01-12T22:39:00.000-08:00

Kondisi pesisir Kabupaten Demak, Jawa Tengah –seperti kawasan pesisir lainnya- lekat dengan kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat nelayan, bisa kita petakan dalam dua paradigma sederhana; normatif-teologis dan struktural-sosiologis. Paradigma normatif-teologis berangkat dari asumsi bahwa miskin-kayanya atau susah-senangnya seseorang sudah menjadi suratan takdir causa prima. Sedang paradigma kedua, yaitu struktural-sosiologis, berasumsi bahwa kemiskinan yang menimpa masyarakat nelayan disebabkan oleh sistem atau struktur politik yang cenderung berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu.

Jika kedua paradigma itu -normatif-teologis dan struktural-sosiologis- digabungkan, maka masyarakat nelayan miskin itu tidak hanya karena “nasib”, tetapi juga ada faktor luar, yaitu kebijakan ekonomi yang tidak adil. Jika ada nelayan yang merasa telah berusaha maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidup, namun tetap dalam kondisi “memprihatinkan”, ini tidak berarti semata-mata karena suratan takdir, tetapi ada yang tidak beres dalam sistem dan kebijakan perekonomian

Masyarakat Sipil Bergerak

Secara normatif-teologis, wilayah Kabupaten Demak apalagi dengan wilayah pesisirnya, adalah wilayah yang sangat religus. Demak terkenal sebagai kota Wali dengan tradisi beragama yang sangat taat dan fanatik. Maka, adalah hal yang menarik apabila Puspita Bahari -sebuah kelompok perempuan nelayan di Demak- bisa berkembang hingga memiliki beberapa karya seperti saat ini ditengah komunitas sosial Morodemak. Morodemak atau dikenal dengan “Wong Moro” merupakan komunitas masyarakat nelayan yang secara administratif berada di tiga desa. Margolinduk, purworejo dan Morodemak. Ketiga desa teresebut berada di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Kelompok perempuan nelayan Puspita Bahari adalah kelompok perempuan nelayan di Morodemak yang memulai karyanya dengan penuh tantangan. Keberadaan Puspita Bahari adalah satu contoh yang unik. Tekanan dan stigma dari masyarakat dengan cibiran bahwa perempuan yang bergabung dalam Puspita Bahari adalah perempuan yang sudah tidak betah mengurus suami dan keluarga.

Penguatan Ekonomi Lokal

Kondisi normatif-teologis di wilayah pesisir Morodemak mengharuskan, perempuan hanya menerima “nasib” menjadi ibu rumah tangga dan mengurusi anak-anaknya saja. Sisanya sisanya bekerja sebagai buruh domestik 1 di kota sekitarnya atau menjadi buruh migran. Untuk mereka yang mejadi ibu rumah tangga, memiliki beban ganda. Mereka, selain mengurus rumah tangga, juga membantu aktifitas suami yang minyang ke laut, baik di pra-produksi 2 maupun pasca produksi 3 Beban ganda yang mereka tanggung, tidak diperdulikan oleh Negara. 4

Menyadari hal itu Puspita Bahari yang bersekretariat di Jln. Muara Pantai Moro Demak Kec. Bonang Kabupaten Demak didirikan. Kelompok yang berdiri pada tanggal 25 Desember 2005 menyadari kondisi kemiskinan struktural yang terjadi di komunitasnya. Untuk meniadakan hal itu diperlukan penguatan masyarakat sipil dan mendorong peran Negara dalam Pemenuhan HAM –khusunya hak ekosob (ekonomi, sosial, budaya). Untuk itu Puspita Bahari melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir sebagai bagian dari penguatan masyarakat sipil, selain tujuan pokoknya yaitu memberi kesadaran kritis kepada perempuan nelayan

Sayap ekonomi Puspita Bahari adalah: pertama aktivitas pasca produksi, bidang ekonomi, yakni kegiatan pasca produksi perikanan yakni membuat kerupuk ikan, terasi, tepung ikan, ikan Asin, pengasapan dan makanan-makanan yang yang bahan-bahannya memanfaatkan hasil laut kedua aktifitas para produksi, dengan mendirikan koperasi sebagai soko guru komunitas dengan aktifitas simpan pinjam dan menyediakan kebutuhan minyang ke laut Belum lama ini, Kelompok Perempuan Puspita Bahari mempunyai aktifitas ketiga, produksi perikanan tangkap. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan alat produksi berupa tiga perahu.

Pra Produksi-Produksi-Pasca Produksi

Tiga perahu menjadi alat produksi dan dipergunakan oleh suami dari anggota Puspita Bahari. aktivitas produksi perikanan tangkap ini bertujuan agar hasil tangkap yang didapat nelayan laki-laki dapat menjadi bahan baku untuk aktivitas pasca produksi Puspita Bahari. Sehingga tercipta sinergisitas yang mengarah kepada efisiensi biaya. Hasil tangkap nelayan laki-laki akan dibeli dengan harga pokok yang tentu tak semahal apabila Puspita Bahari membeli bahan baku ikan di pasar. Bagi nelayan laki-laki, ini sangat membantu, karena harga pokok yang dibeli Puspita Bahari lebih tinggi apabila dijual kepada tengkulak (karena tengkulak adalah pihak yang mendominasi pembelian hasil tangkap).

Menurut Masnu’ah atau yang akrab disapa dengan sebutan Mbak Nu’ -ketua dari Kelompok Perempuan Puspita Bahari-, “meskipun belum di rasa kelihatan kesejahteraan yang di dapat oleh para Nelayan setelah mendapatkan 3 (Tiga) perahu untuk mendukung peningkatan ekonomi nelayan tangkap (nelayan laki-laki) namun, minimal sudah ada kemandirian dari kelompok terkait kegiatan Pra Produksi-Produksi-Pasca Produksi. Khusus untuk kegiatan produksi, sudah ada kemandirian dari para nelayan yang notabene dahulu hanya sebagai buruh nelayan.”. Hal ini terkait dengan pelaksaan kegiatan produksi perahu yang baru hitungan bulan. “Untuk kedepan perlu usaha keras dari kelompok untuk memaksimalkan usaha yang sudah dirintis ini” tutup Mbak Nu’.

Peran Negara

Kini Perempuan Puspita Bahari beranggotakan lebih dari 100 lebih anggota aktif. Inisiatif perempuan Puspita Bahari seharusnya menjadi kritik untuk Negara. Berbeda dari Kovenan Sipol 5, kovenan Ekosob 6 menuntut peran maksimal negara. Negara justru melanggar hak-hak yang dijamin di dalamnya apabila negara tidak berperan secara aktif (positif rights). Dalam pemenuhannya, negara dipermudah dengan adanya kewajiban minimum yang harus dipenuhi. Kewajiban minimum Negara dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak Ekosob. Dari Pasal tersebut, sifat kewajiban Negara adalah “to take steps.. by all appropriate measures”, “with a view to achieving progressively the full realization (progressive realization) dan to the maximum of available resources”.

Pelanggaran hak ekosob di pesisir Demak dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Indikator Struktural Indikator ini dapat dilihat dari instrumen legal yang diperlukan untuk merealisasikan hak. Indikator Proses tidak adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh negara untuk melaksanakan kewajibannya dan Indikator Hasil Merefleksikan status atau realisasi hak-hak yang telah dilakukan oleh Negara. Tidak ada inisiatif progressive sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat 1 kovenan yang dilakukan oleh Negara cq Pemerintah Demak.

1. Atau lazim disebut Pekerja Rumah Tangga (PRT)
2. Antara lain Mempersiapkan perbekalan
3. Antara lain pengolahan hasil tangkapan, menjadi bakul seret

4. Hal ini dapat dilihat dari UU No.45 Tahun 2009 tentang perikanan yang tidak mengakui eksistensi Perempuan nelayan
5. UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Indonesia terhadap Kovenan Internasional Hak sipil dan Politik.
6. UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Indonesia terhadap Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Siaran Pers Bersama: Gugatan Uji Materi RTRWP Jateng

2011-01-05T06:32:00.000-08:00

Siaran Pers Bersama

TIM ADVOKASI TATA RUANG YANG BERKEADILAN
YLBHI-LBH Semarang, LPH YAPHI dan Yayasan SHEEP Indonesia

“Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah:

Watak Eksploitatif Negara”

Semarang, 6 Januari 2010, Presiden SBY sudah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 (BN No. 7935 hal. 12B) tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Berdasarkan instruksi itu hingga akhir tahun 2010 seluruh provinsi dan kabupaten/kota harus sudah menyelesaikan RTRW dan memperdayakannya. Pembentukan RTRW menjadi agenda penting SBY, karena akan memberikan kepastian hukum berkaitan dengan penataan ruang bagi investor, dalam menjalankan usahanya di suatu daerah.

Dalam acara Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Penataan Ruang bersama anggota Komisi V DPR RI, di Ruang Rapat KK V DPR RI, Jakarta (29/11). Direktur Jenderal Penataan Ruang, Imam S. Ernawi menyatakan “Pada tahun 2011, kami menargetkan 287 Kabupaten dan Kota dapat menyelesaikan persetujuan substansi dari Menteri PU atas rencana tata ruang wilayahnya” 1 Data terakhir Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (Update: 3 Januari 2011) menunjukan:

Dari 7 Provinsi yang sudah memiliki RTRW, salah satunya adalah Jawa Tengah. Setelah lama terkatung-katung sejak digagas 2007, Pemerintah Jawa Tengah telah menyelesaikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 pada bulan Juli 2010. Masyarakat sipil intensif mengawal Perda ini sejak digagas. Berbagai upaya sudah dilakukan, beragam upaya diwujudkan dalam penolakan Ranperda RTRWP Jawa Tengah ini, mulai dari melayangkan surat audiensi yang tidak pernah mendapat tanggapan, menghadiri public hearing dan memberikan masukan lisan, memberikan masukan tertulis, melayangkan surat keberatan hingga upaya melakukan aksi.

Penolakan ini karena Pertama, Perda ini berorientasi pada pertumbuhan ekonomi telah menempatkan pemodal pada posisi dan peran yang kelewat strategis, demi devisa negara. Kedua, akibat paradigma developmentalisme tersebut, Negara tidak memiliki visi lingkungan dan keberlanjutan (sustainability). Karenanya problem perusakan dan pencemaran lingkungan kini menjadi persoalan serius yang berdampak pada ketersediaan sumberdaya alam. Perda ini jelas tidak mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan karena tidak disertai KLHS dan Naskah Akademik yang komprehensif.

Ketiga, Dalam konteks otonomi daerah terjadi bias dalam pemahaman tentang konsep dan semangat otonomi daerah terutama berkaitan dengan penggalian Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah provinsi mengorbankan kepentingan ekologis untuk kepentingan ekonomi semata. Keempat, Perda ini tidak memperhatikan kebutuhan dan kondisi riil di masyarakat, Hal ini diperparah dengan tidak cukupnya konsultasi publik dengan masyarakat sehingga kental sekali dengan nuansa intervensi dari atas (Top Down).

Watak eco-develop-mentalism 2 Pemerintah Jawa Tengah dalam memandang persoalan lingkungan tergambar jelas dalam Perda ini. Secara substansi terlihat agenda terselubung Pemerintah Jawa Tengah dalam memuluskan proyek pembangunan, seperti proyek pembangunan jalan tol dan jalan lingkar, rencana pembangunan PLTN, penetapan kawasan militer, penetapan kawasan budidaya dan penetapan kawasan industry, penetapan kawasan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dll. Agenda terselubung lainnya adalah memuluskan eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang ekstraktif seperti, rencana pembangunan pabrik semen di beberapa kawasan kars, rencana pembangunan PLTN, rencana pengkaplingan pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan kawasan perkebunan di beberapa kabupaten/kota, dan eksploitasi blok Cepu. Agenda agenda ini –proyek pembangunan dan eksploitasi SDA- jelas akan membuat alih fungsi lahan semakin kencang.

Jawa Tengah sudah lelah dengan beragam bencana ekologis yang terus berulang dari tahun ke tahun. Kondisi objektif Jawa Tengah adalah wilayah yang rawan bencana ekologis. YLBHI-LBH Semarang pada tahun 2010 di Issue Lingkungan dan Pesisir terdapat 118 kasus. Pada issue ini terdapat 43 kasus di sektor lingkungan dan 75 kasus pesisir. 3 Konflik penataan ruang menjadi salah satu akar masalah dalam pengelolaan lingkungan di Jawa Tengah.

Untuk itu, atas dasar menyelamatkan kepentingan ekologis dan memastikan terpenuhinya hak konstitusional masyarakat Jawa Tengah, maka Tim Advokasi Tata Ruang yang Berkeadilan, yang merupakan koalisi dari kelompok masyarakat sipil menerima mandat dari 9 (Sembilan) warga Jawa Tengah untuk mengajukan Permohonan Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 Kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Semarang karena bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 Dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Pasal 60 Dan 65 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; Serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

1. http://www.penataanruang.net/detail_b.asp?id=1339 diakses 4 Januari 2011

2. Dengan meminjam istilah teori Tom Dietz, paling tidak ada tiga tataran idiologi dalam memandang persoalan lingkungan, pertama, Eco-fasism, paham yang memandang manusia sebagai bagian yang harus disingkirkan untuk menyelematkan lingkungan itu sendiri. Kedua, Eco-Developmentalism, paham ini memandang lingkungan sebagai bagian dari alat produksi yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan pembangunan. ketiga, eco-populism, bahwa lingkungan memang sangat perlu untuk dilestarikan namun demikian tidaklah menutup mata, untuk menyelamatkan lingkungan bukan berarti harus menyingkirkan masyarakat dari lingkungannya. Pelestarian lingkungan juga merupakan penyelamatan masyarakat sekitar lingkungan sehingga masyarakat adalah pemilik mutlak dari lingkungan.

3. Catatan akhir tahun, YLBHI LBH Semarang tahun 2010

Pengumuman YLBHI - LBH Semarang: Panggung Rakyat

2010-12-01T02:19:00.000-08:00

silahkan diunduh untuk membaca lebih lengkap dan jelas

Catatan kaki ke - 55: Refleksi 50 tahun UUPA 1960

2010-10-05T09:13:00.000-07:00

Pada tanggal 24 September 1960, terjadi peristiwa besar yaitu disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 kemudian setiap tanggal 24 September ditetapkan sebagai hari Tani Nasional oleh Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden No. 169 Tahun 1963. Di Indonesia, perwujudan pemenuhan hak asasi manusia, baik hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil politik, sesungguhnya dapat ditemukan dalam sejumlah peraturan perudangan-undangan yang ada. UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (yang lebih dikenal dengan UUPA 1960) misalnya, telah memuat sejumlah peraturan yang menegaskan perlunya dipenuhi hak atas tanah untuk penghidupan yang layak bagi kelompok masyarakat yang hidupnya sangat tergantung kepada tanah.

UUPA 1960 juga mengatur bagaimana Negara seharusnya memberikan jaminan dan pelayanan untuk mengatur seluruh sumber-sumber agraria di Indonesia untuk tujuan sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Prinsip utama yang diuraikan dalam UUPA 1960 adalah prinsip keadilan dalam penguasaan tanah dengan memberikan prioritas kepada petani dan keluarga tani yang tidak memiliki tanah. Prinsip ini merupakan perwujudan dari pandangan bahwa penguasaan tanah dalam luasan tertentu akan memberikan (menjamin) terjadinya peningkatan produktivitas mereka yang sekaligus akan menjamin kebutuhan pangan serta mencapai kehidupan yang layak.

Walaupun UUPA 1960 telah merumuskan dan menjamin hak-hak rakyat khususnya kaum tani untuk mencapai penghidupan yang layak, menguatnya kecenderungan untuk memberikan fasilitas yang sebesar-besarnya kepada kepentingan pengusaha untuk menguasai tanah dan sumber-sumber agraria lainnya lebih mendominasi kebijakan pemerintah di Indonesia pasca 1965. Akibatnya yang terjadi adalah ketimpangan dalam penguasaan tanah yang disusul dengan maraknya konflik pertanahan sebagai akibat dari praktek-praktek penggusuran dan proses peningkatan "ketuna-kismaan" (landlessness).

Di Jawa Tengah misalnya, dalam catatan YLBHI-LBH Semarang sejak tahun 2005 tercatat 9 (sembilan) kasus tanah berbasis hutan, dengan total luas lahan yang bersengketa 1.039,59 ha, dan 36 (tiga puluh enam) kasus tanah berbasis perkebunan. Di tahun 2006 kasus tanah hutan meningkat menjadi 16 (enam belas) kasus dengan total luas lahan yang disengketakan adalah lebih dari 1722, 59 ha. Kasus-kasus tanah berbasis perkebunan, ada peningkatan 1 (satu) kasus yang muncul ke permukaan, dari 36 (tiga puluh enam) kasus pada tahun 2005 menjadi 37 (tiga puluh tujuh) kasus pada tahun 2006 Sedangkan di tahun 2007, kasus sengketa tanah bertambah 14 kasus dengan tambahan luas lahan seluas 601,58 hektare yang berada di 9 (sembilan) wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sedangkan pada tahun 2008 ada 41 (empat puluh satu) kasus yang terjadi, kasus tersebut terjadi di 18 (delapan belas) kabupaten/kota dengan jumlah korban 7.414 KK. Sejak tahun 2009 setidaknya ada tambahan kasus 27 kasus tanah, 17 petani dikiriminalisasi dan tahun 2010 ada 10 orang petani dikriminalisasi.

Sudah 50 tahun sejak UUPA 1960 ditetapkan sebagai payung hukum tunggal atas persoalan agraria, namun sampai saat ini kondisi kaum tani di Indonesia belumlah sejahtera. Bahkan baru-baru ini telah terjadi peristiwa kekerasan yang terjadi dalam peringatan Hari Tani nasional yang dilaksanakan di Palembang pada tanggal 27 September 2010. Kekerasan diduga dilakukan oleh rombongan Gubernur Sumatera Selatan-Alex Nurdin, yang terdiri dari ajudan Gubernur, Satpol PP dan beberapa orang berpakaian sipil terhadap Anwar Sadat (Direktur Eksekutif Walhi Sumsel), Dede Chaniago (SHI) dan M Alsani (warga Ds. Kali Beraus Murba). Akibat dari kekerasan tersebut Anwar Sadat mengalami luka pada bagian kening sebelah kanan, Dede Caniago mengalami luka di bagian paha sebelah kanan, bahu dan punggung, serta M Alsani mengalami luka di kaki.

Reforma Agraria adalah cita-cita dari kemerdekaan nasional demi kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut maka dibuatlah UUPA 1960. Namun dalam kenyataannya, Reforma Agraria sebagai salah satu tujuan Negara belum pernah secara sungguh-sungguh dijalankan sesuai dengan amanat UUPA 1960 dan UUD 1945 pasal 33. Alih-alih menjalankan UUPA 1960, Negara justru menyelewengkannya dengan menerbitkan pelbagai undang-undang yang sektoral seperti UU Sumber daya Air, UU Perkebunan, UU Pertambangan dan undang-undang lainnya. Reforma Agraria yang sejati masih jauh api dari panggang.

"tanah mestinya dibagi-bagi

jika cuma segelintir orang, yang menguasai
bagaimana hari esok kaum tani "
(wiji thukul - tanah, 1989 – Solo)

Catatan kaki ke - 54: Kriminalisasi Nelayan Kendal, Wujud Premanisme Negara

2010-08-19T00:34:00.000-07:00

Kekerasan semakin menemukan ruang hidup di Negeri ini. Bila sekelompok orang –baca: preman- bersepakat melakukan kekerasan, tidak membutuhkan waktu bagi mereka untuk memperoleh pengakuan Negara dalam bentuk pembiaran. Dia melembaga. Lembaga itu, lengkap dengan seluruh atributnya, lalu memamerkan dan memaksakan kehendak kepada orang lain dengan kegigihan radikal. Celakanya, negara yang oleh konstitusi diwajibkan melindungi kenyamanan dan ketenteraman warganya semakin tidak berdaya.

Saat para preman memaksakan kehendak, mereka ingin menunjukkan kekuasaan. Ini persis konsep Max Weber, kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atas sekelompok orang untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain, meski ada penolakan, diwujudkan dengan perlawanan. Weber menambahkan kekuasaan manusia atas manusia lain berlandaskan instrumen legitimasi, yakni kekerasan. Sejalan dengan konsep Weber, baik ditengok prinsip Leviathan dari Hobbes, bahwa dalam suatu negara, untuk mengendalikan manusia secara obyektif, tanggung jawab moral tidak menjadi perhatian utama, yang terpenting bagaimana negara membuat takut masyarakat.

Dalam keseharian, sulit dimungkiri, Negara pun mengadopsi pemahaman Weber dan Hobbes, menempatkan kekuasaan berdampingan dengan kekerasan. Contoh yang sahih adalah pemaksaan Negara dalam mengundangkan Perda Nomor 10/2010 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal, yang sejak diinisiasi ditolak oleh komunitas nelayan tradisional. Perda ini ditolak karena tidak mengatur tata niaga perikanan yang berkeadilan, tidak menjamin keamanan proses lelang, dan ”hanya” mengatur retribusi saja.

Artinya, selama ini negara masih mempraktikkan kekerasan, praktik ini menular ke masyarakat, termasuk kalangan yang dikategorikan preman. Maka, benar teori Hannah Arendt, kekerasan yang dilakukan masyarakat sipil –baca: preman- bukan sesuatu yang terpisah dari kekerasan oleh negara. Masyarakat pun terbiasa menerapkan kekerasan dalam segala aspek kehidupan. Preman mengedepankan kekerasan untuk menunjukkan ”kekuasaan” mereka.

Perda Nomor 10/2010 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal, yang sejak diinisiasi ditolak oleh komunitas nelayan tradisional. Perda ini ditolak karena tidak mengatur tata niaga perikanan yang berkeadilan, tidak menjamin keamanan proses lelang, dan ”hanya” mengatur retribusi saja. Akibatnya adalah kekerasan yang dialami terus menerus oleh nelayan tradisional yang melakukan aktivitas di TPI akibat Negara tidak melaksanakan perannya dan membiarkan premanisme merajalela.

Puncak dari pembiaran ini adalah kriminalisasi terhadap 3 nelayan Kendal Mereka dijadikan Tersangka dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat 2 ke 1e KUH Pidana. Pada tanggal 2 Februari 2010, mereka diperiksa di Polsek Rowosari. Polsek Rowosari kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Polres Kendal. Tanggal 15 Februari 2010 mereka diperiksa di Polres Kendal. Pada tanggal 19 Februari 2010, Muspika Rowosari mengadakan pertemuan di kecamatan dan menyarankan mediasi antara para nelayan tradisional dan sekelompok preman. Pada tanggal 18 Agustus 2010, YLBHI – LBH Semarang, yang menjadi kuasa hukum mereka mendampingi proses pelimpahan berkas dari Polres Kendal ke Kejaksaan Negeri Kendal.

Kronologis Kriminalisai Nelayan Kendal

Pada hari Senin, 01 Februari 2010, sekitar pukul 15.30 Wib, Jn. bersama dengan 6 nelayan akan melelang hasil tangkapan di TPI (tempat pelelangan ikan) Tawang, Kendal. Ketika sedang mengangkat keranjang ikannya, Jn. diperas oleh sekelompok preman. Permintaan ini tersebut dipenuhi oleh Jn. dengan memberikan 1 sepiring ikan kepada Preman, namun sekelompok preman justru melempar Junari dengan sebatang jagung dan mengenai wajahnya. Melihat hal ini, Jn. mencoba mempertanyakan maksud melempar sebatang jagung ke mukanya.

Bukannya menjelaskan, Jn. justru menerima pukulan. Jn. kemudian berusaha lari. kakak Jn. yang melihat kejadian tersebut berkeinginan melerainya, akan tetapi salah satu preman justru mengambil ganco -alat pemukul es balok- dan akan memukul kedua nelayan tersebut. Jn. berhasil dikejar oleh kelompok preman. Untuk melepaskan diri Jn. kemudian menggigit tangan preman yang merangkul badannya, Jn. kemudian menceburkan diri ke sungai ”kali kutho”. Melihat kejadian ini, Kemarahan nelayan di TPI – yang gerah dengan aksi premanisme di TPI- memuncak, beberapa preman kemudian dipukul oleh massa, Pasca kejadian ini, TPI tawang sangat mencekam, banyak nelayan yang tidak beraktifitas lagi untuk melaut.

Masyarakat merindukan Negara yang kuat melindungi sistem hukum dan karena itu menjamin keamanan dan kenyamanan warganya termasuk nelayan tradisional. Untuk itu, Negara harus hadir, kuat, dan berbuat (dan bukan melakukan pembiaran terhadap aksi premanisme). Negara seharusnya menjamin fasilitas keamanan di TPI dan tidak bisa mendelegasikan fungsi menjamin keamanan warga negara kepada kaum sipil. Apalagi sengaja membiarkan kewenangannya dirampok.

Siaran Pers Bersama: Meretas Jalan Menuju Penataan Ruang yang Partisipatif

2010-08-12T05:51:00.000-07:00

SIARAN PERS BERSAMA

YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Society for Health, Education, Environment and Peace (SHEEP), Lembaga Pengabdian Hukum Yekti Angudi Piadeging Hukum Indonesia (LPH – Yaphi), Jaringan Masyarakat-Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK)

MERETAS JALAN MENUJU PENATAAN RUANG YANG PARTISIPATIF

Semarang, 12 Agustus 2010. Kehadiran otonomi daerah dan rencana penataan ruang nasional sejatinya adalah untuk demokratisasi, termasuk didalamnya adalah demokratisasi penataan ruang, Namun dalam konsepsi dan implementasinya justru sering memunculkan konflik baik konflik horisontal maupun konflik vertikal. Fenomena yang menarik dalam tarik ulur penyusunan. Apabila ditelusuri lebih dalam, tarik ulur penyusunan Ranperda RTRWP Jawa Tengah adalah berbasis pada adanya ketidakadilan struktural, yang berarti fenomena konflik horisontal yang terjadi sebenarnya lahir dari konflik struktural yang diciptakan oleh Negara.

Jejaring di Jawa Tengah -YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Society for Health, Education, Environment and Peace (SHEEP), Lembaga Pengabdian Hukum Yekti Angudi Piadeging Hukum Indonesia (LPH – Yaphi), Jaringan Masyarakat-Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK)- sejak awal intensive mengawal Ranperda RTRWP Jawa Tengah ini. Berbagai upaya sudah dilakukan, beragam upaya diwujudkan dalam penolakan Ranperda RTRWP Jawa Tengah ini, mulai dari melayangkan surat audiensi yang tidak pernah mendapat tanggapan, menghadiri public hearing dan memberikan masukan lisan, memberikan masukan tertulis, melayangkan surat keberatan hingga upaya melakukan aksi. Namun berbagai inisiative tersebut tidak membuahkan hasil. Bahkan dalam presentasi Bappeda Jawa Tengah -dalam forum yang diadakan Kementrian PU-Dirjen Penataan ruang, Juli 2010- terungkap bahwa Ranperda RTRWP Jawa Tengah ini tinggal menunggu waktu saja untuk menjadi Perda.

Mensikapi perkembangan tersebut jejaring di Jawa Tengah mengadakan diskusi terbatas. Diskusi terbatas ini diadakan dua putaran –tanggal 12 dan 13 Agustus 2010- dengan mengundang 4 pakar dari berbagai disiplin ilmu dan lintas pemangku kepentingan. Output dari diskusi pertama pada tanggal 12 Agustus 2010 adalah gugatan perdata 1,eksaminasi publik 2 dan Judicial review ke Mahkamah Agung sebagai sebuah pilihan langkah strategis pelibatan masyarakat dalam penyusunan penataan ruang yang partisipatif. Pada tanggal 13 Agustus 2010 akan diadakan pertemuan kedua.

end note

Diakomodir dalam Pasal 66 ayat 1, UU Nomor 2007 tentang Penataan Ruang ”Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan
Istilah eksaminasi berasal dari bahasa Inggris examination yang berarti ujian atau pemeriksaan. Apabila dihubungkan dengan konteks eksaminasi terhadap produk legislative maka eksaminasi berarti melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap produk tersebut.

Siaran Pers Bersama: 1676 Nelayan Jepara Menagih Janji Komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan

2010-08-02T05:48:00.000-07:00

SIARAN PERS BERSAMA
Forum Nelayan Jepara (FORNEL) yang terdiri dari 18 Kelompok Nelayan serta NGO yang konsern terhadap isu pesisir dan kelautan (LPH YAPHI, YLBHI - LBH Semarang, Layar Nusantara dan Lakspedam NU Jepara)

1676 NELAYAN JEPARA MENAGIH JANJI KOMITMEN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Setelah pemerintah Kabupaten Jepara lamban dalam merespon penyelesaian konflik antara nelayan dengan PLTU Tanjungjati B, Forum Nelayan Jepara Utara (FORNEL) memobilisasi tanda tangan guna menagih janji Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad. Nelayan di Kabupaten Jepara berharap kementerian kelautan dan perikanan (KKP) dapat mengkoordinasikan institusi terkait di Kabupaten Jepara.

Hingga saat ini, sudah terkumpul 1676 tanda tangan nelayan yang akan dikirimkan (senin,2/08/2010) kepada Menteri Kelautan, Dinas Kelautan Jateng, Gubernur Jawa Tengah dan PLTU Tanjung Jati B. Tercatat ada 18 kelompok nelayan yang sudah memobilisasi tanda tangan, diantaranya Mina Kencana, Mina Abadi, Mina Utama, Selayar Mina, Mina Sejahtera, Makaryo Utama, Mina Baruna, Sido Maju, Mekar Sari, Sido makmur, Karya Mina Utama, Karya Mina Murni, Mina Jaya, Bringin Jaya, Sidodadi Mulyo, Sido Rukun dan kelompok Nelayan Sido Maju.

Kepada Menteri Kelauatan dan Perikanan, Fadel Muhammad, Nelayan Jepara meminta KKP agar berkoordinasi dengan Pemkab Jepara untuk melakukan review terhadap penataan kawasan pesisir Jepara. Hal ini dilatar belakangi karena konflik willayah tangkap antara nelayan dengan PLTU Tanjungjati B. Wilayah pesisir Jepara yang merupakan wilayah tangkap nelayan, juga digunakan PLTU sebagai alur transportasi kapal pengangkut bara, akibatnya sering terjadinya kecelakaan laut, yaitu terseretnya jaring nelayan oleh kapal pengangkut batu bara milik PLTU. Selain itu, aktifitas PLTU juga berdampak terhadap ekologi di wilayah pesisir Jepara. Hal ini dibuktikan dengan sering matinya populasi ikan yang tersedot ke mesin pendingin milik PLTU Tanjungjati B guna membangkitkan tenaga listrik.

Konflik antara PLTU Tanjungjati B dengan nelayan di Kabupaten Jepara ini tidak direspon dengan cepat oleh Pemkab Jepara. Pengaduan nelayan kepada DPRD Jepara pada tanggal 6 April 2010 yang lalu, hanya direspon DPRD Jepara dengan melakukan kunjungan lapangan ke PLTU, padahal DPRD Jepara juga berkomitmen untuk mempertemukan nelayan dengan stake holders lainnya, seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan Jepara, Bupati Jepara ataupun PLTU Tanjungjati B sendiri. Namun hingga saat inipun komitmen DPRD Jepara juga belum direalisasikan.

Atas dasar inilah, maka Forum Nelayan Jepara (FORNEL) yang terdiri dari 18 Kelompok Nelayan serta NGO yang konsern terhadap isu pesisir dan kelautan (LPH YAPHI, YLBHI - LBH Semarang, Layar Nusantara dan Lakspedam NU Jepara menuntut :

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Fadel Muhammad, agar melakukan langkah strategis guna mengkoordinasikan dengan Pemkab Jepara dan PLTU Tanjungjanti B guna penyelesaian konflik wilayah tangkap tersebut;
Bupati Jepara, agar segera melakukan tindakan-tindakan konkrit dalam penyelesaian serta pengawasan terhadap aktifitas PLTU yang berdampak terhadap ekologi pesisir dan keberlanjutan kehidupan nelayan.
Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah dan Badan Lingkungan Hidup Jepara agar melakukan evaluasi lingkungan terhadap AMDAL PLTU Tanjungjati B. DPRD Jepara, agar mempertemukan nelayan dengan stake holder lainnya untuk merumuskan kebijakan bersama guna penyelesaian konflik nelayan Jepara dengan PLTU Tanjungjati B.

Demikian release ini kami sampaikan, kami mengharapkan media dapat menginformasikan kepada publik mengenai fakta berlarut-larutnya pemerintah dalam menyelesaikan konflik nelayan dengan PLTU.

Forum Nelayan Jepara (FORNEL), Solikhul kontak: 081 228 038 871
Layanan Advokasi Rakyat (Layar) Nusantara, Karman kontak: 081 228 166 988
LPH-YAPHI, Andi Setyono, kontak: 085 647 094 448
Lakpesdam NU Jepara, Badiul Hadi, kontak: 081 225 598 222
YLBHI - LBH Semarang, Erwin Dwi Kristianto, kontak: 081 327 096 984

Catatan kaki ke - 53: Deklarasi Perang Ezln, Gagasan dan Sebuah Mimpi

2010-08-01T02:39:00.000-07:00

”Kami ini hasil dari 500 tahun perjuangan: pertama kami berjuang melawan perbudakan, lalu melawan Spanyol semasa perang kemerdekaan, kemudian dengan menolak dihisap oleh imperialisme Amerika Utara, lantas ketika meresmikan konstitusi kita dan mengusir pergi kekaisaran Perancis dari tanah ini. Namun hari ini kami serukan Ya Basta! Kamilah ahli waris pendiri sejati negeri kita ini”

Maka bergeraklah Tentara Pembebasan Nasional Zapatista melakukan pemberontakkan di negara bagian Chiapas Meksiko Tenggara. Dalam waktu singkat Kotapraja San Cristobal de las Casas, ocosingo, Las Margaritas, Altamarino, Chanal, Oxchuc dan Huixan diduduki kaum pemberontak. Sejumlah gerilyawan dengan pimpinan Marcos, subcomandante bertopeng dengan caklong tembakaunya dan dengan beribu halaman surat-suratnya, komunike, prosa, kisah dan dongeng-dongengnya yang luar biasa dan mampu mengubah dan menggerakan dunia.Hidup bersama-sama komunitas masyarakat adat dan bergerak secara dinamis, menguatkan identitas diri, komunitas, mereka-reka mimpi masa depannya dan mewujudkan mimpi mereka tentang tatanan masyarakat yang ideal. Dari semangat berlawan, menjadi semangat imaginatif dan kreatif menawarkan alternatif gerakan dan tatanan yang baru, keluar dari mindset yang ada (termasuk tirani cara pandang lama dan tirani ideologi-ideologi dominan).

Dalam penutup komunikenya dinarasikan:

”Tiap orang sedang bermimpi di negeri ini. Kini saatnya bangun. Inilah badainya. Dari pertarungan dua arus angin ini badai akan terlahir, saat kedatangannya sudah menjelang. Kini angin dari atas sedang berkuasa, dan angin dari bawah sedang berhembus....Inilah ramalannya. Saat badai mereda, saat hujan dan api sekali lagi menyingkir pergi dari negeri yang damai ini, dunia tak bakal lagi berupa dunia namun sesuatu yang lebih baik.”

Dalam tulisan lainnya Marcos menyatakan:

”Konon kabarnya saat Michelangelo mamahat patung Daud, ia harus bekerja menggunakan bongkahan keramik ”bekas” yang telah berlubang-lubang di dalamnya. Hanya karena talentanya yang luar biasalah ia mampu menciptakan sosok yang bisa mengatasi kekurangan tersebut. Dunia yang ingin kita ubah telah tergarap oleh sejarah dan berlubang besar. Tidak bisa tidak, kita harus cukup inventif dalam mengubahnya dan membangun sebuah dunia baru. Jaga dirimu; dan jangan lupa bahwa gagasan juga merupakan senjata”.

Akhir pekan itu aku menikmati secangkir kopi hitam sembari memperhatikan purnama yang sontak membawa angan untuk kembali ke saat-saat paling bersemangat semasa menempa dan mengabdikan diri dalam wadah perjuangan yang membuat diri ini merasakan semangat dan hidup baru setiap pagi ketika mengetahui ada sebuah idealisme yang harus diperjuangkan hari itu.

Kini saya berada dalam kekosongan sementara, idealisme berada di titik nadir. Ternyata kekosongan itu begitu korosif, merusak dan menjangkiti idealisme hingga nyaris rusak dan hancur karena kekosongan. Layaknya sebuah pohon, ketika kekosongan tiba maka pohon tidak berbuah dan memberikan manfaat hanya mengambil air dari tanah namun tidak berbuah. Ada seseorang aku kenal -seorang Nimo-, yang sempat berbincang di atap rumah Aku, dia bercerita soal mimpi. dan sekarang dia berhasil menggapai mimpinya. Ya seperti Marcos, dia berhasil mereka-reka mimpi masa depannya dan mewujudkan mimpi mereka. Dan Aku ingin seperti mereka, selekasnya bangkit dari kekosongan ini.

Catatan kaki ke - 52: Sari Pemberitaan, Mozaik Carut Marut Pengelolaan Hutan di Jawa - Madura

2010-08-01T01:18:00.000-07:00

Dalam waktu 3 tahun terakhir (1998-2000) hasil kayu jati di wilayah Perum Perhutani KPH Mantingan hampir sebanding atau bahkan lebih kecil dari jumlah kayu yang hilang. Pada tahun 1998, produksi kayu jati sebesar 19.262m3 dan yang hilang sebanyak 15.569 m3. Pada tahun 1999 produksinya sebesar 28.403 m3 dan yang hilang mencapai 21.865 m3. Sementara pada tahun 2000 ini dari rencana produksi kayu jati sebesar 22.758 m3, sampai bulan Juli 2000 saja tercatat volume kayu yang hilang sebanyak 24.069 m3. Dari hasil risalah tahu 1991 luas areal produktif di KPH Mantingan seluas 12.199,3 hektare, namun pada risalah tahun 1995 tinggalseluas 10.828,6 hektare. Etat tebangan pada tahun 1991-1995 ditentukan sebesar 22.460 m3/tahun, namun pada periode 1995-2000 etatnya turun menjadi sebesar 19.406 m3/tahun

(Suara Merdeka, 28 Agustus 2000)

Sekitar 48% kayu yang digunakan untuk kerajinan mebel di Jepara adalah kayu illegal. Tercatat bahwa kebutuhan kayu bagi industri di Jepara setiap tahunnya mencapai 668.000 m3 tidak seimbang dengan pasokan kayu dari Perhutani tahun 1998 hanya sebesar 350.000 m3 per tahun.
(Kompas, 26 Desember 1998)

Jumlah industri kayu di Jateng sebanyak 977 unit, dan setiap tahunnya membutuhkan sekitar 6 juta m3 kayu sebagai bahan baku. Namun secara lokal hanya bisa dipenuhi 2,9 juta m3, sisanya 3,1 m3 harus diambil dari luar Jawa Tengah. Inilah yang menyebabkan pencurian tetap merajalela.
(Suara Merdeka, 26 Agustus 2000)

Pencurian di hutan Perum Perhutani sebenarnya sudah sejak dulu terjadi, hanya dalam jumlah yang tidak sebanyak sekarang. Penjarahan dan pencurian massal yang dimulai sejak 1998 yang lalu lebih banyak dipicu oleh tingginya harga kayu, akibat meningkatnya permintaan ekspor mebel di wilayah Jawa Tengah.
(Kompas, 26 Desember 1998)

Dalam tahun ini pihak KPH Cepu menangani 4 kasus pencurian yang melibatkan oknum petugas, sementara jumlah oknum yang terlibat 7 orang … ada beberapa oknum petugas yang sudah dipindah ke luar Blora dengan latar belakang pernah terlibat dalam pencurian kayu, kenyataannya oknum petugas itu bisa pindah lagi ke Blora dan kembali melakukan hal yang serupa.
(Suara Merdeka, 7 Agustus 2000)

Menurut Anggota Komisi B DPRD Jateng Drs. Sutoyo Abadi mengatakan, "Para sindikat kayu telah terang-terangan mulai mengajak negosiasi kepada para anggota dewan yang ingin membongkar perniagaan kayu ilegal. Caranya dengan mengiming-imingi sejumlah uang untuk berdamai."

(Wawasan, 21 Juli 2000)

…diduga kuat adanya pembuatan pas atau dokumen pengiriman kayu olehan berupa GF dan Flooring itu melibatkan oknum Perhutani asal pas itu dibuat….. ada kemungkinan surat pas itu merupakan sisa tahun 1999. Sementara ada dugaan pula bahwa pas itu palsu, yang berarti pemalsuan itu dilakukan secara keseluruhan termasuk palu tok dan stempel.
(Suara Merdeka, 23 Agustus 2000)

Dibongkar jaringan pembuat surat pas palsu serta palu stempel atau tok planthong palsu. Blanko pas palsu ini dijual Rp 100 ribu per lembar dari pencetak, dan kepada yang membutuhkan dijual lagi Rp 400 ribu per lembar. Pembeli dapat mengisi sendiri data yang diperlukan pada blanko tersebut. Surat pas palsu ini biasa dipergunakan untuk mengangkut kayu sekitar 10 m3 setiap truknya.
(Kedaulatan Rakyat, 25 Juni 1999)

Dijumpai pas kayu jati yang diduga palsu dalam sebuah operasi di Grobogan. Pas dikeluarkan oleh BKPH Begal, KPH Ngawi, Unit II Jawa Timur tertanggal 23 Juni 2000. Polres setempat menyatakan bahwa kasus semacam ini sudah kesekian kalinya terjadi, dan akan memanggil Administratur Ngawi untuk dimintai keterangan perihal pas palsu tersebut.
(Suara Merdeka, 17 Juli 2000)

Terungkap adanya pembuatan pas palsu oleh seorang pengusaha di Brebes, yang telah berhasil sedikitnya lima kali meloloskan kayu jati puluhan meter kubik. Menurut pelaku, blanko pas warna biru muda dan putih tersebut sengaja dibuat di sebuah percetakan di wilayah Tegal. Selanjutnya dengan rekayasa, pas itu diisi, ditandatangani, dan dicap mirip cap yang dimiliki oleh KPH Balapulang. Sepintas surat itu amat mirip dengan pas asli yang dikeluarkan oleh Perum Perhutani. Dari tangan pemalsu, polisi mengamankan satu bendel pas kosong berisi 95 lembar blanko, stempel Perum Perhutani KPH Balapulang, stempel Perum Perhutani TPK Songgom, dan 5 lembar pas yang sudah digunakan.
(Suara Merdeka , 8 Juli 2000)

Untuk meloloskan kayu olahan dari Pelabuhan Tegal cukup dilengkapi SAKO/SAKB seharga Rp 100.000/m3. Bahkan ada blanko SKSHH dengan harga Rp 200.000/m3 yang bisa disesuaikan dengan volume yang ada.
(Kompas, 9 Agustus 2000)

gerakan Samin di Jawa pada awal abad 20 merupakan salah satu contoh mempertahankan hak terhadap subsistensi lokal. Petani di daerah Rembang telah sejak lama mengambil kayu dan arang dari hutan yang ada di sekitarnya. Ketika pejabat kehutanan rejim kolonial bertindak melarang…para petani hutan itu menanggapi dengan menyatakan "tanah, air, dan kayu adalah milik semua orang" dan bersikeras bahwa apa yang mereka ambil adalah hak preskriptif mereka.
(Santoso, 2000)

Siaran Pers YLBHI-LBH Semarang: Pembangunan Kolam Retensi

2010-07-13T21:09:00.000-07:00

SIARAN PERS YLBHI-LBH SEMARANG

PROYEK PEMBANGUNAN KOLAM RETENSI: TRAGEDI KEMANUSIAAN YANG BERULANG

Rob sudah rutin melanda Kota Semarang. Salah satu strategi -yang dinilai efektif oleh Pemerintah- untuk mengurai benang kusut atas rob di Kota Semarang adalah membangun kolam retensi. Kolam retensi yang berada di lahan seluas 9,2387 hektare itu direncanakan bisa menampung air dari Kali Semarang, Kali Asin, dan Kali Baru di Kota Semarang.

Air yang tertampung di kolam retensi akan dipompa ke laut Ada tujuh pompa yang dapat memompa air sejumlah total 35 meter kubik per detik. Di samping itu, juga akan dibangun kolam retensi, pintu air, dan penyaring sampah. Pembangan Kolam retensi ini kemudian menyisakan konflik. Nelayan tradisional di dua kelurahan yaitu Kuningan dan Bandarharjo, Semarang Utara. Adanya proyek pembangunan kolam retensi membuat 91 nelayan tradisional tidak bisa melaut akibat penutupan muara sungai.

Proyek ini tidak ubahnya pembangunan di masa lampau yang berdampak pada perubahan bentang alam, akibat dibelokkannya aliran sungai, bahkan di bagian sungai Tawang Mas, aliran itu ditutup. Sungai itu sebelumnya merupakan akses utama nelayan ke laut, pemeliharaan tambak, dan bagian vital dalam pengendalian banjir dan kehidupan mereka kemudian berubah.

Data YLBHI-LBH Semarang mencatat, pada tahun 2002, tercatat di Tawangmas ada 300 nelayan, 150 perempuan pengrajin terasi dan 20 hidup dari kegiatan memanggang ikan. Saat ini hanya sedikit saja yang menekuni profesi tersebut. Mereka berubah menjadi menjadi kuli, buruh bangunan, pekerja taman, tukang sapu, tukang cuci pakaian, tukang becak, dan buruk pabrik. Bahkan ada yang harus menyambung hidup sebagai mucikari di lokalisasi Sunan Kuning Semarang, dilokalisasi Gambilangu, Kendal dan di Palembang

Nelayan di dua kelurahan yaitu Kuningan dan Bandarharjo, Semarang Utara akan mengalami nasib yang nyaris serupa dengan nelayan di Tawangmas yaitu terancam kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan, karena akses mereka ke laut melalui sungai tertutup. Hal ini jelas akan berdampak pada degradasi tingkat kehidupan mereka.

Beban nelayan tradisional akan semakin bertambah terkait lonjakan harga barang dan jasa. Kenaikan tarif dasar listrik (TDL), pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, juga kenaikan tarif jalan tol dan angkutan umum niscaya membawa efek berantai yang luar biasa terhadap beban ekonomi nelayan karena akan memicu kenaikan peningkatan kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi. Apalagi harga ikan cenderung stagnan, jika naikpun tidak dinikmati nelayan karena monopoli tengkulak

Jika dikaitkan dengan HAM, penyingkiran nelayan tradisional akibat pembangunan kolam retensi, merupakan adalah pelanggaran HAM, terutama dalam Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pemerintah telah melakukan pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya karena mendatangkan penderitaan bagi nelayan tradisional di Semarang. Perbuatan yang diulang terus menerus ini adalah bentuk tragedi kemanusiaan yang dilakukan secara sistematis.

Catatan kaki ke - 51: Penataan Ruang Jawa Tengah, Watak Eksploitatif Negara

2010-07-08T09:57:00.000-07:00

Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Penataan ruang dilakukan berdasarkan, pertama. Fungsi utamanya, meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. kedua. Aspek administrative, meliputi ruang Wilayah Nasional, Wilayah Propinsi dan Wilayah Kabupaten. Rencana Tata Ruang sebagai acuan dalam pembangunan wilayah adalah pembangunan yang dilandasi oleh peng-wilayahan fakta. Wilayah fakta inilah yang mencerminkan persamaan persamaan ataupun perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat, yang selanjutnya akan mencerminkan kebutuhan-kebutuhan anggota masyarakat.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada dasarnya merupakan suatu alat bantu yang disusun dengan perspektif menuju ke keadaan masa depan yang diharapkan. Perencanaan RTRW bertitik tolak dari data dan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan metode penyusunan. Lingkup data yang digunakan mencakup data dan informasi fisik alami, social budaya dan hubungan ketergantungan wilayah perencanaan dengan wilayah lainnya. Kegiatan berencana pada umumnya dan pembangunan berencana pada khususnya adalah suatu kegiatan berangkai, atau suatu proses yang meliputi aspek Kebijakan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Penilaian (Plan -Planning- Implementation - Monitor).

Bagaimana dengan Jawa Tengah?

Dokumen tata ruang merupakan produk dari kegiatan perencanaan tata ruang yang merupakan bagian dari penataan ruang. Meskipun demikian, didalamnya tidak hanya berisi tata ruang, tetapi juga mencakup pemanfaatan (rencana tata) ruang, pengendalian tata ruang, serta hak, kewajiban dan peranserta masyarakat. Dokumen ini menjadi pedoman untuk penyusunan kebijakan pokok pembangunan dan pemanfaatan ruang, arahan lokasi investasi, penyusunan RDTRK/RTRK/RTBL dan rencana teknis lainnya, penerbitan perijinan, pelaksanaan pembangunan, dan penyusunan indikasi program pembangunan

Setelah lama terkatung-katung sejak digagas 2007, DPRD Provinsi Jawa Tengah saat ini telah menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) 2009-2029. Raperda RTRWP ini akan menjadi acuan pembangunan bagi 35 kabupaten dan kota. Setelah melalui proses panjang dokumen tersebut rencananya pada bulan juli 2010 akan disahkan.

Meskipun proses penyusunan Raperda RTRW Jateng 2009-2029 terkesan terbuka karena sering ditulis di media massa, akan tetapi secara factual dan substansial, proses pelibatan masyarakat sangat diabaikan. Benar bahwa Pansus DPRD Jateng untuk Raperda RTRW ini telah melakukan kegiatan “mendengarkan” suara masyarakat melalui pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan di Bakorwil I hingga IV di Jateng. Akan tetapi kegiatan tersebut seakan hanya formalitas dan tentu saja tidak cukup

Penataan Ruang Kawasan Kars Sukolilo

Dalam acara dengan pendapat di Bakorwil I Pati tanggal 8 April yang lalu misalkan, ada 2 point penolakan penting yang disuarakan oleh masyarakat dan perwakilan pemerintah kabupaten di wilayah Bakorwil I (Jepara-Kudus-Pati-Grobogan-Rembang dan Blora), yakni terkait dengan rencana pemanfaatan ruang di wilayah Pegunungan Kendeng Utara (Kudus-Grobogan-Pati-Rembang-Blora) yang akan difokuskan untuk pengembangan industri dan pertambangan, serta wilayah Gunung Muria; terutama di Kabupaten Jepara yang akan difokuskan untuk pusat pengembangan untuk penyediaan energi; termasuk diantaranya tentu saja PLTN (Pembangkit Listrik tenaga Nuklir).

Rencana pemanfaatan ruang di wilayah Pegunungan Kendeng Utara (Kudus-Grobogan-Pati-Rembang-Blora) yang akan difokuskan untuk pengembangan industri dan pertambangan, hal ini jelas bertentangan dengan penetapan kawasan kars sukolilo sebagai kawasan lindung geologi. Di Pasal 64, yang berbunyi “ Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, terdiri dari: a. kawasan lindung karst; b. kawasan cagar alam geologi; c. kawasan imbuhan air" Selanjutnya dalam Pasal 65 berbunyi "Kawasan lindung karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a adalah kawasan karst Sukolilo, kawasan karst Pracimantoro, kawasan karst Karangbolong."

Rencana tumpang tindih tersebut dinilai tidak cocok bagi masyarakat karena basis kehidupan masyarakat di wilayah itu yang masih bertumpu pada sector pertanian. Disamping tidak cocok, kedua rencana itu juga berbahaya karena menyimpan resiko bencana yang sangat dahsyat. Rencana pengembangan industri dan penambangan di wilayah Pegunungan Kendeng, akan menghantarkan pada situasi semakin parahnya banjir di wilayah itu; belum lagi ancaman kekeringan, krisis air bersih hingga krisis lahan pertanian yang akan memicu kerawanan pangan bagi masyarakat.

Refleksi

Akselerasi kerusakan lingkungan saat ini telah lebih jauh berubah menjadi masalah sosial yang pelik. Aktifitas pembangunan telah menimbulkan masalah-masalah sosial seperti mengabaikan hak-hak rakyat atas kekayaan alam, marjinalisasi dan pemiskinan. Permasalahan lingkungan hidup juga bukan masalah yang berdiri sendiri dan harus dipandang sebagai masalah sosial kolektif. Oleh karenanya, masalah lingkungan hidup saat ini mau tidak mau juga harus mentransformasikan dirinya menjadi sebuah gerakan sosial.

lampiran peta:

Catatan kaki ke - 50: Muak

2010-05-21T01:37:00.000-07:00

Pagi ini terasa sumpek dan rumpeknya duniaku.
Memori yang tidak terwadahi tidak bisa aku lupakan.
Kubiarkan saja pilihan dan jalan kakiku tak terarah.
Aku ingin lepas, merasakan kebebasan,

yang sama sekali beda dengan rutinitas kehidupanku.

Mencoba melawan semua yang ada padaku,

proses penyucian raga dan jiwa.
Aku mencoba hancurkan tubuh fana ini
Sampai pada pertanyaan besar:
“Adakah aku ini seorang manusia yang nyata?”

Bukan… bukan kejenuhan yang membuat aku seperti ini,
bukan juga persoalan "keakuan"

tapi perjalanan hidupku sendiri yang tanpa kepastian.
Kata kawanku “Ini proses” haaaaah, proses apa?

Sudah terlalu banyak orang berteori,

tapi keadaan tidak sepenuhnya berubah.
Omong kosong yang bicara,

aku muak dengan kata-kata bersayap tanpa jiwa.

Hidup selalu tidak-pasti, ambigu dan paradok selalu begitu...
Ataukah ini adalah isyarat untuk mati dalam perasaan sepi dan kecewa.

Ketika ikatan-ikatan itu telah kendor.

Kecewa di balik tirai kemunafikan.

Aku tak berjiwa. aku tak berpunya. aku tak ada.
Aku terpental dalam aras tak bertuan dari tubuh fana ini.

Siapakah aku? siapakah mereka?

Siaran Pers YLBHI-LBH Semarang: RTRWP Jawa Tengah, Cacat Proses dan Cacat Substansi

2010-05-04T03:11:00.000-07:00

SIARAN PERS YLBHI-LBH SEMARANG

RANPERDA RTRWP JAWA TENGAH: CACAT PROSES DAN CACAT SUBSTANSI

Semarang, 4 Mei 2010. Kehadiran otonomi daerah dan rencana penataan ruang nasional sejatinya adalah untuk demokratisasi, termasuk didalamnya adalah demokratisasi penataan ruang, Namun dalam konsepsi dan implementasinya justru sering memunculkan konflik baik konflik horisontal maupun konflik vertikal. Fenomena yang menarik dalam tarik ulur penyusunan
Ranperda RTRWP Jawa Tengah. Apabila ditelusuri lebih dalam, tarik ulur penyusunan Ranperda RTRWP Jawa Tengah adalah berbasis pada adanya ketidakadilan struktural, yang berarti fenomena konflik horisontal yang terjadi sebenarnya lahir dari konflik struktural yang diciptakan oleh Negara.

Paling tidak terdapat beberapa faktor yang menimbulkan terjadinya ketidakadilan. Pertama, Ranperda RTRWP Jawa Tengah yang menegakkan paradigma developmentalisme yang bertumpu dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi telah menempatkan pemodal pada posisi dan peran yang kelewat strategis. –sebagaimana sangat kentara pada sektor industri, infrastruktur, kehutanan, perkebunan dan pertambangan– demi devisa negara. Kedua, akibat paradigma developmentalisme tersebut, Negara tidak memiliki visi lingkungan dan keberlanjutan (sustainability). Karenanya problem perusakan dan pencemaran lingkungan kini menjadi persoalan serius yang berdampak pada ketersedian sumberdaya alam. Ranperda RTRWP Jawa Tengah jelas tidak mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan karena tidak disertai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Naskah Akademik yang komprehensif. Hal ini jelas dengan alih fungsi kawasan dan persinggungan fungsi kawasan. Penetapan Kawasan Kars Kendeng menjadi satu contoh konkrit, karena disatu sisi ditetapkan sebagai kawasan lindung namun disisi lain juga ditetapkan sebagai kawasan tambang; Ketiga, Dalam konteks otonomi daerah terjadi bias dalam pemahaman tentang konsep dan semangat otonomi daerah terutama berkaitan penggalian Pendapatan Asli Daerah. Keempat, Ranperda RTRWP Jawa Tengah tidak memperhatikan kebutuhan dan kondisi riil di masyarakat, Hal ini diperparah dengan tidak cukupnya konsultasi public dengan masyarakat sehingga RTRP Jawa Tengah kental sekali dengan nuansa intervensi dari atas (Top Down).

YLBHI-LBH Semarang, menganggap bahwa RTRWP Jawa Tengah –yang sudah ditetapkan oleh DPRD Jawa Tengah- sudah cacat proses dan cacat substansi. Untuk itu kami mendesak Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Ranperda RTRWP Jawa Tengah. Apabila tuntutan ini tidak dipenuhi maka YLBHI-LBH Semarang akan melakukan langkah hukum yaitu uji materi di Mahkamah Agung.

Siaran Pers Front Perjuangan Rakyat: Mayday 2010

2010-05-01T04:38:00.000-07:00

SIARAN PERS FRONT PERJUANGAN RAKYAT
HARI BURUH INTERNASIONAL: SBY – BOEDIONO GAGAL MENSEJAHTERAKAN RAKYAT

Salam Pembebasan Nasional…!!!

Hakikat dari Rezim SBY-boediono saat ini adalah pelayan kepentingan-kepentingan kaum modal. Rezim SBY-Boediono tidak membu ahkan hasil yang maju untuk kesejahteraan rakyatnya. Malah berbagai perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan bagi rakyatnya dan peraturan-peraturan yang semakin menyulitkan. Penindasan demi penindasan selalu dilakukan. Buahnya adalah kesengsaraan massal dan pimiskinan stuktural yang harus ditanggung rakyatnya akibat tidak berpihaknya rezim yang berkuasa kepada rakyatnya.

Negeri yang begitu kaya-raya dirubah menjadi negeri pengemis. akibat dari watak penguasa khas kaum modal yang individualistik dan menghamba kepada kepentingan-kepentingan kaum modal (borjuis). Apa yang terjadi? Kemudian untuk apa dan diabdikan kepada siapa kekuasaan hari ini?

Berbagai cara, daya, dan upaya dilakukan dan diabdikan untuk kaum modal. sudah tak terhitung hasil-hasil yang dipanen dan terjadi di berbagai sektor. Upah besi buruh yang tidak manusiawi, yang hanya bisa menyambung hidup saja (subsisten); tindakan PHK massal; system kerja kontrak dan outsourcing; pemberangusan serikat buruh; jaminan sosial yang tidak layak; dan berbagai macam permasalahan lainnya yang tidak demokratis di sektor perburuhan serta peraturan-peraturan pendukungnya yang mengesahkan tindakan-tindakan tersebut, seperti UU No. 13/2003 yang sekarang sudah masuk ke DPR.

Pengambilalihan lahan secara sepihak oleh perusahaan perkebunan Negara maupun swasta,, pupuk mahal, monopoli benih padi, dan lain-lain sampai yang terakhir adalah akan digalakkan Food Estate yang akan mengancam ketahanan pangan nasional di negeri ini; dan tentunya juga dilengkapi dengan paketan peraturan legal yang mengesahakan hal-hal tersebut.

Di samping itu, ada penggusuran gila-gilaan dimana-mana di negeri ini. Suatu tindakan yang selalu dilakukan oleh Negara terhadap miskin perkotaan. Artinya tindakan represif dan larangan untuk mencari makan sebagai stategi bertahan dilarang oleh Negara, yang senantiasa menghantuinya. Dan juga disertai dengan paket peraturan perundangannya seperti Perda TiBum dan sebagainya

Begitu juga di sektor pendidikan nasional hari ini. Di tengah situasi masyarakat Indonesia kesulitan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya-dari kaum buruh, kaum tani, miskin perkotaan, serta pengangguran terjadi mana-mana-biaya pendidikan semakin hari semakin mahal harganya sehingga tak terjangkau oleh rakyat, kurikulum yang tidak ilmiah, praktik pendidikan yang tidak demokratis dan bervisi kaum modal. Adalah kapitalisasi pendidikan yang dilakukan oleh negara pimpinan SBY-Budiono. Itu pun disertai juga dengan paketan peraturan perundang-undangannya seperti UU SISDIKNAS No. 20/2003,dan tata laksananya.

Situasi dalam negeri sampai dengan triwulan I tahun 2010 di bawah rezim borjuasi SBY-Boediono dan elit-elit politik borjuasi secara substansi tidak menampakkan perubahan kondisi dalam arti perubahan ke arah yang lebih baik terhadap hidup massa rakyat. Justru yang terlihat pada publik adalah pertikaian elit atas dasar kepentingan nasional ekonomi politik mereka seperti; kasus-kasus korupsi, pengemplangan pajak oleh beberapa perusahaan besar dan berbuntut pada terbongkarnya makelar kasus (markus) di institusi POLRI sebagai salah satu intitusi penegak hukum. Akan tetapi kesemua penanganan kasus atau penyelesaiannya bukanlah atas dasar keinginan sesungguhnya dari rezim dengan kesadaran dan keberpihakannya pada massa rakyat, sebaliknya semua itu tidaklah lebih dari tindakan semu (palsu) yang di dalamnya hanya ada kekuasaan dan kekayaan bagi sekelompok elit-elit borjuasi termasuk rezim borjuasi SBY-Boediono. Awal januari 2010 secara resmi perdagangan bebas ASEAN-China FTA dijalankan dengan segala keterbatasan dan mengacu pada prinsip saling menguntungkan antar Negara. Pada prinsipnya perdagangan bebas adalah bagian dari agenda liberalisme dan bagian dari penyelamatan krisis ditubuh Imperialisme, Perdagangan bebas tidaklah bergaris lurus dengan perbaikan hidup rakyat di bawah tata produksi sistem kapitalis yang dalam sejarahnya sampai sekarang terbukti gagal. Sebaliknya akan melahirkan de-industrialisasi termasuk industri disektor pertanian singkatnya sama-sama merugikan kelas buruh; PHK masal, penurunan upah dll, merugikan kelas tani; penurunan daya beli petani akibat dari penurunan harga-harga produk pertanian tidak sebanding dengan tingginya cost produksi.

Pada prakteknya ACFTA mulai terlihat dampaknya, khususnya di sektor tekstil, misalnya di pekalongan industri batik tergusur akibat masuknya produk batik dari Cina, dengan perbandingan harga: batik Cina Rp. 15.000/m sementara harga batik Pekalongan antara Rp.25.000 hingga Rp. 35.000. Industri batik yang awalnya dalam sehari mampu berproduksi sebanyak 20 kodi sekarang menjadi 10 kodi perhari. Selain itu dampak dari AC-FTA diantaranya pemutusan hubungan kerja, khususnya dalam dunia pertekstilan dan di Industri tekstil sebelumnya sudah mengalami penurunan dari tahun 2005 hingga 2008, dari 57% menjadi 23% dalam pangsa pasar, Menurut data API, sepanjang tahun 2008-2009, sebanyak 426 industri tekstil dan produk tekstil (TPT) gulung tikar sehingga 78.158 tenaga kerja terpaksa diberhentikan (kompas.com 30/12/09) apalagi ditambah dengan FTA sudah pasti bisa kita prediksi hingga maret tahun 2010 pertumbuhannya menunjukkan penurunan alias negative bahkan tutup buku selamanya atau kolaps. Di subsektor perikanan Indonesia tidak juga akan terlepas dari dampak perdagangan bebas karena dari segi kekuatan (modal, teknologi dan kualitas nelayan) sungguh jauh berada di bawah kondisi sektor perikanan Negara China. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Juni 2009, nilai impor perikanan Indonesia telah mencapai 72,68 juta dolar AS atau melebihi 50 persen dari impor perikanan tahun 2008 (antara news 30/12/09). Lagi-lagi rakyat (buruh, tani, nelayan dan kaum miskin lainnya) yang menanggung penderitaan itu.

Sementara BAPENAS dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RPJPN 2010-2014 arah kebijakan nasional adalah peningkatan kesejahteraan dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya sehingga mampu menyerap tenaga kerja, hal ini bersinergi dengan program perioritas menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yaitu; pertama; memberikan kepastian hukum yang tentunya mendukung aktivitas investasi mereka termasuk revisi UU ketenaga kerjaan, PERPU Pengadaan Lahan, singkatnya regulasi yang memberikan kepastian pada para investor. Kedua; Penyederhanaan Prosedur Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPSIE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam, pembatalan PERDA bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Ketiga; pengembangan KEK di lima kawasan melalui skema public private partnership sebelum 2012, program ini merupakan kelanjutan dari sebelumnya tentang zona kawasan ekonomi khusus sebagai bagian dari prakondisi perdagangan bebas dunia. Hal tersebut sebagai langkah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 %-5,6% tahun 2010 dan 7,0-7,7% di tahun 2014 dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 6,3-6,8%. Mencapai pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya dibutuhkan total modal/investasi akumulatif sebesar Rp 11.913,2-Rp 12.462,6 Trilliun dengan harapan 18% dari modal pemerintah berarti sisanya 82% adalah modal swasta, maka pembangunan ekonomi Indonesia adalah skema liberalism artinya dalam setiap kenaikan nilai pertumbuhan akan mendatangkan kemakmuran bagi pengusaha lewat akumulasi modal karena mereka akan tetap dan semakin menguasai asset-asset Indonesia dengan nilai investasinya maka bukan untuk perbaikkan hidup rakyat. Sementara Negara dalam memperoleh anggaran masih tergantung dengan hutang.

Dari gambaran situasi obyektif di atas, jelas bahwa rezim SBY-Boediono adalah penyebab dari semua persoalan yang dialami oleh rakyat, akibat pengabdiannya kepada kaum modal. Untuk itu dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei 2010 kami dari Front Perjuangan Rakyat menyatakan sikap dan menuntut :

Naikkan Upah Buruh sesuai kebutuhan hidup layak..!!
Hapus Sistem Kontrak dan Outsourching..!!
Tolak Segala Bentuk PHK..!!
Berikan Jaminan Kebebasan Berserikat, Berekspresi dan Berpendapat..!!
Tolak China – ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA)..!!
Jadikan 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional..!!

Selain itu, FPR juga menuntut :

Hentikan Perampasan Tanah Rakyat..!!
Wujudkan Reforma Agraria Sejati..!!
Berikan Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis, dan bervisi kerakyatan..!!
Berikan Jaminan Kesehatan gratis..!!
Tolak segala bentuk Penggusuran terhadap Pedagang Kecil atau PKL..!!
Bangun Industri Nasional yang kuat dan mandiri..!!
Nasionalisasi asset-aset vital di bawah kontrol rakyat..!!
Hapus hutang luar negeri dan sita aset-aset Koruptor..!!

BERSATULAH RAKYAT INDONESIA..!!!
Semarang, 1 Mei 2010

FRONT PERJUANGAN RAKYAT :

Serikat Buruh Aquafarm Nusantara (SBAN), FSP Pantura, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Jaringan Kerja Buruh (Jarikebu), Paguyuban Petani Ngaglik Trisobo (PPNT), LBH Semarang, Yasanti, Gerakan Rakyat Indonesia (GRI), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Semarang, HMI-MPO, KAMMI Daerah Semarang, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Paguyuban Pedagang Kaki Lima Semarang (PPKLS), Forum Masyarakat Pedagang Semarang (FMPS), SP Kahutindo, PRD, Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Gerakan Salatiga Bersatu (Gesab), Sekar Tanjung Temanggung, KSPI-KEP, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Semarang.

Catatan kaki ke - 49: Hari Bumi 2010, Masihkah Bumi Identik Dengan Hijau dan Biru?

2010-04-21T03:58:00.000-07:00

Secara perlahan -demi untuk mempertahankan hidup- dengan pola food gathering, manusia mulai melakukan pemanfaatan bumi. Pada masa ini, keseimbangan bumi belum terganggu. Masa demikian ini terus berlangsung hingga zaman aufklarung dan humanisme. Zaman yang telah melahirkan paham modernisme yang beranak-pinak pada liberalisme, individualisme, (neo) kapitalisme, industrialisme, hingga globalisme. Rapidly exploitation sejak masa aufklarung telah membawa bumi pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Biru dan hijau
sudah saatnya dipertanyakan, masihkah bumi bisa diidentikkan dengan kedua warna tersebut?

Hijau adalah warna yang identik dengan hutan. Hutan di Jawa Tengah yang dikelola oleh Perhutani selalu disertai konflik. YLBHI-LBH Semarang pada 2005 mencatat 9 (sembilan) kasus tanah berbasis hutan, dengan total luas lahan yang bersengketa 1.039,59 hektar. Di tahun 2006 kasus tanah hutan meningkat menjadi 16 (enam belas) kasus dengan total luas lahan yang disengketakan adalah lebih dari 1722, 59 ha. Sedangkan ditahun 2007, kasus sengketa tanah bertambah 14 kasus dengan tambahan luas lahan seluas 601,58 hektare yang berada di 9 (sembilan) wilayah kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Sedangkan pada 2008 ada 41 (empat puluh satu) kasus yang terjadi, kasus tersebut terjadi di 18 (delapan belas) kabupaten/ kota dengan jumlah korban 7.414 KK.

Biru adalah warna yang identik dengan laut namun manusia sudah tidak bisa “melihat” lagi birunya laut. Di Jawa Tengah saja contohnya, rapidly exploitation terdiri dari reklamasi laut, penyedotan pasir, pembelokan sungai, penutupan sungai, pembuangan limbah cair dan padat, serta aktivitas kapal-kapal besar, rusaknya hutan bakau, telah menyebabkan hilangnya akses nelayan tradisional dan perusakan pantai yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya banyak tambak rakyat. Data terakhir YLBHI-LBH Semarang mencatat tambak rakyat di Mangunharjo dan Tugurejo terus menghilang karena abrasi, sedangkan di Jepara 25 (duapuluh lima) jaring perahu tradisional tertabrak kapal pengakut batubara untuk keperluan PLTU.

Tak ada ruang untuk Bumi “bernafas”. Hari ini watak eco-developmentalism Negara dalam memandang persoalan lingkungan tergambar jelas dalam Raperda Jawa Tengah tentang Penataan Ruang. Tahun 2009. Raperda ini disusun tanpa naskah akademis dan kajian ilmiah yang komprehensi serta kajian lingkungan hidup strategis yang merupakan amanat UU 32 tahun 2009. YLBHI-LBH Semarang pada tahun 2009 mencatat 88 konflik penataan ruang. Jika Raperda ini disahkan maka agenda terselubung Negara dalam memuluskan proyek pembangunan, seperti proyek pembangunan jalan tol dan jalan lingkar, rencana pembangunan PLTN, penetapan kawasan budidaya, penetapan kawasan tambang dan penetapan kawasan industri menemukan jalannya.

Bumi tercipta dengan penuh keteraturan dan keseimbangan (bukan dalam pengertian positvisme). Kemudian apa yang terjadi, bila hasil ciptaannya dirusak dan diporak-porandakan oleh manusia? Tentunya segala keteraturan segera berubah menjadi kekacauan dan segala keseimbangan segera berubah menjadi ketimpangan. Keadaan ini telah membuat beberapa instrumen yang bertugas menjaga keseimbangan dan keteraturan jagad raya mengalami disfungsi organis dan mekanis. Rakyat sudah bosan dengan beragam bencana ekologis yang terus berulang dari tahun ke tahun. Adalah Hak konstitutif Rakyat atas lingkungan yang baik dan Sehat. Negara seharusnya bertanggungjawab.

Catatan kaki ke - 48: Dejavu, Kasus Tawang Mas

2010-04-21T03:27:00.000-07:00

Suara Merdeka 20 April 2010, memberitakan “Aset PRPP Hilang 186 Ha”. Konon Pekan Raya Promosi Pembangunan (PRPP), telah dipecah-pecah menjadi 1.200 bidang tanah HGB dan dua bidang HM. Bahkan di lahan tersebut ada yang menjelma menjadi perumahan elite Royal Family dan Marina Residence. Berita ini mengingatkan pada, tahun 1987 – saat 20 KK melapor ke YLBHI-LBH Semarang mengenai adanya tambak yang terkena proyek PRPP. Namun kasus ini sebenarnya laten, dan pernah pecah pada 1984-1987.

PRPP sendiri adalah sebuah proyek ambisius penguasa Jateng yang menginginkan kembaran Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta untuk skala Jawa Tengah. Semula luas lahan yang direncanakan mencapai 108 hektar yang sebagian besar diambil dengan menggusur lahan kehidupan rakyat. Namun taman itu dibangun tak lebih dari 10 hektar. Sisanya –saat itu- kemudian menjelma menjadi kawasan perumahan mewah (Puri Anjasmoro), Studio 21 yang kemudian menjadi showroom dan dealer motor serta real estate Semarang Indah.

Jared Diamond menggunakan sebuah kerangka kerja ketika mempertimbangkan situasi kolapsnya sebuah masyarakat. Kerangka ini terdiri atas lima perangkat faktor yang cenderung berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, yaitu: kerusakan lingkungan, perubahan iklim, permusuhan dengan tetangga, lenyapnya mitra dagang, serta bagaimana masyarakat merespon perubahan dan kerusakan lingkungan hidup.

Jika melihat kerangka kerja tersebut, warga di wilayah pesisir Tawang Mas hampir memenuhi prasyarat untuk kolaps. Hal ini masih ditambah pula dengan faktor kebijakan yang menentukan keberlanjutan ruang hidup mereka. Pilihan "modernisasi" kawasan dengan mengganti keberadaan permukiman pesisir menjadi kawasan yang lebih ”modern” yang direncanakan oleh pemerintah, merupakan faktor penekan dari luar keinginan warga. Namun demikian, faktor inilah yang kemudian akan membuat syarat "kolaps" sebuah masyarakat bisa dipenuhi.

Proyek ambisius tersebut cacat sejak dalam kandungan, karena banyak rakyat yang kehilangan lahan dan sumber hidup. Wilayah ini terus bergolak, hingga mencapai momentumnya pada Mei 2001. Saat itu terjadi kriminalisasi terhadap lima human rights defender Tawang Mas yang kritis terhadap proyek ini. mereka harus mendekam di penjara selama lima. Pembangunan PRPP juga berdampak pada perubahan bentang alam, akibat dibelokkannya aliran sungai, bahkan di bagian sungai Tawang Mas, aliran itu ditutup. Sungai itu sebelumnya merupakan akses utama nelayan ke laut, pemeliharaan tambak, dan bagian vital dalam pengendalian banjir dan kehidupan mereka kemudian berubah.

Hari ini Kelurahan Tawang Mas, terutama kampung asli di empat RW (Rukun Warga) yang meliputi Tawang Rejosari, Tawang Rajeg Wesi, Tawang Ngaglik Lor dan Tawang Nggalik Kidul menjadi langganan bencana banjir akibat degradasi lingkungan oleh proyek PRPP. Kehidupan manusia di sana juga mengalami degradasi, kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan dan petani tambak, karena akses mereka ke laut melalui sungai tertutup.

Pada tahun 2002, tercatat ada 300 nelayan, 150 perempuan pengrajin terasi dan 20 hidup dari kegiatan memanggang ikan. Saat ini hanya sedikit saja yang menekuni profesi tersebut. Mereka berubah menjadi menjadi kuli, buruh bangunan, pekerja taman, tukang sapu, tukang cuci pakaian, tukang becak, dan buruk pabrik. Bahkan ada yang harus menyambung hidup sebagai mucikari di lokalisasi Sunan Kuning Semarang, dilokalisasi Gambilangu, Kendal dan di Palembang. Tidak kurang dari 20 orang perempuan terpaksa menjadi pekerja seks di tiga tempat tersebut.

Berbicara mengenai gizi, bukan suatu hal yang menarik karena jika dapat nasi dengan lauk ala kadarnya sudah lebih dari cukup. Tak heran kurangnya perhatian terhadap gizi dan kesehatan mengakibatkan terjadinya lima bayi meninggal, salah satu tanpa tempurung kepala pada awal 2000. Balita dan anak-anak sering terjangkit desentri, malaria, demam berdarah, dan penyakit kulit, bahkan meninggal akibat penyakit demam berdarah. Keterpurukan ini erat kaitannya dengan intensitas banjir dan rob (air laut pasang) yang tinggi dan kerusakan fatal sistem drainase.

Proyek ambisius tersebut dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan laba pada semua pelaku yang terlibat di seluruh rantai pengaturannya. Manfaat kepada rakyat nyaris tidak dirasakan. Kasus Tawang Mas dapat berkisah, bagaimana penderitaan yang harus dipikul oleh warga. Kemakmuran yang menjadi cita-cit bukan milik mereka. Kemakmuran hanyalah untuk kaum elit dan beralaskan kesengsaraan rakyat. Kesejahtera rakyat dengan terjaminnya wilayah sumber penghidupan disingkirkan tanpa mereka bisa menikmati manfaat ‘pembangunan’ itu sendiri.

Siaran Pers Bersama : Hari Nelayan

2010-04-06T02:56:00.000-07:00

SIARAN PERS FORUM NELAYAN KENDAL
Kelompok Nelayan Cantrang, Kelompok Nelayan Ampera, Paguyuban Nelayan Lestari, YLBHI-LBH Semarang, Layar Nusantara dan SRMI

Kerusakan lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dikarenakan praktek pembangunan yang salah urus. Pembangunan hingga kini tidak didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kerusakan lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil akan semakin parah dengan munculnya Undang-undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal yang mengatur tentang HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan nelayan tradisional, karena mereka yang memiliki HP3-lah yang berhak memanfaatkan sumberdaya perairan pesisir. Walaupun dalam ada pasal yang menyebutkan HP3 diberikan kepada perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum dan masyarakat adat. Namun mengacu pasal lain yang menentukan berbagai persyaratan untuk mendapatkan HP3, maka sangat disangsikan nelayan tradisional dapat memenuhinya

Di wilayah pesisir Jawa Tengah saja, Indutrialisasi di wilayah pesisir telah menggusur kehidupan nelayan tradisional. “Catatan YLBHI-LBH semarang menunjukkan 41 kasus rob dan banjir di Jawa Tengah pada 2009. Banjir dan rob disebabkan menjamurnya pemberian perizinan bagi dunia usaha di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil” papar Erwin Dwi Kristianto dari YLBHI-LBH Semarang.

Selain itu persoalan lingkungan, persoalan nelayan lainnya adalah pengurusan dokumen yang sarat dengan biaya mahal dan persoalan birokrasi, yakni Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI). UU Perikanan versi amandemen memberikan kategori, yakni: Nelayan dan Nelayan Kecil (Pasal 1 Ayat 10 dan 11).

Penambahan kata sifat “kecil” setelah kata benda “nelayan” dimaksudkan untuk menjelaskan latar usaha nelayan kecil, yakni semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian, untuk menjelaskan lebih jauh terkait kapasitas produksi, teknologi, dan wilayah jelajah nelayan kecil, yakni maksimum 5 gross ton. Atas kondisi itulah UU Perikanan menyebutkan secara jelas bahwa, nelayan kecil tidak dipungut retribusi sama sekali (Pasal 48 Ayat 3). Akan tetapi pungutan retribusi dan pungutuan liar marak, hukum rimba yang berlangsung saat ini di tingkat lokal.

Di Kabupaten Kendal saja, dalam sektor perikanan dan kelautan –contohnya Perda Kabupaten Kendal tentang Pengelolaan dan Restribusi TPI-, menarik restribusi sebesar 5 %, kepada nelayan (tanpa membedakan nelayan dan nelayan kecil) serta bakul. Dari total penarikan restribusi Tempat Pelelangan Ikan, sebagian seharus dikembalikan kepada nelayan, seperti dana paceklik, tabungan nelayan, asuransi kecelakaan laut dan lain-lain. Namun faktanya, sulit bagi nelayan untuk mengakses hak-hak tersebut. ”seorang nelayang cantrang di Tawang yang mengalami kecelakaan laut sampai hari ini belum mendapatkan asuransi” ujar Sugeng, nelayan Kendal.

Penggunaan sebagian restribusi yang digunakan untuk perbaikan sarana TPI juga tidak dilakukan secara efektif dan dengan tepat guna, sarana lelang yang tidak layak adalah bukti ketidakseriusan pemerintah daerah dalam mengelola TPI. Seringkali juga nelayan dirugikan dalam proses lelang di TPI, pembayaran hasil lelang yang seharusnya dibayar tunai, tapi seringkali di hutang oleh bakul nelayan. Ditambah lagi proses lelang yang tidak transparan dan monopoli oleh segelintir bakul semakin menambah nilai kerugian bagi nelayan. Maraknya preman semakin melengkapi derita nelayan “hari ini 3 (tiga) nelayan cantrang masih menjadi tersangka di Polres Kendal akibat pengelolaan TPI yang melakukan pembiaran terhadap premanisme” ujar Yusup, warga Randusari.

Untuk itu di momentum hari nelayan, 6 April 2010, Kelompok Nelayan Cantrang, Kelompok Nelayan Ampera, Paguyuban Nelayan Lestari, YLBHI-LBH Semarang, Layar Nusantara dan SRMI menyatakan: Evaluasi regulasi tentang Tempat Pelangan Ikan, Tolak Kriminalisasi masyarakat pesisir dan nelayan dan Tolak HP-3.

Catatan kaki ke - 47: Argggggggggggh!!

2010-03-23T09:15:00.001-07:00

Pagi sekali, aku terbangun, sekitar jam 05.00, entah kapan terakhir aku bangun sepagi itu. Aku terus bergegas untuk mandi. Lama menunggu, mobil kantor belum juga datang, ternyata ban mobil kantor bocor. Setelah menunggu sekian waktu, kamipun berangkat. Sepanjang perjalanan lalu lintas di jalan Pantura dipenuhi dengan berbagai kendaraan pribadi dan bus yang penuh sesak dengan penumpang. Truk besar ikut meramaikan jalanan. Sementara, di hampir setiap persimpangan, musik para pengamen terus berbunyi dan bergantian komunitas miskin kota mengais rejeki dengan cara menadahkan tangannya. Sebuah potret yang sangat kontras di negeri yang kaya raya Indonesia ini. Pantura menjadi tumpuan hidup jutaan orang yang bermigrasi dari desa ke kota, entah berhasil atau malah tersingkir. Aku bergumam, Negara sudah gagal mengurus rakyatnya!

Dua jam perjalanan kami mulai memasuki jalan kampung. Lega rasanya setelah keluar dari jalan pantura. Pemandangan sawah dan suasana pesisir terbayang. Tapi kelegaan itu tak berlangsung lama, di beberapa lokasi yang dahulu merupakan sawah sudah ditimbun tanah urug, dengn plang besar bertulis “tanah kapling, dijual, cocok untuk tempat usaha”. Argggggggggggggh……. Konversi lahan lagi! Sampai di sebuah perkampungan nelayan. Suasana cukup ramai, hari jumat memang nelayan kebanyakan tidak melaut. Aku bergegas menuju tempat diskusi akan dilakukan. Namun, sampai lokasi, ternyata hanya tersisa 4 orangg nelayan. Diskusi kampung yang digagas batal. Nelayan keburu pergi ke perahunya, sekedar untuk membetulkan jaring dan mesin kapal. Argggggggggggggh…….

Tiba-tiba, seorang nelayan di pojokan membuka keheningan dengan berkata, “kenapa nasib nelayan tidak kunjung membaik…” kalimat yang belum selesai diucapkan disambut oleh nelayan yang lain. “Bagaimana mau membaik, nasib nelayan kecil seperti kita kan tidak pernah diperhatikan” Obrolanpun berlanjut sampai membicarakan pemimpin. Menurut salah satu nelayan dihadapanku, ”sudah sekian kali berganti pemimpin tapi tidak kunjung membaik”. Pernyataan ini disambut oleh nelayan disebelahnya, “Negara kita banyak utang! Kenapa negara kita kaya kok utangnya banyak? Jangan-jangan, pejabat kita korupsinya gila-gilaan! sampai-sampai ngutang sana-sini tapi rakyatnya masih banyak miskin…. lalu kemana saja hasil kekayaan alam negara kita”. Tiba-tiba seorang nelayan tua, menyeletuk, ”Kan hasil bumi kita dikeruk semua oleh negara asing, waktu saya masih sering melaut sampai kalimantan, laut dikuasai orang asing, orang Indonesia cuma jadi buruh”.

Tiba-tiba aku ditodong untuk berkomentar oleh salah seorang nelayan disamping saya, ”mas, gimana menurutmu untuk merubah negara kita ini?” Sejenak aku menghela napas, ketika sebaris kata akan terucapkan tiba-tiba, suara toa di masjid memanggil umat. Obrolan ngalor-ngidul tersebut terputus tanpa dikomando. Argggggggggggggh……. (19 Maret 2010)

Catatan kaki ke - 46: Tolak Raperda TPI Yang Tidak Berpihak Kepada Kelompok Rentan

2010-03-17T07:37:00.000-07:00

Saat ini beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sedang menginisiasi raperda menegenai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) --salah satunya adalah Raperda Pengelolaan dan Retribusi TPI di Kabupaten Kendal (Suara Merdeka, 15 Maret 2010)--. Sebuah peraturan seharusnya mengatur dan menyelesaikan masalah sosial yang ada di masyarakat, namun jika dilihat dari konsideran dan konfigurasi pasal di beberapa raperda, maka dapat dilihat secara filosofi bahwa tujuan dari beberapa raperda tersebut adalah untuk mengisi pundi-pundi pendapatan asli daerah dengan memungut berbagai retribusi.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Secara umum retribusi diatur dalam UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Salah satu bentuk retribusi adalah retribusi jasa usaha. Sedangkan salah satu jenis retribusi jasa usaha adalah: retribusi tempat pelelangan (Pasal 127 huruf c)

Lebih lanjut, objek retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Pasal 130 ayat (1)

Di UU sektoral, yang mengatur perikanan --UU nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan-- disebutkan bahwa Setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan (Pasal 48 ayat 1) NAMUN Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil (Pasal 48 ayat 3)

Lebih lanjut, dalam UU nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang dimaksud dengan nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan (Pasal 1 angka 10) SEDANGKAN nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT). (pasal 1 angka 11). Melihat ketentuan-ketentuan diatas maka subjek retribusi tidak dapat dikenakan terhadap nelayan kecil, sehingga raperda-raperda yang sedang diinisiasi oleh beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah --yang tidak berpihak kepada kelompok rentan-- harus ditolak.

Catatan kaki ke - 45: Watak Pemerintah Jawa Tengah

2010-03-11T01:46:00.000-08:00

Dengan meminjam istilah teori Tom Dietz, paling tidak ada tiga tataran idiologi dalam memandang persoalan lingkungan, pertama, Eco-fasism, paham yang memandang manusia sebagai bagian yang harus disingkirkan untuk menyelematkan lingkungan itu sendiri. Kedua, Eco-Developmentalism, paham ini memandang lingkungan sebagai bagian dari alat produksi yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan pembangunan.

Watak ketiga, eco-populism, paham terakhir memandang kepentingan lingkungan pada sisi yang lebih berbeda yaitu bahwa lingkungan memang sangat perlu untuk dilestarikan namun demikian tidaklah menutup mata, untuk menyelamatkan lingkungan bukan berarti harus menyingkirkan masyarakat dari lingkungannya. Pelestarian lingkungan juga merupakan penyelamatan masyarakat sekitar lingkungan sehingga masyarakat adalah pemilik mutlak dari lingkungan.

Watak eco-develop-mentalism Pemerintah Jawa Tengah dalam memandang persoalan lingkungan tergambar jelas dalam Raperda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang sedang disusun tanpa naskah akademis dan kajian ilmiah yang komprehensi. Dalam Raperda tersebut terlihat agenda terselubung Pemerintah Jawa Tengah dalam memuluskan proyek pembangunan, seperti proyek pembangunan jalan tol dan jalan lingkar, rencana pembangunan PLTN, penetapan kawasan budidaya dan penetapan kawasan industri

Agenda terselubung lainnya adalah memuluskan eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang ekstraktif seperti, rencana pembangunan pabrik semen di beberapa kawasan kars, rencana pembangunan PLTN, rencana pengkaplingan pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan kawasan perkebunan di beberapa kabupaten/kota, eksploitasi blok cepu. Agenda ini –proyek pembangunan dan eksploitasi SDA- jelas akan membuat alih fungsi lahan semakin kencang.

Disisi lain watak eco-fasism Pemerintah Jawa Tengah juga tergambar dengan jelas. Dengan alasan konservasi Pemerintah Jawa Tengah menepikan hak masyarakat untuk mengakses SDA. Contohnya adalah penetapan kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu dan Kebun raya Baturaden. Belum lepas ingatan kita terhadap kriminalisasi petani di beberapa kawasan pinggir hutan, hanya karena mengambil rencek untuk kayu bakar.

Jawa Tengah sudah lelah dengan beragam bencana ekologis yang terus berulang dari tahun ke tahun. Konflik penataan ruang menjadi salah satu masalah dalam pengelolaan lingkungan di Jawa Tengah. Watak dari raperda RTRW tersebut perlu dipertanyakan, apakah untuk mengatur ruang sesuai dengan peruntukannya atau untuk memuluskan agenda-agenda yang sudah dan akan berjalan.

Catatan kaki ke - 44: Tumpang Tindih Kebijakan Di Sektor Kelautan Dan Perikanan

2010-03-03T03:30:00.000-08:00

Permasalahan kelautan dan perikanan dari tahun ke tahun adalah sama, tetapi kenapa kompleksitas permasalahan tersebut tidak kunjung terselesaikan? Permasalahan yang terjadi di dunia kelautan dan perikanan berhadapan dengan egosentris antardepartemen dan antardaerah. Peran Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sebagai lokomotif pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia belum optimal. Hal ini dicerminkan dari lemahnya data perikanan Indonesia, kemiskinan masyarakat pesisir, lemahnya armada tangkap nasional, maraknya aksi illegal fishing (pencurian ikan) serta lemahnya penegakkan hukum, birokrasi yang berbelit-belit dalam pelayanan perizinan usaha perikanan.

Seperti diuraikan diatas salah satu permasalahan klasik di sektor kelautan dan perikanan adalah lemahnya data perikanan, khususnya untuk data perikanan tangkap. Hingga saat ini, data perikanan tangkap Indonesia diperoleh dari pendaratan hasil tangkapan. Padahal tempat-tempat pendataan ikan (Tempat Pelelangan Ikan/TPI) di beberapa daerah hampir tidak ada atau keberadaannya tidak merata. Kalau pun ada, fungsi TPI tidak berperan sehingga mengakibatkan masyarakat nelayan terjebak permainan tengkulak. Dengan demikian, TPI yang juga berfungsi sebagai pencatat pendaratan ikan tidak berperan sebagaimana mestinya.

Lemahnya data perikanan tersebut akan berdampak pada biasnya kebijakan yang akan dikeluarkan. Misalnya, di suatu daerah tidak memiliki TPI (Tempat Pelelangan Ikan), sementara perizinan penangkapan ikan terus dikeluarkan. Akibatnya adalah over-fishing dan kemiskinan nelayan yang disertai konflik di wilayah laut tersebut, baik konflik kelas sosial, konflik fishing ground, maupun konflik identitas (primordial). Lebih dari itu, lemahnya data perikanan tangkap tersebut berdampak pada rawannya hubungan dagang internasional, karena akuntabilitas dan akuratibilitas data harus dilandasi oleh bukti ilmiah terbaik (the best scientific evidence) sebagaimana yang dituangkan Pasal 61 UNCLOS 1982, Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF 1995), dan International Plan of Action-Illegal Unreported Unregulated Fishing (IPOA-IUU 1999).

Oleh karena itu, maka nahkoda DKP yang baru harus lebih cerdas untuk membuat kebijakan yang dapat membawa bangsa Indonesia dan rakyatnya menjadi lebih mandiri dan sejahtera. Khususnya, dapat menyelesaikan kompleksnya permasalahan yang melilit kelautan dan perikanan selama ini. Alih-alih menyelesaikan akar persoalan mengenai lemahnya data perikanan, Ir.Fadel Muhammad mengeluarkan kebijakan populis untuk menghapus semua restribusi yang ditarik dari nelayan, yang dihitung sejak Januari 2010.

Menanggapi kebijakan ini, Gubernur, Walikota dan Bupati yang mempunyai wilayah pesisir dan kelautan merasa keberatan, hal ini didasarkan karena restribusi dari nelayan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Menghadapi resistensi dari kepala daerah tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan akan mengganti besaran PAD dari Restribusi nelayan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan syarat para Kepala daerah tidak akan menarik restribusi dari nelayan lagi (Jawa Pos, 28 Desember 2009)

Di sector kelautan dan perikanan, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai bentuk pungutan restribusi. Salah satu restribusi yang di tarik dari nelayan adalah restribusi lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan. Berdasarkan Perda jateng No. 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan jo Perda Jateng No. 10 Tahun 2003, besaran restribusi adalah 5 %, 3 % ditarik dari nelayan dan 2 % dari bakul. Dari total penarikan restribusi Tempat Pelelangan Ikan, sebagian harus dikembalikan kepada nelayan, seperti dana paceklik, tabungan nelayan, asuransi kecelakaan laut dan lain-lain.

Komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan RI untuk menghapus restribusi hanyalah ”penyejuk” bagi nelayan yang sulit direalisasikan. Walaupun Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, mulai Januari 2010 berkomitmen untuk menyerahkan pengelolaan TPI kepada daerah, namun belum ada keseriusan dan persiapan dari kabupaten atau kota untuk mengelola TPI secara lebih berkeadilan. hal ini terlihat dari draf perda TPI di beberapa daerah yang masih mempertahankan pungutan restribusi sebesar 5 %. Alhasil belum ada perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat pesisir karena berbagai kebijakan yang tumpang tindih dan tidak menyelesaikan akar persoalan di sektor kelautan dan perikanan

Pengumuman YLBHI - LBH Semarang: Kalabahu 2010

2010-03-01T02:08:00.000-08:00

silahkan diunduh untuk membaca lebih lengkap dan jelas

Catatan kaki ke - 43: Sebuah Pesan

2010-03-01T02:04:00.000-08:00

Alkisah dalam mitologis Yunani tentang dewa Hermes (Mercurius, Latin) yang mendapat titipan pesan dari Zeus untuk disampaikan ke manusia. Hermes berjanji pada Zeus, bahwa ia tak akan berbohong, namun ia tak pernah berjanji akan menyampaikan seluruh pesan Zeus. Persoalan utama Hermes adalah bagaimana menyampaikan pesan dewa Zeus dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia. Jadi apa yang dilakukan oleh Hermes adalah menafsirkan pesan-pesan dewa Zeus dalam bahasa manusia. Saat menafsir itulah Hermes percaya, bahwa ia telah menyampaikan seluruh teks secara apa adanya.

Namun permasalahannya selalu ada pesan-pesan Zeus kepada manusia yang tak bisa disampaikan secara tepat oleh Hermes, karena yang dilakukan oleh Hermes adalah menafsirkan pesan-pesan itu dalam bahasa yang berbeda. Bagaimana mungkin obyektifitas yang merupakan konstruksi linguistik tertentu bisa disampaikan oleh konstruksi linguistik yang lain?

Hari itu, entah apakah pesanku tersampaikan atau tidak. Setelah aku rasakan bahagia dan kecewa, setelah aku berusaha persembahkan yang terindah, setelah aku mencoba memberikan segalanya semampunya aku. Aku hanya ingin berbagi perasaan kepada anak manusia, tanpa ada kepalsuan. Semoga akan datang kembali suatu hari. Hari untuk kita memahami setiap makna yang terjadi. Sekejab bermimpi tentang kebahagian. Mengingatkan kita untuk menjemput mimpi. Terimakasih untuk keberanian dan mimpi yang kau tanamkan.

Catatan kaki ke - 42: Semarang Kaline Banjir

2010-02-10T05:51:00.000-08:00

Wilayah pesisir merupakan daerah yang penting tetapi rentan (Vulnarable) terhadap gangguan. karenanya mudah berubah baik dalam skala temporal maupun spasial. Perubahan di wilayah pesisir di picu karena adanya berbagai kegiatan seperti industri, perumahan, transportasi, pelabuhan, budidaya tambak, pertanian, pariwisata. Berbagai kegiatan ini memiliki potensi menimbulkan terjadinya kerusakan dan pencemaran wilayah pesisir. Disamping itu, wilayahpesisir sangat dipengaruhi oleh aktivitas di hulu yang menimbulkan sedimentasi dan pencemaran.

Wilayah pesisir Kota Semarang telah lama mendapat tekanan tersebut, yang mengakibatkan kota ini kental dengan idiom “semarang kaline banjir”. Di ibukota Jawa tengah ini terjadinya banjir di picu dua hal. Pertama makin sedikitnya permukaan tanah terbuka yang mengurangi kemampuan resapan air. Perubahan tata guna lahan dari ruang terbuka menjadi bagian bangunan menstimulasi makin besarnya air larian. Fenomena ini ditandai dengan penggunaan tambak dan sawah untuk peruntukan lain. Sedangkan di wilayah hulu dari ruang terbuka berupa tanah tegalan atau bentuk ruang terbuka lain atau bentuk ruang terbuka lain untuk berbagai peruntukan bangunan.

Kedua, terjadi land subsidence atau amblesan tanah di wilayah pesisir Semarang karena eksploitasi air tanah dan pembangunan fisik yang melebihi daya dukung. Amblesan tanah merupakan sebab utama terjadinya banjir pasang (rob). Pada musim penghujan, daerah seperti Bandarhardjo, Boom Lama, Tanjung Mas, Kemijen, termasuk kawasan Stasiun Tawang menjadi muara bertemunya air dari derah hulu dan luapan air laut.

Kondisi tersebut disebabkan pengelolaan wilayah pesisir tidak melarutkan aspek lingkungan. Beberapa gagasan generik dapat diajukan, yaitu Pemeliharaan ruang terbuka yang akan mengurangi makin dalamnya land subsidence, upaya rehabilitasi/pemulihan pantai melalui pengelolaan kembali muara sungai, pembangunan sea wall, terminal groin untuk mempercepat pengendapan. Setelah terjadi pengendapan sedimen (pada daerah yang terkena abrasi) dilakukan penanaman mangrove.

Artinya penanganan banjr dan rob tidaklah dapat diselesaikan dengan proyek pembangunan sebuah waduk bernama jatibarang. Waduk dengan total nilai investasi sebesar Rp.1,2 triliun tersebut direncanakan pembangunannya selama 55 bulan dan akan selesai pada 2013. Nilai kontrak konsultansi supervisi tersebut sebesar Rp.98 miliar untuk kurun lima tahun dengan pinjaman dari Japan Bank For International Cooperation (JBIC) bernomor IP-534. Salah satu fungsi utama waduk Jatibarang ialah untuk mengendalikan banjir di Semarang diragukan efektivitasnya. Proyek tersebut justru berpotensi mematikan penghidupan buruh tani, komunitas miskin kota dan komunitas pesisir.

Catatan kaki ke - 41: Pembangunan Pabrik Semen dan Imajinasi Pembangunan Ekonomi

2010-02-05T02:49:00.001-08:00

Dalam usaha membangun dunia, gagasan-gagasan modernitas ternyata terlalu menuntut pengorbanan di relung kultural dan ekologis planet ini. Asumsi-asumsi dan metode-metode yang diidealkan sama sekali berlainan dengan apa yang dipraktekkan. Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara yang berpolusi di India atau penjarahan cagar alam di Brazil adalah fenomena-fenomena lokal yang mempunyai dampak luas, sebagaimana tampak pada fenomena pemanasan iklim di bumi.

Pun-demikian dengan rencana eksploitasi kawasan kars pegunungan kendeng. Rencana tersebut nyata sekali mengedepankan kepentingan ekonomis yang semu dan mengorbankan relung kultural dan ekologis. Selama ini, dalam upaya untuk mempengaruhi opini masyarakat -agar menerima kehadiran pabrik semen- baik pihak Pemerintahan setempat maupun PT Semen Gresik (Persero), Tbk, selalu menggunakan janji kesejahteraan. Kehadiran pabrik semen diilusikan akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Jika dicermati, janji mengenai kesejahteraan yang dimaksud kerap diindikasikan dari jumlah tenaga kerja yang akan direkrut oleh PT Semen Gresik (Persero), Tbk. Dalam sosialisasi yang diadakan pada tanggal 16 Oktober 2008, PT Semen Gresik (Persero), Tbk memaparkan rincian tenaga kerja yang akan terserap selama Konstruksi adalah + 2000 orang dan selama operasi adalah + 1000 orang meliputi tenaga internal dan tenaga eksternal (jasa angkutan semen, jasa kontruksi dll)

Jumlah tenaga kerja yang dapat terserap dalam rencana ini jauh dari jumlah tenaga kerja yang terserap jika 2000 ha lahan yang ada di Pegunungan Kendeng tetap menjadi lahan pertanian. Dengan catatan bahwa separuh dari pekerjaan dilakukan sendiri oleh pemilik lahan, tiap hektar dari lahan persawahan mampu menyerap 146 orang tenaga kerja pada sekali musim tanam, dengan rincian:

Pertanyaannya kemudian adalah ”Benarkah jika pabrik semen nanti berdiri mampu menampung tenaga kerja banyak dan bisa mengurangi pengangguran?” Jawabannya tentu TIDAK, bahkan justru akan menambah jumlah pengangguran di masyarakat. Sebab jumlah tenaga kerja yang terserap dalam rencana ini tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang dapat ditampung dalam lahan pertanian yang akan dikonversi. Demikianlah barangkali kita perlu memikirkan ulang tentang tentang konsep kemakmuran.

Catatan kaki ke - 40: Keniscayaan, Pengelolaan Pesisir Berbasis Komunitas

2010-02-02T08:05:00.000-08:00

Jumlah nelayan di sepanjang Pantura Jawa Tengah diperkirakan mencapai ratusan ribu. Mereka tersebar di wilayah Tegal dan Kabupaten tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Demak, Jepara, Rembang dan Juwana. Komunitas nelayan di Pantura Jawa Tengah sering diasosikan bersahabat dengan kemiskinan. Tempat tinggal komunitas nelayan berada di kawasan padat dan kumuh di pinggir pantai, bahkan kadang-kadang persis di bibir pantai. Lingkungan disekitar merekapun tercemar bahkan kerap kali hak mereka atas sumber daya alam tercerabut akibat Industrialisasi di kawasan pesisir. Komunitas nelayan adalah komunitas yang diabaikan dalam pengelolaan wilayah.

Hingga saat ini pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia masih menganut paradigma korporatisme birokratik jika ditinjau dari ciri-ciri “politik kekuasaan” korporatisme menurut Crook dkk (Lihat: Crook S., Pakulski J., and Waters M, Postmodernization: Change in Advanced Society, London: Sage Publications Ltd, 1992, Halaman 89). Ciri-ciri tersebut adalah: Politik kekuasaan yang berfokus pada pencarian keuntungan dan pemenuhan permintaan pasar; Politik elitis yang mengambil keputusan di tingkat elit dan hanya sedikit mengikutsertakan masyarakat; Politik korporatif yang dijalankan berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan dengan konsesus antara para pengusaha dan birokrat yang terlibat; Sifatnya “tidak sensitive” dan bebas etika dengan tujuan menghasilkan perjanjian-perjanjian yang dapat dikerjakan, kompromi-kompromi yang dapat disetujui, dan pemecahan masalah yang bersifat pragmatik.

“Politik kekuasaan” korporatisme di wilayah pesisir Indonesia –walaupun tidak menjadi akar masalah- menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan kronik sebagaimana yang tercatat oleh Dahuri dkk (Lihat: Dahuri R., Rais J., Ginting S.P., dan Sitepu M.J., Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996, Halaman: 100, 251, 285). Gejala penyakit “institutional schlerosis” nampak pada konflik kewenangan antar sektor pemerintahan dimana masing-masing sektor hanya terfokus pada nilai-nilai ekonomi yang sempit dari sumberdaya alam yang dikelolanya; perlombaan menciptakan peraturan untuk melindungi kepentingan sektoral (the visible government) dan pemilik modal (the invisible government); pengembangan taktik dan strategi untuk menghindari tanggung jawab terhadap suatu kekeliruan kebijakan; ketidakberdayaan Pemerintah daerah dan marjinalisasi masyarakat pesisir serta semua tradisi mereka yang terkait dengan pengelolaan lingkungan pesisir. Penyakit institusional ini bermuara pada pemiskinan di wilayah pesisir dan kerusakan lingkungan pesisir yang makin parah.

Dengan bercermin pada kekeliruan sentralisasi di masa lalu, kiranya makin jelas pentingnya pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia berbasis komunitas. Masyarakat pesisir pada umumnya memiliki pengalaman ratusan tahun bergaul dengan lingkungan mereka yang mengkristal dalam kearifan budaya, kelembagaan dan aturan adat yang harmonis. Namun tradisi tersebut digusur oleh rasionalisasi formal yang didukung oleh seperangkat perundang-undangan dan jaringan birokrasi yang kaku dan berbiaya tinggi. Konsekuensinya, perubahan paradigma harus dibarengi dengan perubahan struktur dan sistem yang secara tegas mengakui, menjamin dan melindungi hak kepemilikan, hak mengatur, hak mengamankan dan kewajiban memelihara wilayah pesisir oleh komunitas. Proses perubahan ini membutuhkan waktu yang panjang. Namun perubahan itu akan relevan dengan semangat untuk mengelola wilayah pesisir di Indonesia secara manusiawi, demokratik dan lestari.

Siaran Pers: YLBH-LBH Semarang, LPH YAPHI dan Yayasan SHEEP

2010-01-17T23:46:00.000-08:00

PT Semen Gresik (persero), tbk berencana mendirikan pabrik semen di Kawasan Kars Pegunungan Kendeng Utara – Kabupaten Pati. Rencana PT Semen Gresik (persero), tbk “direstui” oleh Pemerintah Kabupaten Pati dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Muncullah berbagai macam kebijakan yang jauh dari nilai-nilai keadilan dan kebersamaan serta kepentingan masyarakat pada umumnya.

Salah satunya adalah Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu No. 540/052/2008 tertanggal 5 Nopember 2008, tentang Ijin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur Atas Nama Ir. Muhammad Helmi Yusron Alamat komplek Pondok Jati AM-6 Sidoarjo Jawa Timur bertindak untuk dan atas nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah.

Atas nama keadilan ekologis maka WALHI kemudian memberikan kuasa kepada YLBHI-LBH Semarang dan LPH YAPHI untuk melakukan hak gugat organisasi lingkungan hidup terhadap Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tergugat I adalah kepala kantor perijinan terpadu kabupaten Pati dan Tergugat II Intervensi adalah PT. Semen Gresik (persero), tbk. Di tingkat pertama majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang perkara No.04/G/2009/PTUN.SMG dalam putusan yang dibacakan pada tanggal 6 Agustus 2009 memenangkan gugatan WALHI, dengan alasan objek sengketa tidak disertai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), merugikan lingkungan hidup dan melanggar Undang-Undang serta asas-asas umum Pemerintahan yang baik.

Namun di tingkat banding majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Surabaya perkara No.138/G/2009/PT.TUN.SBY, dalam putusan yang dibacakan pada tanggal 30 November 2009 membatalkan putusan PTUN Semarang. Kami selaku kuasa hukum WALHI merasa keberatan dengan putusan PT.TUN Surabaya tersebut dan kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kasasi ini dibenarkan oleh Undang-Undang, karena:

Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara a quo (UU No. 5 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 43 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

Pasal 45 A huruf c UU No 5 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak membatasi pengajuan memori kasasi dalam perkara a quo;

Pernyataan Kasasi (pada tanggal 4 Januari 2010) dan Penyerahan Memori Kasasi (tanggal 15 Januari 2010) dalam Tenggat Waktu yang Ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

Sedangkan alasan permohonan Kasasi terhadap putusan PT.TUN Surabaya dalam perkara No.138/G/2009/PT.TUN.SBY, adalah sebagai berikut:

Judex Factie PT.TUN Surabaya No.138/G/2009/PT.TUN.SBY Telah Salah Membuat Penerapan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku. Majelis Hakim PT. TUN Surabaya Telah Salah Menafsirkan UU Sehingga Mengambil Kesimpulan Bahwa Eksplorasi Merupakan Kegiatan Survey Atau Penelitian Awal Sehingga Belum Perlu Adanya AMDAL;

Judex Factie PT.TUN Surabaya Dalam Perkara No.138/G/2009/PT.TUN.SBY Telah Salah Membuat Penerapan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku. Majelis Hakim PT. TUN Surabaya Telah Salah Menafsirkan Ketentuan Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Wajib AMDAL, Hanya Terbatas Pada Penerbitan Ijin Eksploitasi;

Judex Factie PT.TUN Surabaya No.138/G/2009/PT.TUN.SBY Tidak Mempertimbangkan Alat-Alat Bukti Yang Diajukan Para Pemohon Secara Jelas, Sehingga Berakibat Dibatalkannya Putusan.

Untuk itu kami mendesak kepada semua pihak yang terkait untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Semarang, 18 Januari 2010

Catatan kaki ke - 39: Puisi Soe Hok Gie, "Mandalawangi-Pangrango"

2010-01-17T06:58:00.000-08:00

Senja ini, ketika matahari turun kedalam jurang-jurangmu
aku datang kembali
kedalam ribaanmu, dalam sepimu dan dalam dinginmu

walaupun setiap orang berbicara tentang manfaat dan guna
aku bicara padamu tentang cinta dan keindahan

dan aku terima kau dalam keberadaanmu
seperti kau terima daku

aku cinta padamu, Pangrango yang dingin dan sepi
sungaimu adalah nyanyian keabadian tentang tiada
hutanmu adalah misteri segala
cintamu dan cintaku adalah kebisuan semesta

malam itu ketika dingin dan kebisuan menyelimuti Mandalawangi Kau datang kembali
Dan bicara padaku tentang kehampaan semua

"hidup adalah soal keberanian, menghadapi yang tanda tanya"

"tanpa kita mengerti, tanpa kita bisa menawar
"terimalah dan hadapilah"

dan antara ransel-ransel kosong dan api unggun yang membara
aku terima ini semua
melampaui batas-batas hutanmu, melampaui batas-batas jurangmu

aku cinta padamu Pangrango
karena aku cinta pada keberanian hidup

Jakarta 19 Juli 1966

ps: untuk seorang "Nimo"

Catatan kaki ke - 38: Memahami Pasal 45A huruf C, UU Nomor 5 tahun 2004

2010-01-13T05:36:00.000-08:00

Seringkali pengajuan upaya hukum kasasi di perkara Tata Usaha Negara terhambat oleh ketentuan Pasal 45 A huruf c UU No 5 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahakamah Agung, berkaitan dengan pembatasan upaya hukum kasasi Perkara Tata Usaha Negara. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan:

Perkara Tata Usaha Negara yang dikecualikan untuk tidak dapat diajukan kasasi adalah Perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa Keputusan Pejabat Daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah yang bersangkutan.

Namun dalam yurisprudensi tetap MA pada perkara dengan nomor register 213 K/TUN/2007 tanggal 6 November 2007 dengan majelis hakim Prof. Dr Paulus E Lotulung, SH, H Imam Soebechi, SH, MH dan Titi Nurmala Siagian, SH, MH. disebutkan untuk menentukan apakah suatu Keputusan Pejabat jangkauannya berlaku hanya di wilayah daerah yang bersangkutan atau tidak, haruslah dilihat secara kasus demi kasus.

Apabila kewenangan Pejabat yang bersangkutan didasarkan pada suatu peraturan yang murni bersifat regional (daerah) atas dasar desentralisasi atau otonomi daerah yang secara atributif memberikan kewenangan pada daerah yang bersangkutan, misalkan mendasarkan pada suatu Peraturan Daerah, maka keputusan Pejabat yang bersangkutan memang hanya menjangkau daerahnya sehingga dalam kasus demikian Pasal Pasal 45 A huruf c UU No 5 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahakamah Agung dapat diterapkan.

Tetapi sebaliknya, apabila kewenangan Pejabat yang bersangkutan itu bersifat derivative (turunan) dari peraturan yang berlaku secara nasional, tidak hanya bersifat regional, maka jangkauannya tidak hanya bersifat terbatas dalam daerahnya saja tetapi juga bersifat keluar melampaui batas-batas wilayah daerahnya. Maka dalam hal demikian, Pasal 45 A huruf c UU No 5 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak dapat diterapkan; sehingga ukurannya tidak hanya dilihat bahwa pejabat yang menerbitkan keputusan itu adalah seorang Bupati atau Walikota atau Gubernur yang kewenanganya hanya menjangkau daerahnya saja, tetapi dilihat pada sumber kewenangannya, apakah berdasar pada Peraturan Daerah atau yang setingkat atau apakan suatu peraturan yang menjangkau wilayah nasional.

Untuk menentukan objek gugatan berupa Keputusan Pejabat Daerah tersebut memenuhi syarat untuk diajukan upaya hukum kasasi, pada prinsipnya adalah apabila Keputusan Pejabat Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat, hal ini harus dilihat kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keputusan Pejabat Daerah yang merupakan objek gugatan tersebut.

Catatan kaki ke - 37: Jalan Masih Panjang Menuju Keadilan Ekologis

2009-12-31T05:15:00.002-08:00

Dibandingkan setahun sebelumnya, pada tahun 2009 pelanggaran HAM di Jawa Tengah pada sektor lingkungan dan pesisir meningkat sebanyak 45 kasus -dari 172 kasus di 2008 menjadi 217 kasus di 2009-. Penguasaan sumber daya alam oleh kaum modal yang dibantu oleh negara menjadi penyebab dominan. Jika melihat angka maka pantura menjadi kawasan yang paling terkena dampaknya. Hal ini nampak dari sebaran kasus yang mayoritas terjadi di kabupaten/kota yang terletak di pesisir pantura. Untuk dijadikan ilustrasi adalah permasalahan lingkungan dan pesisir yang menimpa Kota Semarang. Tercatat Kota Semarang merupakan salah satu kota di daerah pesisir yang memiliki kasus terbanyak selama 2009, yaitu sebanyak 57 kasus. Daerah pesisir lainnya yang memiliki banyak kasus adalah Pati dengan 15 kasus serta Kabupaten Pekalongan dan Brebes masing-masing dengan 10 kasus

Melihat itu semua, keberadaan wilayah pesisir yang seharusnya adalah wilayah transisi sebagai daerah penyeimbang antara daratan dan lautan, mengalami gangguan keseimbangan. Arus industrialisasi dan kemajuan telah merusaknya sedemikian rupa sehingga wilayah pesisir khususnya di Pantura Jateng hampir-hampir kehilangan fungsinya. Di sini masyarakat yang paling dikorbankan adalah masyarakat lokal yang secara turun temurun mendiami wilayah ini hidup dan membangun budayanya. Dengan kondisi seperti di atas proses perusakan dan penghancuran kondisi fisik dan kondisi kultural wilayah pesisir dan pantai harus di hentikan. Hal ini adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan, karena pengaruhnya tidak hanya sekedar berimbas pada wilayah sekitar, tetapi lebih luas lagi yaitu masalah eksistensi kemanusiaan dan lingkungan.

Kondisi Lingkungan Jawa Tengah

Tahun ini dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa dramatis. Di tingkat nasional selain berbagai peristiwa politik dan hiruk pikuk terorisme, tahun 2009 juga diwarnai dengan ingatan atas peristiwa Padang yang cukup mengharukan. Di Jawa Tengah sendiri tahun 2009 diwarnai dengan 88 konflik penataaan ruang, yang kemudian disusul dengan 41 pencemaran yang di bebagai daerah. Peristiwa lain yang menandai tahun ini adalah 5 marjinalisasi pertambangan rakyat, 5 kriminalisasi dan 22 bencana ekologis.

22 bencana ekologis yang terjadi di Jawa tengah yang melanda beberapa kabupaten/kota adalah banjir dan kekeringan. Dari tahun ke tahun hal ini di sadari oleh semua pihak bahwa terjadi akibat degradasi lingkungan yang terjadi, dan tidak semata-mata karena faktor alam 88 Kasus terkait penataan ruang adalah pengabaian besar-besaran terhadap alam, yang kemudian berimbas kepada perikehidupan rakyat. Ketika bicara masalah lingkungan tidak bisa diabaikan juga masalah perikehidupan rakyat. Ketika penyelenggara pemerintahan dengan seenaknya sendiri melakukan pengelolaan sumber daya alam, tanpa partisipasi aktif dari masyarakat maka itulah akibatnya. Namun demikian yang lebih sering terjadi alih-alih melakukan refleksi dan memperbaiki diri sendiri, penyelenggara pemerintahan lebih suka mengkambing hitamkan rakyat. Catatan LBH Semarang menunjukkan 5 kasus marjinalisasi pertambangan rakyat dan 5 kasus kriminalisasi terhadap masyarakat yang menuntut hak atas lingkungan yang baik dan sehat

Sebenarnya yang lebih diperlukan adalah proses pengelolaan Sumber Daya Alam yang lebih transparan, terkontrol dan berkelanjutan yang tentu saja menjadikan rakyat setempat sebagai subyek dari proses pengelolaan. Di mana pengambilan keputusan, akses, serta alokasi dari pengelolaan Sumber Daya alam tersebut berada murni ditangan masyarakat. Untuk itulah harus segera dimulai usaha-usaha penataan kembali situasi dan kondisi lingkungan di berbagai wilayah dan sektor secara bersama-sama, karena kalau terlambat maka pupuslah harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi anak cucu kita.

Kondisi Pesisir Jawa Tengah

Catatan LBH semarang menunjukkan 41 kasus rob dan banjir. Banjir dan rob dikarenakan praktek pembangunan yang salah urus yang mendasari krisis iklim di nusantara. Pembangunan hingga kini tidak didasarkan pada daya dukung lingkungan, yakni berlanjutnya pembangunan di atas lahan reklamasi, pencemaran laut, menjamurnya pemberian perizinan bagi dunia usaha di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, pembangunan yang tidak memberikan akses peran serta komunitas. Kini masyarakat pesisir dan nelayan tidak lagi mampu mengambil keputusan karena pembuangan limbah dari hulu ke hilir, kehilangan akses melaut, juga harus menghadapi banjir dan rob akibat salah urus pembangunan.

Dari catatan LBH Semarang, pembangunan yang salah urus juga menyebabkan 16 kecelakaan laut. Kecelakaan bisa dialami oleh siapa saja. Begitu juga dengan masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan. Kecelakaan laut biasanya terjadi akibat infrastruktur yang tidak memadai dan cuaca buruk. Jika mengenai cuaca buruk, bagi begi nelayan, bukan merupakan halangan untuk melaut karena jika tidak melaut maka tidak akan ada sepiring nasi yang tersaji di meja makan keluarga.

Catatan LBH semarang menunjukkan 2 kasus kriminalisasi terhadap nelayan dengan 16 kapal nelayan ditangkap karena tidak dilengkapi dokumen resmi saat melaut. Rata-rata terjaring razia karena tidak mengantongi dokumen pas kecil. Pengurusan dokumen sarat dengan biaya mahal dan persoalan birokrasi, yakni Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).

disari dari catatan akhir tahun YLBHI-LBH Semarang 2009

Siaran Pers Bersama: Menteri Mengabaikan Nelayan Tradisional dalam Program 100 Hari Kelautan dan Perikanan

2009-12-19T04:12:00.000-08:00

SIARAN PERS BERSAMA

MENTERI MENGABAIKAN NELAYAN TRADISIONAL DALAM PROGRAM 100 HARI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pertemuan antara sejumlah gerakan nelayan dan masyarakat sipil dari Sulawesi Utara, Jakarta Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Utara yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah pada 16-19 Desember 2009 sepakat agar pemerintah segera membenahi UU No. 45 tentang Perikanan, UU 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, membatalkan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), serta kebijakan terkait.

Kerusakan lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil kian parah dikarenakan praktek pembangunan yang salah urus yang mendasari krisis iklim di nusantara. Pembangunan hingga kini tidak didasarkan pada daya dukung lingkungan, yakni berlanjutnya pembangunan di atas lahan reklamasi, pencemaran laut, menjamurnya pemberian perizinan bagi dunia usaha di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kini masyarakat pesisir dan nelayan tidak lagi mampu mengambil keputusan karena pembuangan limbah dari hulu ke hilir, kehilangan akses melaut, juga harus menghadapi kebanjiran dan sejumlah bencana akibat salah urus pembangunan.

“Reklamasi membawa dampak buruk kepada nelayan, bahkan di tempat kami di Manado ada yang depresi dan bunuh diri. Kami diberi iming-iming pekerjaan baru, namun harapan tak kunjung terwujud setelah reklamasi selesai. Pulau Bunaken kini penuh lumpur karena air meninggi akibat pengikisan pantai. PT. Meares Soputan Mining mengeruk sumber daya mineral kami. Lama-lama nelayan bakal habis, digusur, wilayah tangkap kami dirampas. Kita orang laut tidak bisa langsung berubah menjadi pekerja di kota.” papar Pak Sudirman.

"Kondisi nelayan yang kian terpuruk tidak diimbangi dengan kebijakan anggaran berkeadilan. “Kebijakan anggaran tidak pro terhadap masyarakat nelayan. Sekitar 13 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah seharusnya diperuntukkan bagi nelayan, namun dipotong untuk pegawai di dalamnya. Sehingga, jelas yang kita analisa untuk nelayan hanya sebanyak 1,8 milyar. Sisanya habis untuk pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Jepara,” ujar Pak Solikul.

Anggaran tak kunjung pro nelayan dan maraknya tindak penggelapan dana hasil pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kemudian mengancam nelayan tradisional. Saat ini hanya ada Rp.7 miliar untuk 12 TPI di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ini membuktikan negara tak serius menangani pelaku kejahatan anggaran dan di TPI. Apalagi pembangunan Pusat Pelelangan Ikan (PPI) sebagaimana proyek nasional minus pertimbangan sosial, yakni soal mobilitas nelayan dengan pasar, tradisi dan pemukiman masyarakat.

Pengurusan dokumen sarat dengan biaya mahal dan persoalan birokrasi, yakni Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI). Selain itu, kriminalisasi amanat UU Perikanan melalui perda dan oleh pelaku di TPI, utamanya soal pungutan retribusi juga berlangsung. UU Perikanan versi amandemen memberikan kategori, yakni: Nelayan dan Nelayan Kecil (Pasal 1 Ayat 10 dan 11). Penambahan kata sifat “kecil” setelah kata benda “nelayan” dimaksudkan untuk menjelaskan latar usaha nelayan kecil, yakni semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian, untuk menjelaskan lebih jauh terkait kapasitas produksi, teknologi, dan wilayah jelajah nelayan kecil, yakni maksimum 5 gross ton. Atas kondisi itupulalah UU Perikanan menyebutkan secara jelas bahwa, kaum nelayan kecil tidak dipungut retribusi sama sekali (Pasal 48 Ayat 3). Akan tetapi pungutan retribusi dan pungutuan liar marak, hukum rimba yang berlangsung saat ini di tingkat lokal.

Strategi besar Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad (2009-2014) yakni The Blue Revolution Policies kini dimunculkan sebagai solusi. “Ini bukan program baru, melainkan sudah dibunyikan sejak Orde Baru yang terbukti gagal memberdayakan nelayan dan pembudidaya tradisional. Lebih jauh lagi, kerusakan lingkungan berlangsung dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir. Strategi pemayung Revolusi Biru tidak sejalan dengan azas-azas yang terdapat dalam undang-undang perikanan,” tegas Mida Saragih, Divisi Manajemen Pengetahuan KIARA.

Program 100 Hari Menteri Kelautan dan Perikanan berpotensi memberangus hak nelayan tradisional. Pertama, visi sebagai produsen perikanan terbesar di dunia pada tahun 2020, yakni peningkatan produksi hingga 350 persen. Untuk mencapai visi tersebut, DKP mengatakan membutuhkan tambahan anggaran Rp1,6 triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2010. “DKP membabi buta pada angka pertumbuhan, tetapi melupakan pemberdayaan nelayan tradisional, krisis pangan dan krisis iklim. Mereka inginnya membesarkan pelaku usaha saja,” tegas Mida.

Kedua, tindak lanjut World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) Summit. Pemerintah tidak patut menjalankan Inisiatif Segitiga Terumbu Karang (CTI), sebab inisiatif ini semakin melenceng dari upaya menyelamatkan nelayan. Komersialisasi laut adalah ancaman terhadap kedaulatan nasional dan masa depan nelayan. Ketiga, UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berpotensi meminggirkan nelayan tradisional dan komunitas pesisir. Sebagaimana tertera dalam Pasal 14 UU 27 Tahun 2007 bahwa usulan strategi, zonasi, pengelolaan dan rencana aksi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh pemerintah daerah dan dunia usaha ayat (1). Selanjutnya, mekanisme penyusunan keempat rencana di atas dilakukan dengan melibatkan masyarakat (2) dan hasil rancangan disebarluaskan oleh pemerintah daerah.

“Peran dunia usaha sangat besar dalam kegiatan perencanaan, karena kalangan dunia usaha berhak mengusulkan keempat dokumen perencanaan tersebut, sementara masyarakat hanya terlibat dalam mekanisme penyusunan perencanaan. Dengan demikian, ada skenario tersusun untuk memangkas peran masyarakat nelayan,” tutup Mida Saragih.

Catatan kaki ke - 36: Tidak Ada Jaminan Bagi Petani Yang Sedang Memperjuangkan Hak Atas Tanah

2009-12-04T01:33:00.000-08:00

Pada Mei 2007, BPN RI dengan Polri membuat kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding - MOU) tentang Penanganan Masalah Pertanahan. Surat kesepakatan bernomor 3/SKB/BPN/2007 dan B/576/III/2007 – yang ditandatangani pada 14 Maret 2007 dan yang isinya berlawanan dengan agenda reforma agraria - tentu mengecewakan para petani dan aktivis agraria yang selama ini kencang menyuarakan reforma agraria.

Dalam Pasal 1 MOU disepakati pengembangan komunikasi dan peningkatan koordinasi penanganan kasus pertanahan yang berindikasi tindak pidana. Tindak pidana pertanahan akan diselesaikan tuntas sesuai kewenangan masing-masing. Meski BPN menyangkal bahwa MOU ini berdampak pada kriminalisasi petani, diduga penerapan Pasal 1 MOU ini telah mengakibatkan kriminalisasi petani di beberapa daerah, misalnya di Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Batang Jawa Tengah.

Selanjutnya dalam pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa Polri bisa mengambil tindakan hukum terhadap pihak tertentu yang diduga melakukan tindak pidana yang merugikan atau mengganggu pelaksanaan tugas dibidang pertanahan, baik berdasarkan laporan Pihak Pertama (BPN) dan atau berdasarkan informasi yang diperoleh Pihak Kedua (Polri). Laporan-laporan masyarakat kepada BPN untuk menyelesaikan sengketa tanah akan diteruskan ke Polri demi terwujudnya tindakan hukum. Tentu saja untuk itu BPN menyiapkan penyelesaian sengketa tanah dengan hanya berdasarkan hukum normatif. Dan untuk itu BPN membantu penyidikan.

Padahal, dalam setiap kasus tanah, BPN adalah salah satu lembaga yang turut menyumbang konflik. Perilaku BPN ini akan menyulitkan korban dalam mengungkap kebenaran kasusnya. Meski menuang banyak protes dari para petani penggarap dan aktivis agraria, BPN Pusat tetap melanjutkan MOU ini bahkan diperluas sampai ke daerah. Di Jawa Tengah, MOU BPN RI-Polri tersebut diikuti oleh MOU serupa antara Kanwil BPN Jateng dengan Polda Jateng.

Selain mengadakan MOU dengan Polri, untuk menangani dan menyelesaikan sengketa secara cepat, BPN mengadakan kegiatan yang diberi nama Operasi Tuntas Sengketa (Opstasta) dan Operasi Sidik Sengketa (Operasi Sidik Sakti). Operasi Tuntas Sengketa adalah penyelesaian konflik, perkara, dan sengketa pertanahan oleh BPN yang mendapat prioritas di seluruh Indonesia. Sedangkan Operasi Sidik Sengketa adalah penanganan dan penyelesaian sengketa tanah yang berindikasi pidana dan merupakan prioritas di seluruh wilayah Republik Indonesia, dilakukan oleh Tim Ad Hoc BPN Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota secara serentak/bersama, dalam waktu tertentu, jumlah tertentu dan cara tertentu.

Tim Ad Hoc terdiri atas unsur BPN RI-POLRI di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sasarannya adalah menyelesaikan sengketa tanah beraspek pidana sebanyak 165 kasus di seluruh Indonesia, membangun kepercayaan masyarakat kepada BPN RI di Pusat maupun Daerah sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas dalam pengkajian, penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara.

Menurut BPN, operasi ini sebenarnya ditujukan untuk mempercepat penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara dalam kasus-kasus pidana yang lebih bersifat perorangan dan akar masalahnya bukan sosial ekonomi. Misalnya: penggelapan, penipuan, perbuatan curang, pemalsuan akta, penyerobotan tanah hak penerapan dalam hukum tanah (perdata/TUN), menggunakan data palsu, penguasaan tanah secara ilegal atas tanah hak pihak lain. Tetapi, sesungguhnya tak ada jaminan para petani penggarap yang menuntut hak atas tanah tak terkena dampak operasi ini.

Catatan kaki ke - 35: Apa Lagi Yang Bisa Diharapkan dari Negara?

2009-12-02T01:46:00.000-08:00

Tahun 2009 terbukti bahwa hak asasi manusia (HAM) disingkirkan oleh negara, tenggelam dalam hiruk-pikuk persiapan dan pelaksanaan Pemilu yang digelar 9 April 2009 lalu. Pemilu 2009 hanya menjadi Pesta Demokrasi di tengah keterpurukan kondisi sosial ekonomi rakyat. HAM hanya menjadi jargon organisasi politik untuk menaikkan citra demi kepentingan kursi kekuasaan. Alhasil substansi penegakan HAM akan mengalami penyingkiran oleh perilaku politik aktor-aktor kekuasaan. Waktu 10 (sepuluh) tahun reformasi berlalu begitu saja, tanpa ada penanda yang signifikan dan membedakan penegakan HAM pada masa lalu dan saat ini.

Pada tataran praktik, sepanjang tahun 2009, terjadi pelanggaran atas hak sipil dan politik, khususnya terhadap hak atas pengadilan yang adil dan tidak memihak (fair trial). Akses mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak pada tahun 2009 semakin berbanding terbalik dengan berbagai kriminalisasi yang terjadi terhadap rakyat miskin. Di Jawa Tengah hal ini bisa tergambarkan pada kriminalisasi massa aksi tolak semen di Pati, kriminalisasi petani miskin di Kendal, kriminalisasi petani hutan di berbagai wilayah Perhutani, dan yang terkini kriminalisasi terhadap Minah di Banyumas dan Manisih di Batang.

Berdasarkan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak, setidaknya ada berbagai pelanggaran yang terjadi: Pertama, praktek kekerasan (violence) dan penyiksaan (torture) dalam proses penangkapan, penyelidikan dan penyidikan yang jelas melanggar Protocol Optional Konvensi Anti Penyiksaan. Kedua, ketiadaan atau minimnya akses ke advokat karena ketidaaan biaya dimana hal ini merupakan pelangaran terhadap pasal 14 ayat (3) huruf d ICCPR yang menyatakan setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya (the right to free legal aid). Ketiga, sebagaimana kasus-kasus pidana yang terdakwa diancam hukuman berat atau hukuman mati perlu dijamin hak untuk adanya pendampingan hukum yang efektif (the right to effective legal assistant in death penalty cases).

Pelanggaran lain yang terjadi adalah: Keempat, aparatus penegak hukum kerap melakukan pelanggaran asas presumtion of innocence dengan mengeluarkan penyataan yang menyudutkan. Artinya sejak awal sudah menempatkan korban dalam suasana kejiwaan ”putus asa” sekaligus merupakan intimidasi mental atau penganiayaan mental (mental cruelty) terhadap korban. Kelima, salah satu indikator fair trial adalah asas Non Self Incrimination. Dalam menentukan atas setiap dakwaan yang ditujukan padanya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya atau dipaksa mengaku bersalah. Keenam, masih maraknya mafia peradilan merupakan pelanggaran terhadap hak untuk diadili oleh sebuah pengadilan yang kompeten, mandiri dan tidak memihak yang diadakan sesuai hukum (the right to be tried by competent, and impatial tribunal establised by law).

Pelanggaran HAM terjadi lewat acts of commission (tindakan untuk melakukan), oleh pihak Negara atau pihak lain yang tidak diatur secara memadai oleh Negara dan/atau lewat acts of ommission (tindakan untuk tidak melakukan tindakan apapun) oleh Negara. Merujuk pada fakta kriminalisasi dan fair trial di atas, maka telah terjadi pelanggaran HAM oleh pihak Negara berupa acts of commission untuk memenuhi kewajiban menghormati, melindungi, memenuhi, HAM. Apalagi yang bisa diharapkan dari Negara yang gagal?

Catatan kaki ke - 34: Saatnya Bertindak Nyata, Selamatkan Pegunungan Kendeng Utara!

2009-12-01T03:40:00.000-08:00

Saat ini YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dan jaringan Ornop serta masyarakat pegunungan Kendeng sedang melakukan advokasi terkait rencana pendirian pabrik semen PT. Semen Gresik, Tbk (Persero) di Kawasan Kars Pegunungan Kendeng, Kabupaten Pati. Pemerintah Kabupaten Pati mendukung rencana tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu No. 540/052/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadiu Nomor: 540/040/2008 tentang Ijin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur atas nama Ir. Muhammad Helmi Yusron, Alamat Komplek Pondok Jati AM-6 Sidoarjo Jawa Timur bertindak untuk dan atas nama PT. Semen Gresik (Persero]), Tbk di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah.

KTUN tersebut kemudian digugat di PTUN Semarang. Majelis hakim memenangkan gugatan atas nama lingkungan tersebut. Namun demikian, Tergugat I -PT. Semen Gresik [Persero] Tbk- dan Tergugat II Intervensi -Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati- mengajukan banding dengan nomor register perkara banding 138/B/2009/PT TUN SBY. Sehubungan dengan hal tersebut, maka bagi mereka yang masih memimpikan keadilan ekologis, diharapkan untuk berperan serta aktif. Salah satunya dengan melakukan proses amicus currie, dengan melayangkan surat desakan ke PT TUN Surabaya, jln ketintang madya VI No 2 Surabaya. Fax 8288622. Kotak Pos 21/SB.IKIP. Kode Pos 60232 Surabaya.

Catatan kaki ke - 33: Keadilan Hanya Ada Di langit Dan Dunia Adalah Palsu?

2009-12-01T02:49:00.000-08:00

Sistem hukum pidana secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (SPP). SPP mempunyai fungsi ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan, di lain pihak SPP untuk pencegahan. Fungsi pencegahan yakni mengurangi kriminalitas di kalangan yang pernah melakukan tindak pidana dan yang bermaksud melakukan kejahatan. Namun, SPP tidak dapat diharapkan menjadi pengendali kejahatan yang utama, karena SPP hanya satu sarana saja yang bersifat pemidanaan, disamping kebijakan-kebijakan kesejahteraan sosial, kebijakan sosial dan kebijakan perlindungan masyarakat.

Kita harus mengkritisi output SPP yang berupa “rekam kejahatan” (crime recorded), menjadi dasar bagi adanya statistik kriminal. Statistik kriminal ini biasanya menampilkan kecenderungan umum kejahatan baik kualitas maupun kuantitasnya. Umumnya jenis kejahatan yang ditampilkan adalah “kejahatan jalanan” (street crime). Statistik kriminal ini menyebabkan kejahatan-kejahatan yang lebih merugikan kepentingan masyarakat umum seperti “kejahatan korporasi” dan “kejahatan kerah putih” seperti kejahatan lingkungan hidup, konsumen, keuangan, perbankan, sabotase industri, korupsi dll jarang diketahui, dilaporkan dan dicatat.

Sehingga dalam hal ini hukum Pidana belum tentu melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hukum pidana dapat saja hanya melindungi kepentingan dari sebagian kelompok masyarakat tertentu. Kelompok yang kuat dalam masyarakat berusaha melindungi kepentingan-kepentingannya sendiri, dengan menggunakan hukum pidana. Hal ini terlihat jelas pada kriminalisasi yang dilakukan pemilik modal maupun pemerintah untuk membungkan gerakan rakyat maupun tuntutan rakyat terhadap pembangunan atau kebijakan yang merugikan masyarakat.

Sebagai contoh, belakangan ini media secara berturut mengekspos persoalan rakyat miskin desa yang dikriminalisasi. Mulai dari Mbah Minah warga Banyumas yang di pidanakan karena 3 buah kakao di areal lahan yg di "klaim" oleh PT. RSA, Manisih beserta 3 kerabatnya warga Batang yang dikriminalisasi karena buah pohon randu sebanyak 12 Kg. Terakhir Khalil dan Basar warga Kediri yang dikriminalisasi karena sebuah semangka. Kejadian-kejadian tersebut terjadi atau muncul bertepatan dengan isu yang sedang berkembang saat ini yaitu persoalan kisruh KPK berkaitan dengan Anggodo. Media kemudian membandingkan perlakuan aparat hukum terhadap masyarakat, dimana rakyat miskin begitu mudahnya untuk di tahan atau dipidanakan, sedangkan seorang Anggodo diperlakukan sebaliknya.

Maka tidak aneh jika terdapat ungkapan bahwa “Sistem Hukum seperti jaring laba-laba, seekor lalat akan menempel terperangkap tapi seekor gajah dapat menembusnya”. Sehingga kelompok yang lemah dan menjadi korban kebijakan pembangunan kembali menjadi “korban” dengan digunakannya hukum pidana. Sementara persoalan mendasar yaitu ketimpangan struktur dan pemiskinan yang sistematis sebagai faktor kriminogen (penyebab terjadinya tindak pidana) luput dari sistem hukum pidana.

Catatan kaki ke - 32: Keabadian?

2009-11-30T03:00:00.000-08:00

Jumat itu, emosi membuncah dan keputusan terucap oleh anak manusia. Sebuah keputusan mengenai episode kehidupan telah diambil. Semua kenangan indah terbayang, namun sebuah episode kehidupan memang harus dan pasti akan berlalu. Mungkin kita memang sudah menipu diri dengan hangatnya cinta. Entahlah...

Jumat itu, Hujanpun datang mengoyak kedamaian dan tidak kunjung mereda. Segalanya musnah ditelan hujan. Mungkin, seandainya asa itu masih ada, harusnya kita mampu lewati semuanya dan bukan menyerah untuk berpisah. Tapi hidup adalah realita bukan sekedar berandai-andai.

Sabtu itu, setelah sekian waktu aku kembali ke peristirahatannya. Untuk pertama kali aku mengajak seorang anak manusia dan berdoa di depan pusara itu. Aku yakin Ibu melihatnya dengan tersenyum diatas sana. Ibu pasti berkata ”ternyata dia yang kamu ceritakan selama ini”

Sabtu itu, lonceng gereja memanggil umat untuk merayakan ekaristi. Kian hari, tak terlalu banyak yang berdatangan ke rumah Tuhan. Sang pengkhotbah berbicara mengenai ketakutan terbesar umat manusia yaitu kecemasan menghadapi masa depan. Tidak perlu perenungan mendalam untuk mengamini ucapannya.

Sabtu itu, suasana hangat kembali menjadi dingin. Langit gelap dan kabut tipis menjadikan suasana semakin temaram. Nampak lampu-lampu di ketinggian memancarkan sinar dengan bahasa yang susah aku mengerti, seperti keputusan itu. Hanya janji terucap yang membuat aku akhirnya mencoba untuk mengerti

Minggu itu, kabarnya pemimpin dunia telah bertarung dengan pemanasan global, kertas-kertas ditandatangani, komitmen dilidah diungkapkan. Sementara itu mentari masih enggan bergelayut dan saat langit belum sesak dengan emisi, sebuah motor roda dua melaju pelan menembus embun seakan enggan untuk mencapai tujuan.

Minggu itu, putaran waktu ingin kupercepat agar langgam kehidupan cepat menuju titik balik. Menemukan kembali sebuah episode kehidupan yang memberikan asa. Saat anak manusia bisa bermimpi tentang kebahagian dan cinta yang tak sesat dengan logika. Bukan kebahagian dan cinta yang sesaat lalu menghilang jika asa telah musnah.

Meski lelah aku akan bertahan. Anak manusia, akankah kau menjadi bulan merah jambu di langit luas? Akankah cinta tidak akan pupus dan menemukan keabadian? Anak manusia kembalilah dari ada ke tiada, berbahagialah dalam ketiadaan.

Siaran Pers YLBHI-LBH Semarang: Kecam Upaya Kriminalisasi Petani Secara Sistematis

2009-10-17T21:48:00.000-07:00

SIARAN PERS YLBHI-LBH SEMARANG
KECAM UPAYA KRIMINALISASI PETANI SECARA SISTEMATIS

Kriminalisasi saat ini banyak digunakan oleh para pengusaha untuk meredam gerakan perlawanan kaum tani, dengan menggunakan aparat keamanan dan aparat hukum lainya pengusaha mampu mengatur pasal yang akan disangkakan ke aktivis petani tersebut. Aparat Negara yang seharusnya mampu bertindak adil dalam norma-norma hukum yang berlaku, ternyata kenyataannya malah menjadi alat kekuasaan para pemilik modal. Perlindungan hukum harusnya dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum karena negara Indonesia adalah Negara hukum (Rechtsstaat) bukan Negara Kekuasaan (Machtssaat). Perlawanan petani seharusnya tidak dipandang sebagai sebuah bentuk kegiatan yang mengancam ketertiban dan keamanan, akan tetapi perlawanan tersebut adalah wujud nyata perjuangan petani untuk merebut haknya yang selama ini terampas oleh kebijakan pemerintah yang mengedapankan kepentingan kelompok pengusaha.

Salah satu contoh perjalanan panjang kriminalisasi terhadap petani yang kini terus berlanjut adalah di Desa Trisobo, Kecamatan Boja , Kabupaten Kendal. Sepanjang tahun 2008-2009 ada 10 (sepuluh) petani yang telah dikriminalisasi. Umumnya mereka disangka melakukan tindak kejahatan pencurian dan penggelapan serta pasal-pasal karet (Haatzai Artikelen) lainnya. Pak Djarmadji Bin Sumorejo umur 55 tahun misalnya, beliau adalah salah satu pejuang petani yang ikut dikriminalisasi. Beliau dituduh melakukan pencurian kayu di perusahaan karet milik PT. Karyadeka Alam Lestari. Didalam pemeriksaan penyidik Polres Kendal beliau dikenakan pasal berlapis, yaitu Pasal 362 KUHP atau Pasal 374 atau Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal yang dikuatkan oleh keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah awalnya bapak Djarmadji diputus 1 setengah tahun penjara, alasannya karena pak Djarmadji dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Atas putusan tersebut Kuasa Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Semarang pada tanggal 28 Juli 2009 mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 635 K/ PID/ 2009 pada tanggal 30 September 2009 menyatakan bahwa pertama, perbuatan Terdakwa Djarmadji Bin Sumorejo seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tidak merupakan perbuatan Pidana (Onslag van alle rechts vervoiging). Kedua, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Putusan Mahkamah Agung republik Indonesia menunjukana bahwa Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim PN Kendal tidak profesional dan teliti sehingga mengakibatkan proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan dilakukan dengan Alakadarnya, tanpa melihat bukti materiil maupun formil yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.

Dikabulkannya Permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Kendal dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga bisa dijadikan dasar bahwa Aparat Penegak Hukum selama ini ternyata tidak berpihak kepada KEBENARAN DAN KEADILAN karena kecerobohan dan kekurangtelitianya telah mengakibatkan aktivis dan pejuang petani yang tidak bersalah dipenjarakan hampir 10 (sepuluh) bulan.

Atas peristiwa tersebut, maka kami dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – LBH Semarang, sebagai kuasa hukum Bapak Djarmadji Bin Sumorejo sekaligus organisasi non pemerintah yang fokus terhadap kemajuan demokrasi, perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia serta pembaharuan Hukum menyatakan sikap sebagai berikut :

Menolak segala jenis kriminalisasi yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap Petani;
Menuntut agar Penyidik Polres Kendal, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendal maupun Hakim Pengadilan Negeri Kendal untuk profesional dan teliti sehingga tidak akan ada lagi kasus salah tangkap dan perbuatan hukum lainnya yang merugikan sebagaimana menimpa Pak Djarmadji bin Sumorejo;
Aparat penegak Hukum baik Penyidik maupun Penuntut Umum agar mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Perkara bagi kasus-kasus yang tidak cukup bukti khususnya yang menimpa para aktivis petani

Demikian Release ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggapan atas keluarnya Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 September 2009.

Of Rubber Shoes And The Saddest Baby - Lin Acacio Flores, Illustrated by Jomike Tejido

2009-10-17T05:47:00.000-07:00

Catatan kaki ke - 31: Secuil Tradisi Di Tengah Kepungan Abrasi

2009-10-16T23:33:00.000-07:00

Penguasaan sumber daya alam tersebut menciptakan konflik-konflik tidak terhindarkan antara kaum modal yang dibantu oleh negara dan konflik-konflik antar masyarakat yang diakibatkan semakin sempitnya wilayah rakyat untuk mengembangkan dirinya. Masyarakat yang paling dikorbankan adalah masyarakat lokal yang secara turun temurun mendiami wilayah ini, hidup dan membangun budayanya. Dalam hal ini untuk wilayah pantai dan laut adalah kaum nelayan yang merupakan pemilik sah ranah ini. Proses perubahan yang cepat tanpa mengikutsertakan nelayan, mengakibatkan nelayan pun hanya dapat menjadi penonton saja tanpa dapat menikmati daerahnya secara maksimal. Yang terjadi adalah perampokan demi perampokan terhadap hak-hak rakyat, serta penghancuran demi penghancuran kualitas kehidupan rakyat.

Fenomena ini tampak dari kasus-kasus yang mencuat di sekitar wilayah pesisir antara lain Sebagai contoh riil adalah hancurnya kehidupan nelayan wilayah Tawang Mas akibat ditutupnya sungai, jalur keluar masuk perahu menjadi areal perumahan mewah. Tindakan ini adalah sebuah pembunuhan secara menyeluruh terhadap semua sisi kehidupan nelayan. Ketrampilan dan keahlian serta budaya-budaya lokal yang khas wilayah itu menjadi musnah akibat tidak terasah dan dihentikan oleh proses industrialisasi.

Belum lagi warisan pemerintahan lama yang masih belum terselesaikan seperti Proyek pembangunan PRPP yang kemudian disusul dengan reklamasi pantai Marina, perluasan dari Pelabuhan laut Tanjung Mas, pembangunan jalan arteri Semarang, kepemilikan tambak di sepanjang pantai utara Semarang oleh industri, reklamasi pantai oleh PT. KLI di Kendal, Perusakan pantai di wilayah patebon Kendal yang diindikasikan dilakukan oleh PT. SGF.

Mangkang wetan termasuk daerah di pesisir Semarang yang terkena imbas dari pesatnya perkembangan insdustri yang tidak memperhatikan keberlanjutan ekosistem. Daerah yang dahulu kental dengan tradisi pesisir sekarang nyaris punah dengan adanya abrasi akibat reklamasi pantai oleh PT. KLI di Kendal. Tambak yang dahulu menjadi andalan masyarakatnya, dengan cepat hanyut terkikis derasnya air laut. Hari ini tinggal setengah dari luasan tambak yang tersisa sejak reklamasi oleh PT KLI dirampungkan.

Melihat itu semua, keberadaan wilayah pesisir yang seharusnya adalah wilayah transisi yang diciptakan Tuhan sebagai daerah penyeimbang antara daratan dan lautan, mengalami gangguan keseimbangan. Arus industrialisasi dan kemajuan telah merusaknya sedemikian rupa sehingga wilayah Mangkang Wetan hampir-hampir kehilangan fungsinya.

Di sini masyarakat yang paling dikorbankan adalah masyarakat lokal yang secara turun temurun mendiami wilayah ini hidup dan membangun budayanya. Dalam hal ini untuk wilayah pantai dan laut adalah kaum nelayan dan petani tambak. Pemusnahan dan penguasaan secara sistematis wilayah ini menyebabkan mereka termarginalisasikan, serta kehilangan akses atas sumber daya pesisir dan laut. Marginalisasi ini menyebabkan ketrampilan dan keahlian serta budaya-budaya lokal yang khas wilayah itu menjadi musnah serta tidak dapat memberikan bagian dalam proses perubahan sosial.

Di tengah keadaan tesebut 50 orang perampuan yang tergabung dalam “kelompok mina karya” mencoba mempertahankan tradisi pesisir dengan membuat industri rumahan kerupuk udang. Kerupuk udang – eperti halnya jenang dan tape ketan– awalnya dibuat hanya pada saat lebaran, sekarang coba meraka kembangkan menjadi tumpuan kegiatan ekonomi. Di kelompok itulah mereka berbagi pengetahuan mengenai tradisi warisan, khususnya pengolahan hasil laut. Selain kerupuk mereka berbagi informasi mengenai pembuatan gereh, ikan asap dll. Mereka juga mencoba mengakses program-program pemberdayaan yang dibuat oleh Negara bagi perempuan nelayan, namun sampai saat ini mereka masih kesulitan untuk mengaksesnya.

Kendala lainya adalah mengenai bahan baku, hal ini terkait dengan menyusutnya luasan tambak di mangkang wetan, sehingga sekarang kerap kali mereka bergantung dari pasokan dari luar daerah, seperti Pati. Akses pemasaran juga tidak meraka peroleh. Selama ini mereka hanya bisa memasarkan di daerah sekitar mangkang wetan saja, itupun paling banyak satu bungkus perharinya. Hanya pada saat-saat tertentu saja –misalkan lebaran– mereka dapat menjual lebih banyak kepada orang-orang yang sedang mudik ke mangkang wetan, mereka yang selama setahun merantau karena melihat laut tidak bisa lagi memberikan penghidupan bagi mereka.

Dengan kondisi seperti di atas proses perusakan dan penghancuran kondisi fisik dan kondisi kultural wilayah pesisir dan pantai harus di hentikan. Hal ini adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan, karena pengaruhnya tidak hanya sekedar berimbas pada wilayah sekitar, tetapi lebih luas lagi yaitu masalah eksistensi kemanusiaan dan lingkungan.

Pernyataan Sikap Aliansi Buruh Bersatu: KHL Kota Semarang

2009-10-16T23:13:00.000-07:00

PERNYATAAN SIKAP ALIANSI BURUH BERSATU
Federasi Serikat Buruh Independen (FSBI), FSP Pantura, FSP Kahutindo, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), FSP Farkes Reformasi, Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), SP Pos Indonesia, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), LBH Semarang, Yawas, Yasanti, Gerakan Rakyat Indonesia (GRI), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), KAMMI, HMI-MPO

Alamat : Jl.Parangkembang No.14 Tlogosari
Semarang, Telp. (024) 6710687 Fax. (024) 6710495

Keberadaan buruh merupakan faktor yang paling menentukan dalam suatu proses produksi yang menghasilkan barang atau jasa dari sebuah Industri. Tanpa keberadaan buruh maka modal atau uang yang dimiliki seorang pengusaha tidak akan menghasilkan apa-apa, kecuali jika si pengusaha mau mengusahakannya sendiri dengan kerja nyata. Tapi fakta membuktikan bahwa dalam suatu industri buruhlah yang melakukan kerja nyata, buruhlah yang memeras keringat, buruh pulalah yang membanting tulang sampai tercipta suatu barang atau jasa yang menjadi komoditas. Adalah tidak benar jika ada pendapat bahwa buruh bekerja tanpa berpikir (kerja berpikir tidak melulu di “monopoli” para pengusaha). Ironisnya dalam masyarakat kita saat ini seorang pengusaha-lah yang justeru semakin menumpuk kekayaannya, sedangkan mayoritas buruh semakin hari semakin terkungkung oleh kesusahan hidupnya.

Kota Semarang sebagai salah satu kota dimana industri-industri banyak berdiri, mulai dari daerah bagian barat, utara, timur dan selatan. maka suatu kewajaran jika buruh-buruh-pun tersebar di Kota Semarang. Pada tahun 2009 mulai sejak Januari sampai dengan bulan Juni, paling tidak tercatat sebanyak 21 protes-protes buruh yang diekspresikan melalui aksi demonstrasi maupun pengaduan melalui lembaga-lembaga terkait, jumlah tersebut terlihat lebih banyak jika dibandingkan dengan beberapa Kab/Kota lain di Wilayah Jawa Tengah.

Kenyataan tersebut setidaknya menandakan di Kota Semarang masih terdapat banyak persoalan-persoalan buruh. Kota Semarang sebagai salah satu Kota Metropolitan yang mempromosikan sebagai “Pesona Asia”, akan sangat ironis jika didalamnya menyimpan persoalan-persoalan tersebut.

Jika Pemerintah Kota Semarang benar-benar melindungi buruh, maka sebenarnya bagi buruh satu hal yang sangat penting keberadaannya adalah UPAH!. Kebutuhan hidup materil seorang buruh sangat tergantung dari upah yang didapat. Setidak-tidaknya pemerintah Kota Semarang dapat memberikan perlindungan terhadap buruh melalui penetapan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Yang menjadi pertanyaan adalah berapa besar nilai KHL yang seharus nya ditetapkan? Untuk kemudian dijadikan sebagai dasar penetapan upah minimum.

Sebelum berbicara pada tahap menentukan nilai KHL, berikut ini merupakan cacatan kritis terhadap proses penetapan nilai KHL itu sendiri :

Ukuran KHL hanya diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan buruh lajang. Hal itu telah diatur dalam Permenakertrans Nomor : Per-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen Pelaksanaan dan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Dalam Permen tersebut definisi KHL diartikan sebagai standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Definisi tersebut yang pada akhirnya menentukan apa saja komponen-komponen hidup layak seorang buruh lajang. Hal ini tentu saja memunculkan persoalan, karena dalam prakteknya seorang buruh bekerja bukan hanya untuk menghasilkan upah guna memenuhi kebutuhan dirinya pribadi, tetapi juga untuk kebutuhan anak-isteri/suaminya atau keluarganya.

Survey KHL yang dilakukan tahun ini untuk menentukan upah minimun tahun berikutnya. Persoalannya adalah kecenderungan harga-harga pasar adalah naik, sehingga survey harga yang dilakukan saat ini mungkin saja lebih rendah dibandingkan harga-harga ketika KHL sudah diberlakukan sebagai upah minimum pada tahun berikutnya (2010).

Maka, berdasarkan uraian-uraian di atas, melalui pernyataan sikap ini Aliansi Buruh Bersatu mendesak kepada Walikota Semarang untuk segera menetapkan nilai KHL sebesar 100% dari usulan nilai KHL terbesar Dewan Pengupahan Kota yaitu sebesar Rp.944.538,- ditambah dengan tingkat inflasi ditahun 2010.

Semarang, 15 Oktober 2009

Catatan kaki ke - 30: Memori Yang Tidak Terwadahi

2009-09-04T13:10:00.000-07:00

Memori yang tak terwadahi ini terperangkap dalam pertarungan antara pengingatan dan pelupaan. Ia timbul dari pengalaman atas sebuah peristiwa, terutama buatan manusia. Memori ini tidak terwadahi dalam bentuk bangunan seperti monumen atau tugu peringatan. Tetapi justru karena tak terwadahi itulah memori tersebut terus melekat dalam benak manusia. Tanpa monumen atau tugu peringatan, bukan berarti memori sudah hilang, tapi justru karena itulah maka pribadi menyimpan dan membentuk memori di ruang imajiner.

Ada kehendak pribadi yang menginginkan pelupaan pengalaman atas sebuah peristiwa tersebut. Tetapi makin keras upaya tersebut, disatu sisi yang lain, makin dalam pengingatanya. Pfuh... Keresahan yang terbenam, kenapa semua orang yang aku kenal ingin dimengerti, sedangkan dia tidak pernah mengerti. Aku mengharapkan badai datanglah, gemuruhnya akan melumatkan semua memori yang tidak terwadahi. Karena idealisasi dengan realitas ternyata tidak sinkron bahkan bagaikan jurang yang sangat lebar dan dalam. Aku dihadapkan dengan kondisi keterpurukan. Biarlah aku menipu diri, merasakan kesunyian di tengah keramaian.

Catatan kaki ke - 29: Privatisasi Wilayah Pesisir Indonesia melalui UU No 27 tahun 2007

2009-08-26T06:51:00.000-07:00

Pada tahun 2008, YLBHI-LBH Semarang memberi catatan buram mengenai HAM di issu pesisir. Di Jawa Tengah tercatat satu kasus untuk konflik area pesisir di tahun 2008. Konflik area pesisir diprediksikan akan membuncah di tahun-tahun mendatang. Hal ini disebabkan peraturan pelaksana dari UU No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil [UU PWP-PPK] telah dikeluarkan. Dalam, Pasal 79 UU tersebut disebutkan Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat: (a) Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 12 [dua belas] bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. (b) Peraturan Presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 6 [enam] bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. (c) Peraturan Menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 3 [tiga] bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Agenda liberalisasi perdagangan di sektor perikanan pada tahun 2008 ditandai dengan komitmen perdagangan pemerintah Indonesia dengan Jepang, dalam program yang disebut IJEPA [Indonesia-Japan Economic Patnership]. Melalui IJEPA yang efektif berlaku pada 1 Juli 2008 lalu, sebanyak 51 produk perikanan Indonesia resmi memperoleh pembebasan bea-masuk [0%] ke Jepang. Hal ini sekaligus menjadi stimulus meningkatnya volume ekspor perikanan Indonesia ke Jepang. Seolah gayung bersambut, pada Juli 2008 pula, Departemen Kelautan dan Perikanan [DKP] menargetkan peningkatan produksi hasil perikanan nasional dari 10,42 juta ton [2008] menjadi 12,73 juta ton [2009] sebagai upaya meningkatkan nilai ekspor negara dari hasil perikanan.

Dilegalkannya Hak Pengusahaan Perairan Pesisir [HP-3] dalam UU PWP-PPK, jelas membuka peluang kapital untuk mengusahakan perairan pesisir. Indonesia tidak belajar dari yang diperoleh bangsa ini dalam rezim pengusahaan sumberdaya alam pada sektor eksploitatif terdahulu [seperti: kehutanan dan pertambangan] melalui pemberian hak pengusahaan kepada sektor swasta nasional maupun asing [seperti: Hak Guna Usaha ataupun Kuasa Pertambangan]. Lahirnya UU PWP-PPK, mendorong privatisasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia, melalui Hak Pengusahaan Perairan Pesisir [HP-3]

HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu [vide: Pasal 1 angka 18]. HP-3 merupakan hak pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut [vide: Pasal 16]. HP-3 dapat diberikan kepada Orang perseorangan warga negara Indonesia, Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau Masyarakat Adat [vide: Pasal 18] dengan masa waktu pengusahaan hingga 20 tahun, dan dapat diperpanjang kembali [vide: Pasal 19] dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan ke bank [vide: Pasal 20] dan dikeluarkan dalam bentuk sertifikat [vide: Pasal 20]

HP-3 dapat diberikan dengan beberapa syarat. Pemberian HP-3 wajib memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan operasional [vide: Pasal 21] di Pasal 50 Menteri berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu, Gubernur berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir sampai dengan 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, dan Perairan Pesisir lintas kabupaten/kota, Bupati/walikota berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi [vide: Pasal 51]

Terdapat ancama Pidana dalam UU ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 setiap Orang yang karena kelalaiannya: melakukan kegiatan usaha di Wilayah Pesisir tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat [1] dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat [4]. [vide: Pasal 75]

Dari kajian Pasal diatas terdapat tiga subjek hukum yng dapat mengakses HP-3 yaitu: Orang perseorangan warga negara Indonesia; Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia [atau dengan kata lain pemodal asing pun dapat mengakses]; atau masyarakat Adat. Namun Keterbatasan akses informasi dan pengetahuan, SDM, menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat nelayan, adat dan lokal terkait persyaratan teknis, operasional dan administratif [Pasal: 21]. HP-3 akan menimbulkan konflik kepemilikan jika dikaji dari aspek legal, sejarah pengelolaan, akses dan kontrol perikanan. Dengan diberikannya HP-3 kepada pemodal maka berpeluang menghancurkan strata sosial dan eksistensi pengetahuan setempat. Konflik ini akan menyebabkan Nelayan dan Petani tambak akan rawan dikriminalisasi [vide: Pasal 75]

Catatan kaki ke - 28: Tercerabutnya Nelayan Tradisonal dari Wilayah Semarang

2009-08-08T07:38:00.000-07:00

Semarang terletak di Daerah kawasan pantura [pantai utara]. Pantura - mulai dari Rembang sampai dengan Brebes - adalah wilayah strategis bagi Pulau Jawa. Pada awal masa penyebaran agama Islam, wilayah ini merupakan pintu masuk menuju pedalaman pulau Jawa dan menjadi pusat revolusi dari perlawanan rakyat Jawa melawan hegemoni dan represifitas Jawa pedalaman yang feodal dan kolot. Bahkan sampai saat ini wilayah ini secara sosial, budaya, kemasyarakatan, dan religi, relatif berbeda dengan sistem yang berkembang di Jawa pada umumnya. Dalam struktur kekuasaan Jawa, secara kultural daerah ini merupakan wilayah kebudayaan tersendiri dengan nama daerah pesisiran [Muhadjirin Tohir,1999 : 2].

Pentingnya kawasan pantura terlihat dalam sejarah Jawa, ketika wilayah ini adalah wilayah yang paling bersemangat mengusir imperialisme asing di Nusantara. Ekspedisi Pati Unus ke Melayu yang berniat untuk mengenyahkan portugis dari Bumi Malaka adalah contohnya, pada masa Sultan Agung, wilayah ini jugalah yang menjadi basis pasukan laut Kerajaan Mataram untuk menyerbu Batavia. Bahkan ketika Deandles mencoba merealisasikan impiannya maka salah satu sasarannya adalah pantura Jawa dengan Jalan Deandles yang memanjang dari Anyer ke Panarukan.

Kota Semarang, yang semenjak namanya masuk dalam catatan sejarah di kenal sebagai kota pelabuhan dan kemudian kota dagang. Kota yang terletak di Pantai Utara Pulau Jawa ini, secara geografis terletak di antara bujur 110 23’57’79” dan 110 27’70” BT. Lintang 6 55”6” & 6 58’18” LS adalah salah satu kota kota yang menjadi sentrum dari Pulau Jawa bahkan Indonesia. Di masa pergerakan nasional, wilayah ini bersama dengan Batavia, Surabaya, Solo, dan kota-kota lain merupakan persemaian dari ide-ide kemerdekaan. Bahkan dikenal istilah kota Merah bagi Semarang, karena disinilah “garis nasionalisme kiri” pergerakan Indonesia pernah berawal dan terukir.

Semarang menjadi sebuah kota menurut hitungan tarich hukum berdasar staatblad No 120 tahun 1906 dengan terbentuknya Geemente Semarang, semenjak itulah arus perubahan dan kemajuan cepat sekali menyeret Semarang kedalam pusarannya. Perkembangan yang pesat ini semakin cepat dengan lahirnya orde baru. Zaman berubah, Rezim berganti, Pantai utara khususnya kawasan semarang pun berkembang sesuai kehendak penguasa. Yang memprihatinkan perkembangan kawasan ini menyingkirkan hak rakyat atas sumber daya alam.

Penguasaan sumber daya alam olah kekutan kapital menciptakan konflik tidak terhindarkan antara kaum modal yang dibantu oleh negara dan konflik antar masyarakat yang diakibatkan semakin sempitnya wilayah rakyat untuk mengembangkan dirinya. termasuk hilangnya tradisi pesisir masyarakat nelayan tradisional di semarang. Jika manusia tercerabut dari akar kebudayaannya, maka pembangunanan yang berlangsung adalah pembangunan yang merusak keseimbangan alam. Pembangunan yang tidak memperhatikan teks dan konteks yang melingkupi

Siaran Pers Bersama: Gugatan Semen Gresik, Menegakan Keadilan Ekologis

2009-08-07T04:24:00.000-07:00

SIARAN PERS JARINGAN NASIONAL TOLAK SEMEN
GUGATAN SEMEN GRESIK: MENEGAKAN KEADILAN EKOLOGIS

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis, 6 Agustus 2009, membuat terobosan penting dalam hukum lingkungan. Sidang gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang dikuasakan pada Tim Advokasi Peduli Lingkungan yang terdiri dari Siti Rakhma Maryherwati, S.H, Msi (YLBHI - LBH Semarang), Yusuf Suramto, S.H, (LPH YAPHI), Ign Heri Hendro Harjuno, S.H, (LPH YAPHI) dan Iki Dulagin, S.H. (WALHI), yang menggugat izin operasi pertambangan PT Semen Gresik di kabupaten Pati, dinyatakan diterima seluruhnya. Putusan dengan nomor perkara No.04/G/2009/PTUN.SMG ini dipimpin oleh majelis hakim yang terdiri dari Dra Hj. Mawarni Maria S.H., Mahtuh Effendi, SH, dan Agus Susilo S.H.

Adapun yang menjadi obyek Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berwujud Surat Keputusan (SK) tentang Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) No. 540/052/2008 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati kepada PT Semen Gresik tertanggal 5 November 2008. Isi pokoknya adalah mengenai ijin melakukan penambangan batu kapur seluar 700 hektar, yang terletak di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Sukolilo, Desa Tompegunung dan Desa Sumbersoko, yang berada di Wilayah kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Dalam kasus ini Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai Tergugat, sementara Tergugat intervensi yaitu PT Semen Gresik.

Ada empat dasar pertimbangan majelis hakim mengabulkan gugatan ini, (i) SIPD PT Semen Gresik tidak memiliki AMDAL, sehingga bertentangan dengan Permen LH No.11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi AMDAL; (ii) Mengancam pelestarian lingkungan hidup, sebab wilayah yang diizinkan SIPD merupakan wilayah karst yang memiliki nilai strategis dan menuntut etika lingkungan dalam pengelolaannya. Hal ini bertentangan dengan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars; Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan kars Sukolilo. Selain itu, melanggar Pergub Jawa Tengah No. 128 tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan Kars Sukolilo. Pergub ini mengatur mengenai pemanfaatan potensi di luar kawasan lindung kars Sukolilo dapat dilaksanakan setelah eksplorasi dan memenuhi kewajiban AMDAL. Pertimbangan selanjutnya, (iii) objek sengketa mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya berupa konflik sosial antar masyarakat, budaya rukun, guyub hilang karena adanya konflik; (iv) melanggar azas umum pemerintahan yang baik (AUPB), karena pemerintah tidak menerapkan prinsip keterbukaan dan kebijaksaan dalam pengambilan keputusan, sehingga eksistensi masyarakat Samin pun terancam. Implikasi atas putusan PTUN ini, dengan sendirinya SIPD PT Semen Gresik dinyatakan cacat hukum.

Kami mengaparesiasi tinggi putusan ini. Sebab, pertama, putusan ini merupakan babak baru penegakan hukum lingkungan di Indonesia, di tengah-tengah sikap skeptis masyarakat sipil akan penegakan hukum dan institusi yudikatif. Sekaligus perwujudan kongkrit atas kehendak kuat untuk penerapan keadilan ekologis yang selama ini diabaikan demi kepentingan pembangunan modal. Kedua, putusan ini juga sangat penting dalam melindungi kepentingan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat dari ancaman kerusakan dan bencana ekologis. Ketiga, menjadi preseden hukum bagi kasus-kasus lingkungan hidup lain.

Catatan kaki ke - 27: Penaatan Hukum Lingkungan di Kawasan Industri Tugu

2009-08-07T04:03:00.000-07:00

Lima perusahaan di kawasan Industri Tugu, Kota Semarang yang mencemari lingkungan [kompas. 31 juli 2009] diduga beroperasi tanpa dilengkapi oleh AMDAL atau UKL dan UPL. AMDAL adalah “kajian mengenai dambak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncakan pada lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan” [pasal 1 angka [21] UU Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH)]. Sedangkan dalam rangka menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan maka bagi rencana usaha yang tidak ada dampak pentingnya atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya diwajibkan membuat UKL dan UPL. Baik AMDAL maupun UKL dan UPL sendiri bukanlah ijin untuk melakukan usaha, akan tetapi merupakan kajian lingkungan yang merupakan syarat untuk mendapatkan ijin, seperti Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Usaha Industri, Ijin Penambangan dan lain sebagainya.

Dalam Penegakan Hukum Lingkungan [Environmental Enforcement] dapat dilakukan melalui instrumen Penegakan Hukum Administratif, Penegakan Hukum Pidana, dan Penegakan Hukum Perdata. Dalam penegakan hukum lingkungan administratif, UUPLH memeberi kewenangan antara lain izin dumping [Menteri Lingkungan Hidup], Pengawasan penaatan [Menteri Lingkungan Hidup/Badan Lingkungan Hidup], Paksaan Pemerintahan [Gubernur/Bupati/Walikota], Pencabutan izin usaha [Instansi penerbit izin], Audit Lingkungan wajib [Menteri Lingkungan Hidup]. Dalam penegakan hukum pidana UUPLH memeberi kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil [PPNS] Lingkungan Hidup [environmental Investigator] dalam jenis-jenis tindak Pidana Generic Crimes [delik Material], Specific Crimes [delik formal], Corporate Criminal Liability. Sedangkan penegakan hukum lingkungan perdata dalam UUPLH terdiri dari di Luar Pengadilan yang bersifat Optional/sukarela, non pidana, tidak terbatas pada ganti kerugian, jasa pihak ketiga dan lembaga penyedia jasa dan di di Pengadilan [Class Actions, Strict Liability, NGO’s standing, hak standing Badan Lingkungan Hidup]. Melihat landasan yuridis tersebut Pemerintah Kota Semarang [setelah Badan Lingkungan Hidup menemukan adanya pencemaran dan pelanggaran admininstratif] seharusnya mendayagunakan hukum lingkungan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sejatinya prasyarat penerapan teori penjera yang efektif terdiri dari Kemampuan mendeteksi adanya pelanggaran, tanggapan yang cepat dan pasti [Swift & Sure Responses] serta sanksi yang memadai. Oleh karena itu, seharusnya instasi-instasi penerbit ijin untuk mencabut ijin – ijin yang telah dikeluarkan bagi perusahan yang tidak memiliki dokumen kajian lingkungan [AMDAL atau UKL/UPL] dan BLH Kota Semarang mengunakan hak standing dalam menegakkan hukum pidana lingkungan bagi perusahaan yang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil [PPNS] Lingkungan Hidup [environmental Investigator] - Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang telah terbukti melakukan pencemaran.

Catatan kaki ke - 26: Berdialog Dengan Nurani

2009-08-07T03:59:00.000-07:00

Pencipta semesta alam memberi anugerah luar biasa yang kemudian membedakan manusia dengan mahluk lain seperti hewan dan tumbuhan. Anugerah yang diberikan ini mampu membuat manusia untuk merubah realitas sosialnya sehingga sesuai dengan syarat kebutuhan hidupnya, di sisi lain pada saat yang bersamaan dengan anugerah ini juga manusia mampu meng-create dirinya menjadi mahluk yang memenuhi persyaratan untuk hidup di lingkungan realitas sosial yang ada, sehingga berdasarkan hal tersebut muncullah kemudian keseimbangan dan keharmonisan antara manusia sebagai mahluk individual dengan manusia yang hidup dalam lingkungan sosial.

Dengan begitu kondisi yang sangat kondusif untuk hidup dan beraktifitas didalamnya akan tercipta yang akan membawa manusia menuju kearah pencapaian cita-citanya. Anugrah yang dimaksud adalah nurani. Hanya manusia yang mempergunakan anugerah tersebut yang akan mencapai cita-citanya sebagai manusia, karena jika nurani ini tidak didayagunakan oleh manusia dalam kehidupannya, maka dia hanya akan mencapai cita-cita manusia cuma sekedar sebagai mahluk ciptaan yang tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada hewan dan tumbuhan. LAHIR – MUDA - MATI.

Dini hari itu ketika keterasinganku [dalam arti harafiah!] memuncak, Ketika keseimbangan dan keharmonisan antara aku sebagai mahluk individual dengan individu yang lain terganggu. maka tidak ada jalan lain lagi buat aku kecuali berpaling ke pusat terdalam di dalam diri dengan berdialog dengan hati nurani. Hati nurani itu ada dan nyata. Ia adalah bagian di dalam diri dan hanya bisa mengatakan yang benar. Dan nuraniku berkata aku yang salah. Maafkan semua KESIMPULAN aku yang salah malam menjelang dini hari itu.

Siaran Pers Bersama: Bibit Waluyo Akan Lari Dari Kewajibannya dalam Memenuhi HAM

2009-07-27T09:44:00.000-07:00

SIARAN PERS BERSAMA

YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Society for Health, Education, Environment and Peace (SHEEP), Lembaga Pengabdian Hukum Yekti Angudi Piadeging Hukum Indonesia (LPH – Yaphi)

BIBIT WALUYO AKAN LARI DARI KEWAJIBANNYA DALAM MEMENUHI HAM

Semarang 25 Juli 2009, Dalam rencana eksploitasi kawasan pegunungan kendeng utara di Kabupaten Pati oleh PT Semen Gresik Tbk, aparatus Negara sama sekali tidak menunjukkan sikap kenegarawanan. Faktanya dari statment di media mereka cenderung melakukan intimidasi kepada masyarakat. Bupati Pati Tasiman, SH berulang mengeluarkan statment “aksi-aksi penolakan ditumpangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan bukan orang asli Pati”. Tidak hanya itu, Tasiman juga mengancam dengan istilah ”Jangan membangunkan macan tidur!”. Ketua DPRD Pati, Sunarwi, SH juga menyatakan “semua fraksi di DPRD Pati mendukung rencana pembangunan pabrik semen dan meminta masyarakat supaya tidak melakukan penolakan”.

Pun demikian dengan Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo yang identik dengan slogan “Bali ndeso mbangun Deso”. Kita semua masih ingat statment yang dikemukakan Bibit Waluyo seperti yang dilansir di Harian Kedaulatan Rakyat pada tanggal 3 Juni 2009 Statemen Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo “Gerakan penolakan semen adalah provokasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)” Bibit Waluyo semakin tidak rasional dengan mengeluarkan statment terkini di harian Jawa Pos dan Suara Merdeka pada tanggal 25 Juli 2009, menanggapi rencana hengkangnya PT Semen Gresik Tbk dari Kabupaten Pati. Hengkangnya PT Semen Gresik, Tbk menurut Bibit Waluyo adalah akibat dari ulah LSM. “kalau begitu namanya LSM edan, LSM sontoloya” kata Bibit Waluyo,

Konyolnya, masih terkait permasalahan tersebut, Bibit Waluyo dalam waktu dekat tidak akan datang ke Pati sebagai bentuk kekecewaan pada masyarakat yang menolak. Bahkan ia enggan menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul di Pati. “Kalau disana kekurangan pupuk, mengeluh saja ke LSM, jangan ke saya, kalau gabahnya kurang minta saja ke LSM” Katanya dongkol. Statment Bibit Waluyo merupakan satu bentuk intimidasi tehadap gerakan penolakan yang murni tersebut.

Dalam UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat pengakuan peran serta masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan lingkungan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) “Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”. Mengenai istilah “orang”, sesuai dengan Pasal 1 angka 24 UUPLH, adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum. Sedangkan Pasal 1 angka 22 UUPLH menyebut, ”organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup”.

LSM yang memberikan dukungan terhadap gerakan Rakyat Pati menolak rencana pembangunan pabrik Semen Gresik itu sudah menjadi concern lembaga-lembaga tersebut sejak didirikan. Keterlibatan LSM karena rencana eksploitasi sejak awal sudah bermasalah baik dari kajian ekologis, hukum maupun budaya. Model peran serta dalam pengambilan keputusan publik bermacam-macam. Bisa dalam bentuk kemitraan, pendelegasian kekuasaan, juga pengawasan. Salah satu bentuk pengawasan yang bersifat represif adalah pengajuan legal standing oleh organisasi lingkungan hidup.

Pernyataan Bibit Waluyo yang enggan menyelesaikan berbagai masalah adalah bentuk larinya Bibit Waluyo sebagai aparatur Negara dalam melaksanakan kewajiban Negara dalam memenuhi hak asasi manusia, yaitu kewajiban menghormati [to respect], kewajiban melindungi [to protect] dan kewajiban memenuhi [to fulfill]. Indonesia sendiri telah meratifikasi Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak Ekonomi Sosial Budaya [Ecosoc Right]. Ratifikasi ini berarti mewajibkan Negara untuk melakukan pemenuhan hak dasar bagi warga Negara. Secara bersamaan Negara juga sebagai satu-satunya aktor atas pelanggaran terhadap Hak-Hak Ekosob.

Catatan kaki ke - 25: Demokrasi Berdampingan Dengan Pelanggaran HAM adalah Suatu Anomali

2009-07-03T10:50:00.000-07:00

Benarkah dengan pemilihan capres dan cawapres 2009 [dan pemilu – pemilu sebelumnya], Negara sudah sukses membangun demokrasi? Sulit untuk mengatakan bahwa perilaku elite politik seperti diperagakan oleh "yang mulia" melalui pentas publik telah berbanding lurus dengan sukses demokrasi. Saling teriak dan tuding di antara mereka sendiri sungguh mengguncang perasaan Rakyat yang mengharapkan demokrasi menampilkan perilaku bermartabat. Ataukah demokrasi memang harus seperti itu? Rakyat melihat hal itu berkelebat dalam rapat akbar, kampanye tertutup, debat kandidat, slogan, spanduk, iklan dan survey politik yang penuh bayangan bernuansa kekuatan, kekerasan, pengerahan massa dan jelas materi.

Tentu bukan maksud demokrasi untuk memunculkan hal yang tidak bermutu dan kasar. Namun, jika memang modal sosial yang ada pada kita hanya sampai disitu, apa boleh buat! Alih - alih demokrasi membawa Rakyat kepada peningkatan kualitas kehidupan, yang terjadi malah sebaliknya. Paling tidak, minimal Rakyat menjadi makin sadar, demokrasi adalah untuk membangun kehidupan yang berkualitas. Untuk menjamin kehidupan yang berkualitas, kehadiran partai politik, pemilu legislatif, pemilihan presiden langsung dan lain lain kelengkapan demokrasi sama sekali belum cukup. Di atas kelengkapan demokrasi itu Rakyat lebih membutuhkan pemenuhan HAM oleh Negara. Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu menjadi suatu yang wajib

Rakyat belum lupa dengan Prabowo Subianto, orang yang diduga terlibat kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis pada tahun 1997 dan orang yang lalai menjalankan tugasnya di kerusuhan Mei 1998 yang merenggut nyawa dengan berbagai kekerasan didalamnya seperti perkosaan dan kekerasan etnis. Sementara itu, Wiranto, dalam berbagai dokumen penyelidikan kasus Timor Timur 1999 adalah orang yang harus mempertanggungjawabkan keterlibatannya dalam kejahatan kemanusiaan itu, Wirantor juga membiarkan terjadinya kerusuhan Mei 1998. SBY tak lepas dari dugaan pembiaran pelanggaran HAM dan kegagalan menyelesaikan konflik. Ketika menjadi Menko Polkam, meletus konflik SARA seperti konflik Ambon dan Poso. Kemudian terjadinya penyerbuan kantor PDI 27 Juli adalah ketika SBY menjabat sebagai Kepala Staf Komando Kodam Jaya. Selama menjadi Presiden, SBY membiarkan kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan militer. Ia juga tak tegas menyelesaikan pelanggaran sipol dan ekosob di beberapa daerah.

Sampai saat ini, para kandidat telah menyampaikan beberapa issue dalam pemaparan mereka. Namun, para kandidat ternyata tak secara khusus memasukkan issue HAM dalam visi dan misi mereka. Secara umum, issue HAM dimasukkan dalam agenda Politik dan Hukum. Hal ini tentu akan berimplikasi ketika mereka terpilih nanti. Capres dan Cawapres terpilih takkan menjadikan pengusutan kasus pelanggaran HAM sebagai persoalan krusial.

Selama tahun 2008, di Jawa Tengah, YLBHI - Lembaga Bantuan Hukum [LBH] Semarang mencatat terjadi pelanggaran HAM dalam berbagai bentuk yang jumlahnya cenderung meningkat. Penggusuran terhadap Pedagang Kaki Lima terjadi sebanyak 79 kasus. Sedangkan tahun 2007 mencapai 74 kasus, terjadi peningkatan sejumlah 5 kasus. Di bidang lingkungan hidup, terjadi eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan: beberapa kegiatan tersebut adalah penambangan Galian C, pembangunan tower, dan pembangunan industri tanpa memperhatikan hak-hak Rakyat. Sedangkan di sektor perburuhan, pelanggaran hak-hak buruh juga tercermin dari jumlah PHK yang dilakukan 17 perusahaan di tahun 2008, dan tak terpenuhinya hak-hak buruh seperti upah, tunjangan, dan kebebasan berorganisasi. Terjadi juga peningkatan jumlah kriminalisasi terhadap Rakyat yang memperjuangkan hak-haknya atas tanah. Tercatat dari sejak awal sampai pertengahan tahun 2009 ini, di Jawa Tengah, 23 orang dikriminalkan karena memperjuangkan hak atas kebebasan berpendapat, dan memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungan hidup yang sehat. 19 orang diantaranya dipenjara. Data ini membuktikan bahwa penegakan HAM secara regional tak terlaksana dengan baik.

Komitmen para kandidat dalam penuntasan pelanggaran HAM harus diragukan. Menjadi sulit kiranya sulit bagi kita SEKARANG untuk menentukan pilihan, meneruskan “demokrasi” yang layaknyanya kontes idol atau mendahulukan Demokrasi untuk membangun kehidupan yang berkualitas. Kehidupan dimana HAM dipenuhi oleh Negara. Oleh karena itu, saat ini yang diperlukan adalah jaringan Rakyat sipil yang terus berupaya mendorong dan mengawal agenda penuntasan pelanggaran HAM menjadi agenda utama program kampanye Pilpres. Berjuang melawan lupa. Belum cukup sampai disitu, jika ternyata terbukti janji kampanye Pilpres tinggalah janji, maka jaringan Rakyat sipil harus bergerak untuk menggugat dan melakukan perubahan!

Catatan kaki ke - 24: Kepercayaan adalah Mandat

2009-06-27T09:21:00.000-07:00

Hari itu semangatku meredup, situasi yang membuatnya. Aku tidak bisa merangkai kata yang paling tepat untuk menggambarkan situasi hari itu, yang jelas aku melihat wajah – wajah yang aku kenal berbicara dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Semua terasa mesra, tapi kosong. Aku terasing. Semangatku hari itu sukses berbanding terbalik dengan situasi saat aku berinteraksi dengan masyarakat sehari sebelumnya.

Ada kegetiran ketika merasakan situasi hari itu. Tapi kegetiran itu tenggelam oleh kebanggaan ketika mengingat bagaimana masyarakat yang bersingungan denganku, sehari sebelumnya, mereka yang begitu besar menaruhkan kepercayaannya. Kepercayaan itulah yang menjadikan alasan kami harus bertahan, seburuk apapun kondisinya. Karena kepercayaan itu adalah mandat!

Meringkas kata – kata seseorang, Mandat adalah sebagai dasar legitimasi kultural [bukan struktural] untuk melakukan perlawanan. Relasi yang terbangun diantaranya adalah relasi yang setara, tidak ada kepemimpinan dalam bentuk figur didalamnya. Jelas Mandat kultural berbeda dengan mandat struktural. Negara adalah satu bentuk contoh kongkrit yang mengimplementasikan konsep mandat struktural. Mandat antara lain kemudian diterjemahkan dengan pencoblosan gambar, sehingga yang terjadi adalah hanya orang tertentu yang dapat menerima mandat, dan hanya orang tertentu pula yang dapat memberi Mandat. Mungkin perlu perenungan bersama...

Pfuuh, kenapa sekarang Aku yang merasa lelah? Aku ingin mengembara dan terus mengembara tanpa meninggalkan jejak noda hitam. Melewati episode demi episode. Aku ingin ada orang yang mengerti, tempat bersandar dan temani Aku sepanjang pengembaraan hidup Aku, atau kalo itu tidak diperkenankan Aku hanya ingin membuat dia tersenyum. Semoga Tuhan tahu…

Catatan kaki ke - 23: SUTET dan Permasalahannya

2009-06-26T09:46:00.000-07:00

Industrialisasi di pulau Jawa yang semakin pesat ditandai pertumbuhan aneka industri membuat kebutuhan pasokan energi meningkat. Hal ini diperparah oleh gaya hidup masyarakat perkotaan yang tidak ramah energi. Berbagai piranti elektronik seolah sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat modern. Karenanya pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengimbangi kebutuhan akan pasokan listrik dengan cara membangun antara lain pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik. Untuk distribusi tenaga listrik itulah kemudian dibangun SUTET. SUTET adalah singkatan dari Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dengan kekuatan 500 kV. Jaringan SUTET 500 kV diperlukan untuk menyalurkan daya listrik dari pembangkit utama ke gardu-gardu induk utama. Juga menghubungkan empat sistem untuk menjamin sekuritas, fleksibilitas operasional dan keekonomisan operasi. Jaringan tersebut mampu menyalurkan daya yang besar dengan penyusutan jaringan yang rendah, keandalan pada ganguan relatihf tinggi serta lebih ekonomis. Juga lebih mudah dalam pengendalian tegangan dan frekuensi serta dengan sistem yang terintegrasi gangguan menjadi lebih rendah. [Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Yoga Pratomo Phd, Dalam diskusi panel “SUTET dan lingkungan dalam aspek hukum, sosial, ekonomi dan kesehatan”. Suara Merdeka, 9 Mei 2008]

SUTET Di Berbagai Daerah

Pembangunan jaringan SUTET di berbagai daerah selalu menyisakan konflik. Umumnya masyarakat menolak dilewati jaringan SUTET. Permasalahan dalam kasus SUTET di berbagai deerah relatif sama yaitu persoalan kebijakan pemerintah mengenai kompensasi dalam pembangunan SUTET yang tidak berpihak pada masyarakat. Untuk SUTET, dasar hukum pemberian ganti rugi adalah UU Nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan yang menggantikan UU Nomor 15 tahun 1985 tentang ketenagakerjaan. Dalam pasal 32 ayat (2) UU tersebut, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga, salah satunya distribusi tenaga listrik, memiliki kewenangan untuk: masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakan-nya untuk sementara waktu; menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah; melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalangi-nya. Pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman akan mendapatkan ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi. Sedangkan kompensasi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum UU tersebut adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda lain yang terkait dengan tanah tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah.

Aturan turunan mengenai kompensasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan energi Nomor 01.P/47/MPE 1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET); SK Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 975/K/47/MPE/1999 tentang perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan energi Nomor 01.P/47/MPE 1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET). Jarak minimum yang diatur dalam peraturan ini didasarkan atas pertimbangan besar kuat medan listrik yang tidak berbahaya bagi kehidupan, bukan oleh jarak loncat listrik dari transmisi. Pada kenyataannya, dapat terjadi loncatan listrik ke instalasi atau peralatan yang diletakkan diluar rumah, seperti antena, kawat jemuran dan lain-lain. Kejadian ini dapat diikuti pengaliran arus hubungan singkat, yang berbahaya jika instalasi tidak dilengkapi pengaman.

Aturan lainnya adalah SK Menteri Pertambangan dan Energi No. 975/K/MPE/1999, mengenai pedoman Pemberian Kompensasi tanah dan Bangunan untuk Kegiatan SUTET. Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam aturan teknis tersebut menyatakan bahwa pemerintah hanya aakan memberikan ganti rugi pada lahan untuk tapak tower dan ruang bebas. Masyarakat yang mempunyai tanah dibawah jaringan SUTET tidak akan dibebaskan akan tetapi diberi ganti rugi. Sedangkan besaran ganti rugi adalah 10% dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Pembangunan SUTET biasanya melintasi kawasan pedesaan atau pinggir kota dengan NJOP yang biasanya rendah, maka dapat dibayangkan berapa nilai ganti rugi masyarakat korban yang hanya 10% dari nilai NJOP tersebut.

Antara Penelitan Dan Realita

Penelitian tentang pengaruh radiasi elektromagnetik SUTET terhadap kesehatan manusia, sampai saat ini masih kontroversial. Berdasarkan hasil penelitian Dr. dr. Anies, M.Kes. PKK, pada penduduk di bawah SUTET 500 kV di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Tegal (2004) menunjukkan bahwa besar risiko electrical sensitivity pada penduduk yang bertempat tinggal di bawah SUTET 500 kV adalah 5,8 kali lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang tidak bertempat tinggal di bawah SUTET 500 kV. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pajanan medan elektromagnetik yang berasal dari SUTET 500 kV berisiko menimbulkan gangguan kesehatan pada penduduk, yaitu sekumpulan gejala hipersensitivitas yang dikenal dengan electrical sensitivity berupa keluhan sakit kepala (headache), pening (dizziness), dan keletihan menahun (chronic fatigue syndrome). Dalam penemuan Anies tersebut, ketiga gejala yang dialami sekaligus oleh sesorang yang menderita electrical sensitivity, belum pernah diteliti dan ditemukan oleh peneliti di dunia, sehingga diwacanakan sebagai "Trias Anies". [Dr dr Anies, Mkes, PKK, Electrical Sensitivity, Gangguan Kesehatan Akibat Radiasi Elektromagnetik, PT Alex Media Komputindo, Jakarta, 2005, halaman 54]

Di sisi lain Dr. Corrie Wawolumaya dari Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia juga pernah melakukan penelitian terhadap pemukiman di sekitar SUTET. Hasilnya tidak ditemukan hubungan antara kanker leukemia dan SUTET. [Wikipedia.org, diakses 14 Agustus 2008] Pendapat ini mendapat reaksi belasan masyarakat yang melakukan aksi di halaman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Salemba pada 21 Februari 2006. Sebenarnya pernyataan bahwa SUTET tidak berbahaya bagi kesehatan bukan hanya dikemukakan oleh Cory. Deputy Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Marzan Iskandar juga mngatakan, baik tegangan maupun kuat medan SUTET masih jauh dibawah ambang batas. Berdasarkan ambang batas WHO, untuk medan listrik batas maksimal yang diperbolehkan adalah 5kV/meter² dan medan magnet 0,5 M Tesla. Sementara tegangan SUTET berada dibawah angka tersebut yaitu 500 volt atau 0,5 kV/ meter². Inilah yang kemudian diklaim masyarakat korban SUTET sebagai pengkhianatan ilmuwan terhadap nilai-nilai kebenaran dan sekaligus keberpihakan terhadap penguasa, karena faktanya masyarakat korban merasakan dampak negative SUTET terhadap kesehatan.

Selain penelitian dan fakta mengenai dampak SUTET terhadap kesehatan, kenyataan dilapangan menunjukan adanya fakta bahwa pembangunan SUTET mempunyai potensi menimbulkan dampak kerugian di bidang ekonomi dan psikologis. Dapat ditinjau dari dibangunnya jaringan tegangan tinggi tersebut dapat menyebabkan kematian ekonomis bagi “nilai” tanah yang akan dan telah dilintasi oleh jaringan SUTET, sehingga apabila pemilik tanah dibawah jaringan tersebut akan menjual tanah, maka harga jualnya akan dibawah harga jual tanah yang tidak dilewati jaringan tersebut. Pemilik tanah juga tidak akan bisa mengoptimalisasikan tanahnya dengan menanam pohon kelapa misalnya, karena dilarang pihak PLN.

Secara psikologi munculnya keresahan dan ketakutan yang disebabkan dari munculnya rasa tidak aman terhadap bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan dari jaringan tersebut, yaitu kecelakaan yang disebabkan adanya sambaran petir, putusnya kabel, gangguan pondasi tower akibat dari perubahan struktur tanah, percikan api dan suara gemuruh ketika hujan. Selain tentu saja kekawatiran dari masyarakat akibat dari gangguan kesehatan yang dapat disebabkan oleh radiasi. Dalam salah satu tulisannya Prof Dr Sudharto P Hadi MES, menjelaskan bahwa dalam kasus SUTET terdapat dua dampak yaitu dampak standar (standar impact) dan dampak persepsi (perceived impact) [Suara merdeka, 3 februari 2006]. Dalam dampak standar, merupakan ampak yang ditimbulkan oleh sebuah kegiatan yang sifatnya nyata, sedangkan dampak persepsi ,merupakan dampak yang muncul karena adanya pandangan atau persepsi terhadap dampak nyata. Tampaknya yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah dampak standar belaka karena tidak mengidahkan secara psikologi, keresahan, kekhawatiran dan ketakutan masyarakat.

Siaran Pers Bersama: LSM Bantah Bibit Dengan Fakta dan Argumentasi

2009-06-24T06:28:00.000-07:00

SIARAN PERS JARINGAN NASIONAL TOLAK SEMEN
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT: BANTAH BIBIT DENGAN FAKTA DAN ARGUMENTASI

Kamis, 11 Juni 2009 di Pati, Statemen yang dikemukakan oleh Bibit Waluyo seperti yang dilansir di Harian Kedaulatan Rakyat (KR) pada tanggal 3 Juni 2009 yang menyatakan bahwa “gagalnya pembangunan pabrik Semen Gresik di Sukolilo, Pati karena provokasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)”, sungguh tidak berdasar dan terkesan mencari kambing hitam, karena gerakan masyarakat untuk menolak rencana pembangunan ini sudah ada sejak tahun 2006, sementara Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun organisasi lainnya baik tingkat nasional maupun regional Jawa Tengah dan Jogjakarta baru terbentuk dan bersepakat untuk mendukung perjuangan masyarakat Pati sejak penghujung 2008, tepatnya September 2008.

“Hal tersebut membuktikan bahwa statemen yang dikeluarkan itu tidak berdasarkan fakta yang benar, apalagi ketika menyebutkan bahwa provokasi yang dilakukan LSM antara lain dengan menaikkan harga jual tanah”, hal tersebut sangat tidak masuk diakal, sebab LSM-LSM yang memberikan dukungan terhadap gerakan masyarakat Pati menolak rencana pembanguna pabrik Semen Gresik itu bukan karena kepentingan ekonomis, tapi memang sudah menjadi concern lembaga-lembaga tersebut sejak didirikan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) misalnya, "mendukung gerakan masyarakat karena melihat bahwa apa yang diperjuangkan masyarakat itu sudah benar dan patut didukung, upaya penyelamatan kawasan ekologi yang menjadi penyangga atas segala sumber kehidupan masyarakat disekitarnya dari ancaman eksploitasi sumber daya alam ekstraktif yang sudah banyak sekali contohnya bahwa itu pasti akan menimbulkan kerusakan lingkungan”, papar Desmiwati selaku Manager Regional Jawa Eksekutif Nasional WALHI.

Muhammad Reza dari Koalisi Hak Rakyat Atas Air (KRUHA) menjelaskan bahwa concern lembaganya adalah bagaimana upaya-upaya penyelamatan sumber air yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dipertahankan dari upaya pengrusakan terutama industri skala besar. Apalagi saat ini Indonesia sedang berjuang untuk bisa mencapai target MDG's yaitu mengurangi jumlah orang yang belum bisa mengakses air minum menjadi setengahnya dan target ini mesti terpenuhi pada 2015, di Pati sumber air yang menghidupi ratusan ribu warga malah akan diganti dengan pabrik semen.

Masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Mayarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) sudah ada sejak tahun 2006 dan konsisten melakukan penolakan secara mandiri, “tidak pernah kami dibayar satu rupiahpun dari pihak luar, ini murni gerakan masyarakat” tutur Amrozi, warga Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo. Penjelasan dari JMPPK ini juga untuk membantah statemen Bibit seperti yang dilansir oleh Koran Tempo edisi 29 Mei 2009, yang menyatakan “demo-demo itu dibayar, mereka (masyarakat) untung dengan demo-demo itu”.

Sarimin, warga Desa Jimbaran Kecamatan Kayen juga membantah statemen yang menyebutkan Bupati Pati Tasiman mengklaim dari 200 ha sudah 75% warga yang akan menjual tanahnya untuk pendirian pabrik, ”tidak ada sejengkalpun tanah yang sudah terjual untuk rencana pembnagunan pabrik ini, kami masyarakat tetap akan mempertahankan tanah kami, karena hanya inilah satu-satunya milik kami untuk melanjutkan penghidupan”.

“Statemen-statemen seperti itukan sungguh tidak memberi rasa aman bagi warga, ini malah akan membuat warga menjadi terkotak-kotak antara yang pro dan kontra, warga yang selama ini hidup damai karena munculnya rencana pembangunan ini menjadi tidak nyaman dan peluang munculnya konflik horisontal menjadi nyata”, penjelasan dari Sinung dari KontraS.

Statemen lain dari Bibit menyatakan “masyarakat yang tidak berpendidikan kok dipercayai” seperti yang tangkap dalam wawancaranya dengan TV B pada tanggal 9 Juni malam lalu, menurut kami “itu adalah tindakan pelecehan yang merendahkan rakyatnya sendiri, justru kearifan dan kesadaran warga menjaga kelestarian alam sekitarnya mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menghimbau dan mendukungnya, bukannya melecehakan seperti itu”, tegas Kristina Viri dari Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI).

Berdasarkan dari fakta dan basis argumentasi yang kami lontarkan diatas maka desakan-desakan dari LSM baik jaringan nasional maupun regional Jawa Tengah dan Jogjakarta yakni mencabut segera SK Kelayakan lingkungan yang disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah, ini juga otomatis akan membatalkan rencana pembangunan PT. Semen Gresik beserta AMDAL yang menyertainya. “Saat inipun kita sedang mengajukan gugatan legal standing di PTUN Semarang, harusnya proses hukum ini dihormati sehingga tidak ada aktivitas apapun di lapangan”, tegas Muhammad Nur dari LBH Semarang.

“Kami juga tetap mendesak untuk pembebasan 9 (sembilan) orang masyarakat Pati yang masih ditahan, karena penangkapan dan penahanan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas, justru pelanggaran-pelanggaran peraturan yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah dan Semen Gresiklah yang harusnya diproses secara hukum”, tegas Sahat Tarida dari FPPI.

Untuk itu harusnya Pemerintah Daerah Jawa Tengah mendorong agar bagaimana perlindungan pertanian rakyat dilakukan, dengan menetapkan kawasan pertanian tersebut adalah sebagai sumber penghidupan utama masyarakat, seperti slogan Bibit selama ini, Mbali Desa, Mbangun Desa” bukan hal yang kontraproduktif dari slogan tersebut.

Catatan kaki ke - 22: Suara dari Tamsi bin Mangun Sarpin

2009-06-23T08:42:00.000-07:00

Tamsi bin Mangun Sarpin adalah seorang petani tua renta yang tergugah hatinya untuk memperjuangkan hak atas lingkungan dengan menolak rencana eksploitasi oleh PT. Semen Gresik Tbk di Kawasan Pegungan Kendeng. Beliau bergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng. Kehidupannya sebagai petani sangat bergantung pada keberlanjutan kawasan Pegunungan Kendeng. Beliau adalah salah satu dari beberapa orang yang dikriminalisasi pasca aksi massa penghadangan mobil SG.

Pasal 160 KUHP yang dituduhkan kepadanya merupakan Pasal Haatzaai Artikelen yang tidak sesuai dengan semangat nasional dan jiwa proklamasi, sebab mengandung semangat kolonial dan Law enforcement priviligiatum. Pasal 160 KUHP adalah Pasal yang beberapa kali dituduhkan Pemerintah Kolonial Belanda kepada Ir. Soekarno, proklamator dan penggali Pancasila. Maksudnya dengan menggunakan pasal 160 KUHP ini Ir. Soekarno akan bungkam dan berhenti berjuang untuk rakyat Indonesia. Ternyata maksud dan tujuan baik kolonialis [”baik” buat kolonialis] itu tidak benar. Penjara tak pernah dapat menghentikan perjuangan rakyat untuk keadilan.

Saat ini pun, ketika keberlanjutan kawasan kars Pegunungan Kendeng terancam dengan rencana eksploitasi oleh PT Semen Gresik Tbk, Sudarto alias Buntung Bin Sudiman, Tamsi bin Mangun Sarpin dan Gunarto bin Wargono tidak akan pernah berhenti berjuang bersama rakyat untuk menegakkan keadilan.

perbuatan yang dilakukan oleh Tamsi Bin Mangun Sarpin tidaklah ada mens rea / tidaklah didasari atas niat jahat darinya. Ketika terlibat dalam aksi massa, merupakan wujud perjuang petani atas hak lingkungan yang sehat yang berpotensi terampas akibat rencana eksploitasi kawasan kars pegunungan kendeng oleh PT Semen Gresik. Hal itu diekspresikannya melalui teriakan dan orasi. Bila tindakanTamsi bin Mangun Sarpin yang demikian itu KINI dianggap sebagai tindakan kriminal, maka sangat pantas dan perlu bagi Kita semua untuk mendengar suaranya.

”Alesan aku nolak pabrik nang Sukolilo karena sawah aku mung kuwe, walaupun mung sitik tapi iso kanggo ncukupi pangan keluarga aku nganti saiki. Aku ora setuju nek ono pabrik semen nang Sukolilo! mung gawe bencana!

Pas kedadean 22 Januari 2009 aku seko sawah. Pas liwat aku dikongkon mandeg karo wargo: “Mbah, ora usah muleh ning kene wae ngenteni Pak Lurah teko rene” trus aku ra sido bali, pengin ngerti sing dikondho karo Pak Lurah. Pas waktu rame - rame aku ditangkep lan diantemi entek -entekan lan digowo neng truk polisi. Wektu aku disidik di Polres Pati aku yo diantemi karo ditekan..!!

Aku ora rumongso nglakoni sing dituduhke Jaksa penuntut iku ora bener. Kok sing salah ora dihukum malah sing ora nglakoni opo-opo dihukum. Kabeh mau sing keliru iku Lurah Suwono. Wong wargo ora pengen adol sawah kok dipekso kon adol. Nek ora adol arep dikeruk. Malah nggawe resahe wargo nganti ono sing dadi edan goro-goro perangkat deso meden-medeni. Opo iku sing diarani pengadilan ? aku pengen adil seadil-adile…!

Beliau adalah korban dari ketimpangan stuktur yang tidak berkeadilan di Negara ini. Setelah mendengar suaranya, marilah kita bertanya pada nurani kita, ”Pantaskah Tamsi bin Mangun Sarpin dikriminalisasi dan dihukum 5 bulan dengan Pasal Haatzaai Artikelen?"

Catatan kaki ke - 21: Untuk ibu di surga

2009-06-23T08:39:00.000-07:00

Tuhan, Apa kabar Ibu di Surga?
Tempat yang Aku belum tahu ada dimana.
Sampaikan rinduku untuknya...

Aku ingin pulang Bu! Pulang ke dalam hangatnya perutmu, dalam riak air ketuban, dalam luasnya ruang rahimmu yang senantiasa menjadi tempat berlindungku. Aku ingin merasakan kembali elusan tanganmu, saat Aku masih di kandungan, Aku ingin mendengarkan doa suci yang selalu kau panjatkan, Aku ingin mendengar kidung yang Ibu pernah nyanyikan saat Aku masih berenang di rahimmu.

Malam ini Aku rapuh dan bimbang. Malam ini Aku ingin mengadu. Aku ingin menumpahkan kisah yang Aku rasakan di pelukmu. Aku ingin berkeluh kesah "benarkah pilihanku, Bu?" Ibu dimana? Tapi Aku yakin selalu ada Ibu di samping Aku. Dan Aku akan tegar seperti pesan terakhirmu. Beri Anakmu ini kekuatan, pegang pundak Aku, hapus airmata Aku.

Catatan kaki ke - 20: Puisi Soe Hok Gie, "Sebuah Tanya"

2009-06-01T08:32:00.000-07:00

Akhirnya semua akan tiba
Pada suatu hari yang biasa
Pada suatu ketika yang telah lama kita ketahui

Apakah kau masih berbicara selembut dahulu
Memintaku minum susu dan tidur yang lelap?
Sambil membenarkan letak leher kemejaku

(kabut tipis pun turun pelan-pelan
Di lembah kasih, lembah mendalawangi
Kau dan aku tegak berdiri
Melihat hutan-hutan yang menjadi suram
Meresapi belaian angin yang menjadi dingin)

Apakah kau masih membelaiku semesra dahulu
Ketika kudekap kau
Dekaplah lebih mesra, lebih dekat

(lampu-lampu berkelipan di jakarta yang sepi
Kota kita berdua, yang tua dan terlena dalam mimpinya
Kau dan aku berbicara
Tanpa kata, tanpa suara
Ketika malam yang basah menyelimuti jakarta kita)

Apakah kau masih akan berkata
Kudengar derap jantungmu
Kita begitu berbeda dalam semua
Kecuali dalam cinta

(hari pun menjadi malam
Kulihat semuanya menjadi muram
Wajah-wajah yang tidak kita kenal berbicara
Dalam bahasa yang kita tidak mengerti
Seperti kabut pagi itu)

Manisku, aku akan jalan terus
Membawa kenangan-kenangan dan harapan-harapan
Bersama hidup yang begitu biru
(selasa, 1 April 1969)

Ps: Puisi ini aku persembahkan buat seorang "Nimo"

Catatan kaki ke - 19: Pelanggaran Asas Non Self Incrimination dalam Pengadilan Penyanderaan Mobil SG di Kedumuyo

2009-06-01T08:23:00.000-07:00

Pada tanggal 19 Mei 2009, JPU menghadirkan saksi Mahkota Agus Purwanto Bin Tolan, Mu’Alim Bin Sriyono, Sukarman Bin Kusnen, Sutikno Bin Nasirin, Sunarto Bin Suwarjan [sedang menjalani sidang dengan nomor Perkara: 67/Pid.B/2009/PN Pati] dalam sidang dengan Nomor Perkara: 66/Pid.B/2009/PN Pati dengan Para Terdakwa Sudarto Bin Sudiman, Kamsi Bin Mangun Sarpin, Gunarto Bin Wargono. Mereka didakwa dengan, 160 KUHP jo 55 ayat [1] KUHP atau 335 KUHP ayat [1] jo. 55 ayat [1] KUHP.

Salah satu indikator fair trial adalah asas Non Self Incrimination. Dalam menentukan atas setiap dakwaan yang ditujukan padanya, setiap orang berhak “untuk tidak dipaksa untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya atau dipaksa mengaku bersalah” Prinsip ini dalam KUHAP tercermin secara parsial melalui beberapa pasal yaitu Pasal 66 KUHAP bahwa tidak ada beban kewajiban pembuktian bagi Tersangka. Beban pembuktian menjadi kewajiban Jaksa Penuntut Umum, Pasal 189 ayat [3] bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri. Dan tidak adanya PENGAKUAN TERDAKWA sebagai alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP.

Bahwa pemberkasan mereka dalam Berita Acara Penyidikan [Berita Acara Pemeriksaan] oleh penyidik dipisah dan dipecah menjadi 2 [dua] berkas perkara. Para Tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan yang satu dijadikan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang lain, yang kita kenal dengan Saksi mahkota. Pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan ini dilakukan oleh JPU pada dakwaan alternative yang sama, yaitu disangka melakukan tindakan pidana yang diatur dan diancam pidana yang sama, Pasal 335 KUHP ayat [1] jo. Pasal 55 ayat [1] KUHP dan penggunaan Saksi mahkota ini dilakukan pula dalam persidangan, dengan menjadikan keduanya Saksi satu sama lain.

Penegasan asas Non-Self Incrimination ini ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor. 429 K/Pid/1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor. 381 K/Pid/1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1590 K/Pid/1994, Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1592 K/Pid/1994, Putusan Mahkamah Agung Nomor.1174 K/Pid/1994 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1706 K/Pid/1994, yang menyatakan:

Bahwa putusan judex facti menyimpang dari ketentuan ketentuan hukum positif, dalam perkara pidana yang dicari kebenaran materiil bukanlah kebenaran formil. Di dalam memutus perkara pidana harus dihindari jalan pikiran dan penelahan secara formalistic legal thinking, sehingga judex facti dalam memberikan putusannya harus dan wajib mengikuti penalaran yang tidak saja terdapat dalam persidangan, tetapi harus menggali dan menemukan ratio-ratio yang berkembang dan mengiringi perkara yang irasional, agar terhindar dari peradilan yang keliru, karena konstruksi perkara yang didakwakan kepada pemohon kasasi di dasarkan pada unlawfull gathering of evidences, yakni beranjak dari Berita Acara Pemeriksaan yang di buat penyidik, baik terhadap pemohon kasasi maupun para Saksi/Terdakwa lain, secara pemaksaan intimidasi dan directiva yang bertentangan dengan pertimbangan pertama dari Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981

Mahkamah Agung membenarkan keberatan pemohon kasasi tersebut dan pada pokoknya atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa serta para turut serta dalam perkara sendiri, sebagai Terdakwa, dan dalam perkara turut Terdakwa sebagai Saksi [kecuali dalam perkara ini] secara konsisten mencabut keterangan yang diberikan dalam penyidikan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan bahwa keterangan itu tidak benar dan diberikan di bawah tekanan fisik dan atau psikis.Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dimana para Saksi yang adalah para Terdakwa dalam perkara dengan dakwaan yang sama dipecah-pecah adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjungjung tinggi hak asasi manusia, lagipula para Terdakwa telah mencabut keterangannya di dalam Berita Acara Penyidikan dan pencabutan tersebut beralasan karena adanya tekanan phisik maupun psycis dapat dibuktikan secara nyata, di samping itu keterangan Saksi-Saksi lain yang diajukan ada persesuaian satu sama lain.

Putusan-putusan Mahkamah Agung ini sekaligus merupakan pencerminan pelaksanaan asas esensial bagi perlindungan HAK ASASI MANUSIA. [Vide Indriyanto Seno Adji, Penyiksaan dan HAK ASASI MANUSIA dalam Perspektif KUHAP, Sinar Harapan, 1998, halaman 64 - 67 ] Dan berdasar itulah maka kesaksian para Terdakwa sebagai Saksi mahkota HARUS DITOLAK.

Catatan kaki ke - 18: Ketika Penyanderaan Mobil SG Dikriminalisasi dengan Pasal Karet

2009-06-01T08:21:00.000-07:00

Sudarto Bin Sudiman [Terdakwa 1], Tamsi Bin Mangun Sarpin [Terdakwa 2] dan Gunarto Bin Wargono [Terdakwa 3], didakwa dengan dakwaan pasal pidana yang diancam dalam pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat [1] ke-1 KUHP, yang menyatakan

"Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Atau 335 Jo. 55 Pasal 55 Ayat [1] ke-1 KUHP yang menyatakan

"Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: [1] Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan perlakuan lain yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang lain itu sendiri maupun orang lain."

Pasal 160 KUHP dan 335 adalah pasal politik yang secara teoritis adalah haatzaai artikelen, yang aplikasinya jelas bersifat priviligiatum untuk kepentingan penguasa. Namun untuk law enforcement tetap didakwa melanggar KUHP dan dianggap sebagai perkara kriminal biasa yang ansich cara yang dilakukan identik dengan pelaku kejahatan politik.

Penerapan Haatzaai Artikelen ini, bisa berimplikasi melanggar hak-hak sipil dan politik warganegara sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia [DUHAM], dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik [International Covenan on Civil and Polirtical Rights/ICCPR]. Bahkan, dalam hubungannya atau kaitannya dengan penghargaan dan penghormatan atas HAM sebagaimana tercantum pada konstitusi negara, yaitu Amandemen Kedua UUD 1945 Bab XA Pasal 28A hingga 28J.

Haatzaai Artikelen ini menganut azas non-limitatif, inilah kemudian mengapa disebut "pasal karet. Hukum Pidana mempersyaratkan batasan-batasan yang jelas secara formal-material atas tuduhan tindak pidana yang dilakukan seseorang, yang justru tidak dipenuhi oleh pasal-pasal Haatzaai Artikelen. Yang lainnya lagi, bahwa Haatzaai Artikelen ini berangkat dari presumtion of guilty, bukan presumtion of innocence sebagaimana dikenal pada proses hukum acara pidana.

Human rights defender mengklasifikasikan hak-hak sipil dan politik tersebut atas tiga kebebasan dasar, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan berkumpul. Dan, hukum hak asasi manusia internasional [termasuk ICCPR] memperbolehkan pembatasan atas kebebasan-kebebasan dasar hanya pada “saat keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa, dan yang keberadaannya dinyatakan secara resmi. Mengacu kepada pasal-pasal ICCPR, maka hak-hak negatif dapat dibagi atas dua klasifikasi.

Pertama, hak-hak dalam jenis non-derogable, yaitu hak yang bersifat absolut, dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara-Negara Pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk dalam jenis ini adalah: [1] hak atas hidup [rights to life]; [2] hak bebas dari penyiksaan [rights to be free from torture]; [3] hak bebas dari perbudakan [rights to be free from slavery]; [4] hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian [utang]; [5] hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; [6] hak sebagai subjek hukum; dan [7] hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Kelompok kedua, adalah hak-hak dalam jenis derogable, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara-Negara Pihak. Hak dan kebebasan yang termasuk dalam jenis ini antara lain: [1] hak atas kebebasan berkumpul secara damai; [2] hak atas kebebasan berserikat; termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; [3] hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas [baik melalui lisan dan tulisan].

Dari dua jenis klasifikasi tersebut, maka Haatzaai Artikelen itu potensial berbenturan, menegasi, dan mengeliminasi, baik pada jenis non-derogable terutama hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama, maupun pada jenis derogable, yakni pada keseluruhan hak seperti hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan berserikat, dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi.

Jika dikaitkan kepada kedua jenis hak tersebut, penggunaan Haatzaai Artikelen tampak akibatnya bagi upaya penegakan HAM. Pengadilan atas Para Terdakwa, Sudarto Bin Sudiman [Terdakwa 1], Tamsi Bin Mangun Sarpin [Terdakwa 2] dan Gunarto Bin Wargono [Terdakwa 3] melanggar pasal-pasal ICCPR, baik pada jenis non-derogable [Pasal 18 kovenan], dan jenis derogable [Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 22 kovenan].

Catatan kaki ke - 17: 260509 selepas pukul 17.03

2009-05-26T18:50:00.000-07:00

HP menunjukan pukul 17.03 ketika angin kencang merobohkan tenda di Posko Tolak Semen. Aku yang tadinya sibuk dengan pikiranku sendiri, terhenyak. Pemuda-pemuda desa sedang berusaha mendirikan tenda tersebut kembali. Simbol penolakan warga kepada kapitalis yang berselingkuh dengan penguasa. Akupun bergegas tersadar dari pikiranku sendiri, tanpa ada yang menyuruh aku ikut membantu. Aku harus memilih!

Malam itu kabut turun tipis di lereng Gunung Kendeng. Di Posko Tolak Semen yang terletak di sebelah ladang tebu yang habis dibabat aku berada. Di lokasi rencana tapak pabrik SG. Aku berkumpul dengan bapak dan ibu renta. Di wajah keriput yang menandakan usia yang sudah tidak muda lagi aku melihat pancaran mata yang menyala penuh semangat. Terhanyut aku dengan tembang jawa yang dilantunkan. Kidung pujian karo sing nduweni urip. Langsung aku teringat karya Pram - Rumah kaca "duniaku bukan jabatan, pangkat, gaji dan kecurangan. Duniaku bumi manusia dengan segala persoalannya".

Hidup memang soal pilihan, soal keberanian menghadapi tanda tanya. Jangan pernah menyesali pilihan yang kita ambil. Mungkin semua tidak akan sama lagi, tapi kita harus menerima dan menghadapi.

Catatan kaki ke - 16: PHBM Gagal Mengatasi Konflik Berbasis Sumber Daya Tanah

2009-05-24T06:18:00.000-07:00

Co-management, menurut Borrini Feyeraben (2001) didefinisikan sebagai suatu kesepakatan yang dicapai oleh kelompok pengguna sumberdaya dan otoritas pengelola sumberdaya untuk berkolaborasi dalam pengelolaan sumberdaya atau wilayah yang memiliki nilai konservasi. Dalam pandangan institusi, Co- management, merupakan sebuah institusi yang menata hubungan eksternal untuk tata pengelolaan sumberdaya diantara beragam aktor, yang memiliki motif kerjasama daripada beroposisi atau berkompetisi. Dengan demikian, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) menunjukan sebuah tata pengelolaan sumberdaya hutan yang didasari atas pencapaian kesepakatan antara masyarakat sekitas hutan dan pemerintah atau pemegang otoritas (Perhutani) untuk bekerjasama dengan prinsip saling menguntungkan.

Pada konsep PHBM petani diarahkan untuk menanam beberapa jenis pohon yang cenderung mengarah kepada tanaman monokultur seperti : Jati, Mahoni dan Pinus. Namun permasalahan yang terjadi bukan pada jenis tanaman apa yang ditanam tetapi pada status kepimilikan lahan yang tidak jelas. Akibatnya banyak kasus-kasus Reklaming yang dilakukan masyarakat digolongkan pada kriminalisasi sesuai dengan UU 41 tahun 1999. Setidaknya 300 kasus terjadi di Jawa Barat dan 542 di Jawa Tengah. UU 41/99 dijadikan pegangan hukum bagi perhutani untuk memenjarakan orang-orang tersebut.

Meningkatnya tindakan represif perhutani di Jawa pada dekade ini, semakin mendorong petani hutan untuk menolak diberlakukannya UU 41/99. Terjadinya 300 kasus di Jawa Barat dan 542 kasus di Jawa Tengah membuktikan adanya tindakan represif yang dilakukan perhutani terutamanya saat gencar dilakukan OHL.

Idealnya, PHBM didasarkan pada struktur formal dan pembagian kewenangan yang jelas (power sharing). Namun pada prakteknya, kondisi tersebut acap kali tidak sepenuhnya dapat dipenuhi kecuali telah ada pengakuan pemerintah terhadap hak-hak pengelolaan hutan yag jelas oleh masyarakat setempat. Pengelolaan berbasis masyarakat yang selama ini telah dilakukan melalui PHBM adalah model pengelolaan yang paling ideal. Keberhasilan PHBM utamanya ditentukan oleh faktor kepemimpinan (agency) dan kebijakan pemerintah. Pemimpin lokal informal terbukti efektif menggerakkan aksi kolektif di tingkat lokal. Kebijakan yang menfasilitasi pembentukan communal property ternyata efektif untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melawan jaringan penebangan liar

PHBM terbukti tidak secara otomatis dapat menekan ketegangan dan konflik. Hal ini terbukti dari masih rentannya kekuatan organisasi lokal sebagai basis kelembagaan dalam sumberdaya hutan pengelolaan hutan untuk melawan jaringan penebangan liar yang melibatkan unsur aparat pemerintah dan keamanan, bahkan sebuah operasi resmi bernama Operasi Hutan Lestari.