Catatan kaki ke - 55: Refleksi 50 tahun UUPA 1960

Pada tanggal 24 September 1960, terjadi peristiwa besar yaitu disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 kemudian setiap tanggal 24 September ditetapkan sebagai hari Tani Nasional oleh Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden No. 169 Tahun 1963. Di Indonesia, perwujudan pemenuhan hak asasi manusia, baik hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil politik, sesungguhnya dapat ditemukan dalam sejumlah peraturan perudangan-undangan yang ada. UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (yang lebih dikenal dengan UUPA 1960) misalnya, telah memuat sejumlah peraturan yang menegaskan perlunya dipenuhi hak atas tanah untuk penghidupan yang layak bagi kelompok masyarakat yang hidupnya sangat tergantung kepada tanah. 

UUPA 1960 juga mengatur bagaimana Negara seharusnya memberikan jaminan dan pelayanan untuk mengatur seluruh sumber-sumber agraria di Indonesia untuk tujuan sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Prinsip utama yang diuraikan dalam UUPA 1960 adalah prinsip keadilan dalam penguasaan tanah dengan memberikan prioritas kepada petani dan keluarga tani yang tidak memiliki tanah. Prinsip ini merupakan perwujudan dari pandangan bahwa penguasaan tanah dalam luasan tertentu akan memberikan (menjamin) terjadinya peningkatan produktivitas mereka yang sekaligus akan menjamin kebutuhan pangan serta mencapai kehidupan yang layak.

Walaupun UUPA 1960 telah merumuskan dan menjamin hak-hak rakyat khususnya kaum tani untuk mencapai penghidupan yang layak, menguatnya kecenderungan untuk memberikan fasilitas yang sebesar-besarnya kepada kepentingan pengusaha untuk menguasai tanah dan sumber-sumber agraria lainnya lebih mendominasi kebijakan pemerintah di Indonesia pasca 1965. Akibatnya yang terjadi adalah ketimpangan dalam penguasaan tanah yang disusul dengan maraknya konflik pertanahan sebagai akibat dari praktek-praktek penggusuran dan proses peningkatan "ketuna-kismaan" (landlessness).

Di Jawa Tengah misalnya, dalam catatan YLBHI-LBH Semarang sejak tahun 2005 tercatat 9 (sembilan) kasus tanah berbasis hutan, dengan total luas lahan yang bersengketa 1.039,59 ha, dan 36 (tiga puluh enam) kasus tanah berbasis perkebunan. Di tahun 2006 kasus tanah hutan meningkat menjadi 16 (enam belas) kasus dengan total luas lahan yang disengketakan adalah lebih dari 1722, 59 ha. Kasus-kasus tanah berbasis perkebunan, ada peningkatan 1 (satu) kasus yang muncul ke permukaan, dari 36 (tiga puluh enam) kasus pada tahun 2005 menjadi 37 (tiga puluh tujuh) kasus pada tahun 2006 Sedangkan di tahun 2007, kasus sengketa tanah bertambah 14 kasus dengan tambahan luas lahan seluas 601,58 hektare yang berada di 9 (sembilan) wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sedangkan pada tahun 2008 ada 41 (empat puluh satu) kasus yang terjadi, kasus tersebut terjadi di 18 (delapan belas) kabupaten/kota dengan jumlah korban 7.414 KK.  Sejak tahun 2009 setidaknya ada tambahan kasus 27 kasus tanah, 17 petani dikiriminalisasi dan tahun 2010 ada 10 orang petani dikriminalisasi.

Sudah 50 tahun sejak UUPA 1960 ditetapkan sebagai payung hukum tunggal atas persoalan agraria, namun sampai saat ini kondisi kaum tani di Indonesia belumlah sejahtera. Bahkan baru-baru ini telah terjadi peristiwa kekerasan yang terjadi dalam peringatan Hari Tani nasional yang dilaksanakan di Palembang pada tanggal 27 September 2010. Kekerasan diduga dilakukan oleh rombongan Gubernur Sumatera Selatan-Alex Nurdin, yang terdiri dari ajudan Gubernur, Satpol PP dan beberapa orang berpakaian sipil terhadap Anwar Sadat (Direktur Eksekutif Walhi Sumsel), Dede Chaniago (SHI) dan M Alsani (warga Ds. Kali Beraus Murba). Akibat dari kekerasan tersebut Anwar Sadat mengalami luka pada bagian kening sebelah kanan, Dede Caniago mengalami luka di bagian paha sebelah kanan, bahu dan punggung, serta M Alsani mengalami luka di kaki.

Reforma Agraria adalah cita-cita dari kemerdekaan nasional demi kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut maka dibuatlah UUPA 1960. Namun dalam kenyataannya, Reforma Agraria sebagai salah satu  tujuan Negara belum pernah secara sungguh-sungguh dijalankan sesuai dengan amanat UUPA 1960 dan UUD 1945 pasal 33. Alih-alih menjalankan UUPA 1960, Negara justru menyelewengkannya dengan menerbitkan pelbagai undang-undang yang sektoral seperti UU Sumber daya Air, UU Perkebunan, UU Pertambangan dan undang-undang lainnya. Reforma Agraria yang sejati masih jauh api dari panggang.


"tanah mestinya dibagi-bagi
jika cuma segelintir orang, yang menguasai
bagaimana hari esok kaum tani
"
(wiji thukul - tanah, 1989 – Solo)

3 komentar:

  1. Mantap. Selamat hari tani juga (walau sudah lewat)

    Untung Indonesia masih punya bang Erwin. Maju terus pantang mundur, bang :)

    BalasHapus
  2. @: kartika: boleh-boleh, di bagian -kontak- ada email, YM dan skype aku, silahkan add. :)
    @ lembaranpung: oke deh adek :P
    untung Indonesia masih punya PNS kaya dirimu. lol

    BalasHapus